Oleh: Ummu Zayta

Mendikbud Nadiem Makarim memperbolehkan SMK dan perguruan tinggi di seluruh zona untuk melakukan praktik di sekolah. Meski demikian, Nadiem menegaskan kegiatan tersebut harus dengan protokol kesehatan.(Kumparan/07/08/2020)
Arist Sirait, ketua komnas perlindungan anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning.
Sirait lantas mempertanyakan sikap dan peran dari pemerintah yang justru terkesan memaksakan dan lebih memilih mempertaruhkan risiko.
Menurutnya, seharusnya peran pemerintah di bidang pendidikan dalam kondisi saat ini adalah memikirkan bagaimana cara untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang tentunya memiliki risiko tertular terbilang rendah (tribunWow.com/8/08/2020)
Tidak dipungkiri bahwa sekolah tatap muka merupakan tuntutan dan harapan banyak pihak. Bagaimana tidak, melakukan pembelajaran jarak jauh bukanlah hal yang mudah bisa dilakukan oleh sebagian orang tua di rumah, baik dari sisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung dalam tercapainya target pembelajaran jarak jauh. Namun di sisi lain kekhawatiran terhadap keselamatan diri anak-anak tentu lebih penting untuk diperhatikan. Sebenarnya tak perlu muluk-muluk masyarakat hanya butuh solusi yang tepat untuk persoalan ini.
Sejauh ini pemerintah merespon dengan kebijakan sporadis, tidak terarah dan memenuhi desakan publik tanpa diiringi persiapan memadai.
Misalnya, pemerintah mengijinkan penggunaan dana BOS untuk keperluan kuota internet sedangkan masalah tidak adanya jaringan internet tidak dicarikan solusi. Selain itu pemerintah mengijinkan semua SMK dan PT di semua zona untuk belajar dengan tatap muka agar bisa praktik tapi tidak diimbangi penyiapan protocol. Pemerintah juga berubah-ubah kebijakan tentang kebolehan tatap muka di zona kuning-hijau maupun mewacanakan kurikulum darurat.

Semua fakta kebijakan di atas menunjukkan betapa lemahnya pemerintah sekuler mengatasi masalah pendidikan akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi. Apalagi kondisi ekonomi negara yang sembraut terutama tumpukan utang negara yang melangit. Begitupun dengan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara.
Sistem yang rusak hanya akan menghasilkan tatanan yang rusak di semua lini. Sistem sekuler kapitalis menitik beratkan solusi pada keuntungan. Bukan kesejahteraan masyarakat. Berbeda halnya dengan sistem Islam, sistem yang benar-benar fokus mengupayakan kesejahteraan masyarakat bukan memikirkan keuntungan pemilik modal atau pihak tertentu. Walhasil tidak ada solusi terbaik yang bisa mengeluarkan masyarakat dari kegalauan melainkan kembali kepada sistem dari Sang Pencipta. Sistem yang bisa membawa rahmat ke seluruh alam.