Oleh: Ummu Thoriq
(Pendidik Generasi)

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, Pemerintah, pada tanggal 7 Agustus 2020, merevisi SKB tersebut dengan memperluas pembelajaran tatap muka ke zona kuning yang sebelumnya hanya diperbolehkan untuk pembelajaran di zona hijau (www.kemdikbud.go.id, 7/8/2020).

Revisi ini dilandasi oleh adanya kendala yang dihadapi berbagai pihak seperti yang diuraikan pada Paparan Penyesuaian Kebijakan (www.kemdikbud.go.id, 7/8/2020). Seperti guru yang mengalami kesulitan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh (PJJ), orang tua yang tidak mampu memberikan pendampingan, dan para siswa yang susah berkonsentrasi dan protes akan banyaknya tugas sekolah.

Selain itu, pembelajaran praktik diperbolehkan untuk tatap muka untuk semua zona. “Untuk SMK maupun perguruan tinggi di semua tempat boleh melakukan praktik di sekolah, yaitu pembelajaran produktif yang menetapkan protokol. Yang harus menggunakan mesin, laboratorium ini bisa untuk melaksanakan praktik tersebut,” Ujar Nadiem Makarim dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat (7/8/2020).

Keputusan ini diambil agar tercapainya target lulusan SMK dimana lulusan-lulusan tersebut perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri, dunia usaha dan kerja. Sama halnya dengan perguruan tinggi, praktik diperbolehkan untuk mencapai target kompetensi lulusannya.

Dalam pengambilan keputusan ini, pemerintah terlihat merevisi kebijakan karena adanya desakan faktor eksternal yang berasal dari jeritan para guru, orang tua dan murid yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan PJJ. Faktor-faktor tersebut antara lainnya menyangkut fasilitas yang diperlukan (kuota internet, komputer/laptop/handphone dan sinyal internet) dan metode pembelajaran PJJ.

Alih-alih menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PJJ, pemerintah justru memperbolehkan sekolah tatap muka pada zona kuning dan semua zona untuk praktik pada level SMK dan perguruan tinggi. Memang dalam SKB tersebut dijelaskan adanya daftar periksa kesiapan sebagai syarat dibolehkannya tatap muka. Namun, dari hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), banyak sekolah yang masih bingung mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk kenormalan baru ini. Tentu saja setelah izin pembelajaran tatap muka dikantongi, diperlukan pengawasan ketat untuk menjamin sekolah tetap memenuhi protokol kesehatan.

Karena ketidaksiapan sekolah dan juga minimnya fasilitas pendukung, seperti yang dilansir pada (www.suara.com, 13/8/2020) telah tercatat 37 guru, 7 siswa, 137 santri, dan 6 ustadz yang tersebar di wilayah Indonesia telah terdeteksi positif virus Covid-19. Pihak sekolahpun akhirnya menutup sekolah kembali. Tidak menutup kemungkinan jika kluster-kluster sekolah bermunculan, kebijakan ini akan direvisi lagi.

Dapat dilihat bahwa kebijakan ini dibuat tanpa landasan yang kuat sehingga berubah-ubah mengikuti desakan yang ada. Kebijakan yang berbeda-beda inipun bagaikan makan buah simalakama. Inilah gambaran lemahnya pemerintahan yang tidak dilandasi oleh asas yang kuat, dimana kebijakannya tersandera oleh kepentingan ekonomi atau desakan eksternal, sehingga tujuan pembelajaranpun tersamarkan.

Di sisi lain, Islam memiliki gambaran yang jelas mengenai kualitas manusia yang ingin dicetak dalam sistem pendidikannya. Sistem pendidikan yang berlandaskan akidah ini tidak saja bertujuan untuk menghasilkan insan intelektual, namun juga manusia yang mempunyai iman yang kokoh, kecerdasan emosional dan mempunyai semangat untuk beramar ma’ruf nahi munkar.

Sedangkan Negara menjadi raa’in atau penanggung jawab atas sarana, prasarana dan biaya pendidikan untuk semua warga negaranya (muslim/ non-muslim, kaya/miskin, dan disemua jenjang pendidikan).

Dalam sistem Islam, pendidikan sangat dihargai. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab RA, beliau menggaji guru anak-anak sebesar 15 dinar atau setara dengan 63.75 gram emas per bulannya. Pada masa dinasti Abasiyyah, Islam menjadi mercusuar pengetahuan yang memberikan manfaat besar bagi umat Islam dan masyarakat agama lain. Saat itu, para ilmuwan diberi sokongan dana untuk melakukan penelitian ilmiah.
Sistem pendidikan Islam telah terbukti mampu mencetak banyak ilmuwan dan mujtahid, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Biruni dan al-Khawarizmi. Mereka adalah ilmuwan polymath, yaitu ilmuwan yang mempunyai pengetahuan di berbagai bidang, yang berkepribadian Islam dan menguasi tsaqofah Islam.

Dampak dari asas pendidikan, yang tentunya berkaitan dengan asas negara, sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil yang implementasinya bersentuhan langsung dengan rakyat, yaitu kita dan keluarga kita, baik sebagai guru, orang tua maupun murid. Maka sejatinya, kembali kepada Islam secara kaffah adalah solusi untuk seluruh problematika kehidupan saat ini, yang sistem pendidikannya telah terbukti mumpuni. Pertanyaannya, siapkah kita mendukung penerapannya?