By: Najiha Rasyida
(Praktisi Kesehatan)

Kondisi pandemi seperti sekarang banyak kendala yang muncul dalam proses belajar mengajar. Tak hanya murid dan orang tua murid tapi juga guru. Mulai dari orang tua yang kesulitan mendampingi proses belajar anaknya, kendala ekonomi untuk membeli kuota dan jaringan internet yang sulit bahkan tidak ada, tidak semua orang tua murid dan guru yang paham IT, materi pembelajaran tidak tersampaikan secara maksimal dan banyak kendala yang lain. Hal ini menyebabkan banyak pihak berharap dan menuntut untuk diselenggarakannya sekolah dengan tatap muka agar target pembelajaran dapat tercapai dan kendala dalam proses belajar mengajar teratasi.

Seperti mendapatkan angin segar dari masalah di atas. Pasalnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan bahwa SMK dan perguruan tinggi di seluruh zona sudah diperbolehkan untuk melakukan sekolah secara tatap muka. Namun Nadiem tetap menegaskan bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat. Sementara untuk jenjang lain seperti SD, SMP, dan SMA yang berada di zona kuning dan zona hijau, pembelajaran tatap muka juga dapat dilakukan (hits.grid.id)

Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan akan meluncurkan kurikulum baru di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya Nadiem telah menyampaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk membiayai kuota internet bagi guru dan peserta didik selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). (tribunwow.com)

Namun apakah menjadi solusi yang tepat ditengah pandemi menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan bertatap muka?. Kebijakan instan yang dibuat pemerintah tak mengatasi masalah pokok. Akan ada masalah lagi yang menimpa pihak sekolah, yang melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Selain minimnya anggaran yang dimiliki untuk menerapkan protokol kesehatan, pemerintah juga tidak memiliki aturan jelas terkait pengawasan. Sehingga penularan covid-19 akan sangat mungkin terjadi.

Apakah kurikulum baru sudah matang untuk diterapkan? Amankah pembelajaran dengan tatap muka dengan fasilitas yang kurang memadai? Jika melanjutkan pembalajaran daring, apakah masalah kuota, jaringan internet, dll dapat dicukupi oleh negara?. Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait memberikan tanggapan terkait adanya rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Arist Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. Sirait lantas mempertanyakan sikap dan peran dari pemerintah yang justru terkesan memaksakan dan lebih memilih mempertaruhkan risiko (tribunwow.com).

Respon pemerintah akan hal ini terkasan gagap dan gegabah mengatasi persoalan pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan tak terarah dan tak tepat sasaran serta memenuhi permintaan rakyat tanpa membekali persiapan yang memadai agar resiko penularan dapat diminimalisir. Fakta di atas menunjukkan lemahnya peran pemerintah sekuler dalam mengatasi masalah pendidikan. Karena kepentingan ekonomi sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah pendidikan menjadi dikesampingkan.

Berbeda dengan sistem islam. Dalam daulah islamiyah negara berkewajiban memberikan jaminan dalam segala aspek. Termasuk dalam sistem pendidikan, negara memberikan jaminan pendidikan pada semua rakyatnya. Negara membuat kurikulum dan metode pengajaran yang bertujuan mencetak generasi cemerlang, visioner dan bertaqwa. Serta menyediakan fasilitas yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan pendidikan.

Dalam sistem islam juga memberikan jaminan keamanan. Resiko penularan dari covid-19 akan dapat diminimalisir karena sejak awal khalifah akan melakukan lockdown (syar’i) dan benar-benar memberikan penjagaan secara total kepada rakyatnya. Wallahu a’lamu bi Ash-shawab.