Oleh: Indriyatul Munawaroh (Praktisi Pendidikan)

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan efek yang signifikan dalam berbagai aspek. Tidak terkecuali di bidang pendidikan. Terhitung sejak Maret sampai saat ini, Pemerintah mengambil kebijakan agar proses belajar mengajar dilakukan dari rumah, atau bisa disebut pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan demi menghindari penyebaran virus Covid-19 di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.

Setelah sekian lama belajar dari rumah rupanya masyarakat, terutama orang tua dan anak mulai bosan dan menuntut agar sekolah tatap muka bisa dilakukan kembali. Pasalnya banyak kendala yang dihadapi. Mulai dari bertambahnya beban orang tua, alat untuk mengakses internet sampai akses jaringan internet terbatas menjadi kendala tersendiri dalam pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya Pemerintah memperbolehkan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk alokasi kuota internet, baik untuk guru maupun siswa (kompas.com). Akan tetapi juga masih banyak daerah yang tidak bisa terjangkau internet.

Selain itu banyak yang mempertanyakan kenapa sekolah dilakukan dengan jarak jauh atau daring sedangkan tempat-tempat yang notabene lebih ramai seperti pasar, mal, bandara, tempat wisata dan tempat-tempat umum lain diperbolehkan beroperasi. Sedang sekolah yang justru dianggap lebih penting dilakukan secara daring.

Maka sekolah tatap muka menjadi tuntutan dan harapan banyak pihak agar tercapai target pembelajaran yang diinginkan. Selain itu dengan tatap muka bisa menghilangkan kendala belajar jarak jauh. Akhirnya Kemendikbud mengizinkan semua SMK dan Perguruan Tinggi untuk belajar dengan tatap muka (hits.grid.id)

Sayangnya pemerintah menanggapi dengan kebijakan sporadis, tidak terarah dan memenuhi desakan publik tanpa diiringi persiapan memadai agar risiko bahaya bisa diminimalisir. Ada beberapa hal terkait kebijakan ini yang perlu disoroti. Pertama, Pemerintah mengizinkan penggunaan dana BOS untuk keperluan kuota internet sedangkan masalah tidak adanya jaringan internet tidak dicarikan solusi. Sehingga meskipun siswa dan guru mendapatkan kuota internet gratis tapi jaringan tidak bisa dijangkau sama halnya tidak memberikan solusi.

Kedua, Pemerintah mengizinkan semua SMK dan Perguruan Tinggi di semua zona untuk belajar dengan tatap muka agar bisa praktik. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi penyiapan protokol yang memadai. Walaupun kebijakan ini mengharuskan pelaksanaan sesuai protokol kesehatan dan dibatasi dengan merotasi siswa namun KPAI (Komisi Perlindungan Anak dan Ibu) menilai tidak ada yang bisa menjamin anak-anak akan melaksanakannya. Misalkan harus berjarak 1,5 meter. Tentu anak-anak yang sudah rindu dengan temannya akan sulit melakukannya. Pihak sekolah pun akan sangat kesulitan jika harus selalu memantau.
Selain itu alat-alat kesehatan sesuai protokol kesehatan harus dipersiapkan sendiri oleh orang tua siswa dan pihak sekolah. Dana yang dikeluarkan pun akan bertambah. Tidak semua sekolah bisa memenuhi secara keseluruhan tanpa Pemerintah menyokong dana kebutuhan protokol kesehatan seluruhnya.

Ketiga, Pemerintah berubah-ubah kebijakan tentang kebolehan tatap muka di zona kuning-hijau maupun mewacanakan kurikulum darurat selama belajar dari rumah. Tentu hal ini membuat siswa, orang tua bahkan guru bingung dan terbebani dengan berubah-ubahnya kebijakan.

Semua fakta kebijakan di atas menunjukkan lemahnya pemerintah sekuler mengatasi masalah pendidikan. Hal ini akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi dan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara.

Maka sekolah dengan tatap muka dan terhindar dari paparan virus covid-19 hanya harapan belaka jika persiapan yang dilakukan minim. Apalagi jika kebijakan pendidikan yang dikeluarkan tidak dibarengi dengan kebijakan dibidang lain yang sejalan maka justru akan menyebabkan kluster penyebaran virus baru.

Sudah seharusnya Pemerintah menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan belum menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Dan hal ini akan tetap berlangsung jika dasar pengambilan kebijakan bertumpu pada pemikiran sekuler yang mengedepankan aspek manfaat saja. Masyarakat akan terus menjadi korban kesalahan pengambilan kebijakan.