Oleh: Rini Heliyani

Setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus, Indonesia senantiasa memperingati hari ulang tahun. Tahun ini Indonesia genap berusia 75 tahun. Tidak muda lagi usia Indonesia. Sudah banyak asam garam yang dirasakan Indonesia.

Melihat usia Indonesia semakin tua, harusnya Indonesia sudah sangat berdikari dan mandiri baik secara politik dan ekonomi. Namun saat ini, memang Indonesia terlihat sudah merdeka dari penjajahan fisik, tapi apakah Indonesia sudah merdeka seutuhnya?

Hal ini jelas terlihat bagaimana keadaan Indonesia menjadi salah satu negara miskin. Jelas dari pemberitaan yang disampaikan The Interpreter, situs yang dimiliki oleh Lowy Institute, lembaga penelitian independen asal Australia, melaporkan kabar buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia.

Indonesia disebut negara yang kaya tapi sejumlah besar penduduknya dalam kategori sangat miskin. Kondisi penduduk miskin Indonesia dikatakan memprihatinkan.Laporan yang dimuat dalam The Interpreter pada Senin, 3 Februari 2020 ini menyebut bahwa ekonomi Indonesia telah tumbuh sekitar 5-6% selama beberapa tahun (suara.com,14/2/2020).

Pada saat pandemi Covid-19 terjadi ekonomi Indonesia malah semakin terpuruk. Banyaknya angka PHK menunjukkan bahwa negara tidak mampu membendung ekonomi masyarakat saat pandemi.Jargon Indonesia tanah airku, tanahku beli airku beli, betul adanya. Banyak kekayaan alam Indonesia, seperti minyak bumi, gas alam, barang tambang, hasil laut, hasil hutan, dan lain-lain, tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lagi-lagi masyarakat harus mencari sendiri segala kebutuhannya. Pelayanan publik juga masyarakat harus bayar sendiri, apa sih di negeri ini yang tidak bayar. Semuanya harus bayar. Pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, masyarakat harus bayar mahal. Jika tidak, maka tidak mendapatkan pelayanan yang bagus atau malah tidak mendapatkan pelayanan sama sekali. Miris!!

Saat ini Indonesia masih dijajah oleh asing maupun aseng. Terbukti banyak peran-peran asing dan aseng terhadap Indonesia. Jelas terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang pro asing dan aseng. Bercokolnya perusahaan-perusahaan asing dan aseng di bumi pertiwi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdaulat, tetapi masih terjajah di negeri sendiri. Berikut perusahaan-perusahaan yang bercokol di Indonesia.

  1. PT Meiloon Technology Indonesia
    Relokasi pabrik dari Suzhou, Tiongkok. Pabrik di Taiwan dan Tiongkok merupakan pusat produksi untuk pasar global
  2. PT Sagami Indonesia
    Relokasi pabrik dari Shenzen, Tiongkok karena biaya pabrik dan tenaga kerja di indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok
  3. PT CDS Asia (Alpan)
    Relokasi pabrik dari Xiamen, Tiongkok karena tarif impor produknya dari Indonesia ke Amerika 0% dibanding tarif 25% dari Tiongkok ke Amerika
  4. PT Kenda Rubber Indonesia
    Relokasi pabrik dari Shenzen, Tiongkok karena peningkatan permintaan pasar di Indonesia
  5. Denso, PT Denso Indonesia
    Relokasi pabrik dari Jepang karena memandang Indonesia sebagai lokasi terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN
  6. PT Panasonic Manufacturing Indonesia
    Relokasi dari Tiongkok karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliances
  7. PT LG Electronics Indonesia
    Relokasi dari Korea Selatan dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia (Beritasatu.com,30/6/2020).

Sudah sangat nyata bercokolnya aseng di Indonesia. Nampak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jelas Indonesia tidak berdaulat dari sisi ekonomi. Masih sangat tergantung dengan asing dan aseng. Jika Indonesia merdeka seutuhnya, maka tidak ada lagi wilayah Indonesia yang gelap, jalan rusak bahkan kemiskinan juga tidak ada.


Kemerdekaan yang hakiki hanya akan didapatkan di dalam Islam. Karena Islam mengatur bahwa kedaulatan hanya milik Allah. Maka, hanya Allah sajalah yang berhak mengatur kehidupan. Termasuk kehidupan bernegara.

Setiap muslim semestinya menaati hukum Allah SWT, bukan hukum yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Allah SWT berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan?” (TQS asy-Syura [42]: 21).

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Maksudnya mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah kepada kamu (Nabi Muhammad Saw.) yang berupa agama yang lurus, namun mengikuti apa yang disyariatkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan manusia.”

Dalam hal pengelolaan kekayaan, Islam juga memiliki aturannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ” Manusia berserikat dalam tiga hal: air,padang rumput, dan api ” (HR. Abu Dawud). Padang rumput yang dimaksud yaitu segala jenis tumbuhan, api yaitu segala jenis barang yang memiliki potensi energi seperti barang tambang. Hal itu semua milik umat,negara hanya mengelolanya saja.

Maka, Islam memandang bahwa tidak boleh swasta menguasai kekayaan milik umum, hanya negara berhak mengelolanya dan hasilnya untuk kemaslahatan umat dalam bentuk pelayanan publik gratis.

Sejarah membuktikan bahwa Islam sangat mensejahterakan umat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, harta zakat yang diberikan tidak tahu harus disalurkan kepada siapapun. Karena tidak ada yang berhak menerima zakat. Nyata, kondisi tersebut bukti kesejahteraan yang diberikan Khalifah
Didalam Khilafah dikenal dengan Baitul mal, Baitulmal (kas negara) Khilafah mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam tiga pos besar: fai-kharaj, milkiyyah amm, dan zakat.


Pemasukan tersebut meliputi : (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; dan (12) Pajak.


Ada satu pos yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Pajak tidak menjadi sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itu pun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan kembali.


Begitulah khilafah Islam menjalankan aturan yang Allah turunkan. Jika ingin sejahtera seperti itu, saatnya kita kembali kepada sistem Islam yang mampu mensejahterakan umat Indonesia bahkan dunia. Allahuakbar!!

Wallahu’alam bishawab