Oleh: Ummul Asminingrum, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)

Akibat pandemi covid-19 yang tak kunjung usai. Sektor ekonomi telah mengalami banyak guncangan. Bahkan dikhawatirkan Indonesia akan jatuh ke jurang resesi. Oleh sebab itu pemerintah telah berusaha melakukan berbagai inisiatif untuk menyelamatkan ekonomi RI. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah berencana akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT ini rencanya akan diberikan kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Mereka bukan PNS atau pekerja BUMN. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 600 ribu per bulan. Yang akan diberikan sebanyak empat kali. Dan cair setiap dua bulan sekali. Sedangkan, syarat untuk memperoleh insentif tersebut harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000/bulan. (Detik.com, 07/08/2020)

Banyak publik yang mempertanyakan mengapa justru karyawan swasta yang mendapat insentif tersebut? Padahal mereka masih mempunyai gaji yang layak dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukannya masih banyak rakyat negeri ini yang justru lebih membutuhkan insentif ditengah kesulitan akibat pandemi.

Ternyata yang menjadi alasan pemerintah memberikan insentif kepada karyawan swasta adalah untuk mendongkrak konsumsi dan menggerakkan ekonomi rill. Seperti yang diungkapkan lewat keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020), Erick Thohir yang juga berstatus Menteri BUMN, mengatakan bantuan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Harapannya dengan demikian ekonomi Indonesia cepat pulih di tengah pandemi.

Senada dengan penyataan Erick, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan ini diberikan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III (Q3) 2020 bisa positif. Angka positif di Q3 penting untuk menghindari resesi teknikal. Pada Q2 2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32%, alias terburuk sejak 1999.

Wah lagi dan lagi ya. Setiap kebijakan yang lahir dari rezim saat ini kental dengan nuansa untung dan rugi. Yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana bisa menyematkan ekonomi negeri yang
mana, menurut prediksi akan terjun ke jurang resesi. Jadi seolah terkesan bantuan ini sekedar untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi negeri bukan untuk menyelamatkan rakyat yang sedang terhimpit. Begitulah tabiat sistem kapitalisme yang orientasi utamanya adalah materi.

Hampir bisa dipastikan setiap kebijakan yang lahir akan menuai kontra ditengah masyarakat. Bila kita menengok kisruh-kisruh kasus BLT sebelumnya pun tak kalah gaduh dengan saat ini. Mulai dari teknis penyaluran yang ruwet dan belibet hingga membuat banyak aparatur desa pusing bukan kepalang. Sebab tak ada sinkronisasi antara para pemegang kebijakan dari tingkat atas.

Seperti diakui oleh Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Papdesi), Hj. Wargiyati. Menurutnya, desa menjadi tambah bingung dengan regulasi yang berubah–ubah termasuk maraknya pendapat dari semua sumber baik pemerintah maupun non pemerintah telah membuat desa semakin tertekan.

Begitupula dalam kebijakan BLT pegawai swasta kali ini. Banyak respon dan kritik bermunculan dari pengamat dan tokoh. Karena kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak menyentuh akar masalah yang telah dihadapi rakyat.

Pertama, Masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan untuk konsumsi harian adalah para korban PHK dan pekerja harian. Sebab di tengah pandemi seperti ini para korban PHK tentunya tak ada pemasukan. Padahal di sisi lain kebutuhan hidup sehari-hari terus berjalan. Mereka tetap butuh makan, uang sekolah bagi anak-anak, tagihan listrik, air dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan pekerja harian seperti pedangang kaki lima, tukang becak, petani dan pekerjaan sejenisnya yang notabene penghasilan mereka tak menentu. Dimana mereka tidak tercatat sebagai tenaga kerja. Apalagi disaat pandemi seperti sekarang kebutuhan akan konsumsi tentunya sangat berat dirasakan.

Memang pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai. Atau paket sembako yang diklaim sudah meng-cover mereka yang masuk keluarga miskin termasuk korban PHK. Namun pada kenyataannya, yang terjangkau oleh bantuan ini masih belum ada separuh dari total masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, Pemerintah juga dinilai diskriminatif. Sebab memberikan BLT pada peserta BPJS saja. Padahal disisi lain ada pekerja lain yang merasa dikesampingkan. Padahal ia telah bekerja untuk negara dan mengabdi untuk rakyat. Yaitu para pegawai pemerintah yang namanya honorer K2 bergaji tidak layak.

Seperti keluhan yang disampaikan oleh Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK21) Titi Purwaningsih. “Benar-benar keterlaluan kalau memang ada dana puluhan triliun untuk bansos pekerja. Uang itu mending untuk angkat honorer K2 menjadi aparatur sipil negara,” tandasnya.

Ketiga, target menaikkan konsumsi agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Sebab, secara teori pekerja kelas ini (karyawan yang bergaji 5jutakebawah) akan menggunakan BLT untuk simpanan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai BLT untuk pekerja berupah di bawah Rp5 juta ini akan sia-sia. Ia bilang alih-alih untuk konsumsi, BLT malah akan disimpan untuk keperluan mendesak di masa depan.Ia juga mengatakan para pekerja ini bakal menyimpan uang karena pada dasarnya kemampuan finansial mereka masih memadai. Dengan kata lain, salah sasaran.

Berbagai kebijakan yang dihasilkan rezim saat ini tentunya tak lepas dari sistem yang menaunginya. Yaitu sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan materi semata. Dan mengesampingkan pelayanan pada rakyatnya. Mekanisme hubungan yang terjalin antara penguasa dan rakyat dalam sistem kapitalisme bagaikan pedangang dan pembeli. Dimana faktor untung dan rugi sangat kentara.

Setiap kebijakan yang terlahir bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Namun seberapa besar nilai materi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Rakyat hanya dijadikan mesin pemutar ekonomi semata. Kerapuhan kapitalisme selain tidak mampu memberikan jawaban dan solusi yang tepat dalam menghadapi guncangan ekonomi. Juga disebabkan oleh rapuhnya birokrasi yang menjalankannya.

Kelemahan birokrasi dalam sistem demokrasi kapitalisme diantaranya adalah:
1. Mekanisme yang ruwet dan tumpang tindih antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan terkesan tidak ada kekompakan antara para pengambil kebijakan pusat dan daerah. Ambil saja contoh ketika dimasa awal pandemi terjadi ketidaksinkronan kebijakan untuk memilih lock down atau tidak antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Lama dalam pelayanan dan penyelesaian. Ini bisa kita lihat dan rasakan sekarang ini. Betapa terlihat gagapnya pemerintah dalam menghadapi kasus pandemi Covid-19. Dari hari ke hari kasus kian bertambah. Tak kunjung ada titik terang bagaimana akan mengakhiri wabah. Sehingga rakyat terus berada dalam kondisi bimbang akan keselamatan jiwanya.

3. Tidak diampu oleh orang-orang yang profesional. Demokrasi dalam mekanisme pemilihannya menjadikan suara terbanyak sebagai pemenang. Makan siapa yang punya uang maka dialah yang menang. Akhirnya terlahirlah para pemimpin yang kurang mengutamakan kualitas dan profesionalitas.

Berbeda dengan sistem Islam, yang menjadikan pengurusan terhadap rakyat sebagai prioritas utama. Sebab pemerintah dalam Islam sadar betul bahwa kepemimpinan yang ia emban adalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Rasulullah Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Selain dibangun berdasarkan paradigma yang shohih bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah. Birokrasi dalam sistem Islam juga mempunyai profil yang agung, yakni :
1. Mekanisme yang sederhana.
2. Cepat dalam pelayanan dan penyelesaian.
3. Dikerjakan oleh orang yang profesional.

Ketiga prinsip tersebut dibangun berdasarkan realitas manusia yang memerlukan kemaslahatannya dipenuhi dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan selesai secara memuaskan. Dalam sistem Islam, orang yang menjadi penyelenggara birokrasi harus memenuhi syarat-syarat melayani kemaslahatan umat. Syarat-syaratnya antara lain, bertaqwa kepada Allah SWT, ikhlas, amanah, mampu, dan profesional.

Secuil kisah dari Khalifah Umar ra. Ketika masa pemerintahannya. Krisis melanda, Khalifah Umar memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana, bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya.

Selain itu Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan. Pada tahun kelabu (masa krisis), bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar ra. menugaskan beberapa orang (jajarannya) untuk menangani mereka.

Musibah yang melanda, juga membuat Khalifah semakin mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala Pemilik alam seisinya.

Wallahu’alam bish-shawab.