Oleh: Indriyatul Munawaroh (Aktivis Muslimah)

Wacana sertifikasi dan standardisasi dai telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Mantan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim. Namun pada akhirnya Menag di periode pemerintahan Jokowi, Fachrul Razi yang akan merealisasikan rencana ini. Angkatan pertama dan program sertifikasi dan standardisasi dai telah dilakukan pada November 2019 lalu (Republika.co.id, 13/08/2020).

Fachrul menegaskan program tersebut bertujuan untuk mencetak dai yang berdakwah di tengah masyarakat tentang Islam rahmatan lil alamin. Ia pun berharap ke depannya masjid-masjid bisa diisi oleh para dai-dai bersertifikasi yang mendakwahkan Islam yang damai dan penuh toleran (cnnindonesia.com, 13/08/2020). Selain itu, menurutnya program ini dibentuk guna menangkal gerakan radikalisme lewat mimbar masjid. Dia menganggap saat ini banyak penceramah yang membodohi umat lewat ceramah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan, program dai bersertifikat masih dalam proses penyusunan draf akhir. Dia mengatakan, program tersebut sedang dimatangkan pada pekan ini. (Republika.co.id, 13/08/2020).

Tentu kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dadang Kahmad Muhammadiyah menilai program sertifikasi ini tidak diperlukan. Pasalnya selama ini para dai melakukan tugas secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala (Republika.co.id, 13/08/2020). Akan tetapi, jika akan dilakukan catatannya adalah sertifikasi yang dibuat harus objektif, profesional dan transparan, imbuhnya.

Lain halnya dengan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi. Pada Desember 2019 lalu menegaskan, sertifikasi dai itu merupakan upaya MUI untuk meningkatkan kompetensi penceramah. Menurut dia, melalui sertifikasi, dai benar-benar memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai dan komitmen kebangsaan yang kuat (Republika.co.id, 13/08/2020).

Meski menuai pro dan kontra, Kementerian Agama (Kemenag) akan tetap menjalankan kebijakan ini. Tentu ada hal yang perlu dicermati dari kebijakan kontroversial ini. Pertama, patut dipertanyakan apa kriteria dai yang ‘toleran’ dan makna Islam ‘rahmatan lil alamin’. Jika yang dimaksud toleran dan damai adalah menerima paham pluralisme yaitu menganggap semua agama sama benar, maka jelas hal ini justru mengaburkan makna Ialam rahmatan lil’alamin. Dan akan menyebabkan terkikisnya keimanan.

Kedua, sejatinya program sertifikasi dai ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan setiap muslim untuk berdakwah, baik mengajak kalangan nonmuslim untuk memeluk Islam, maupun melakukan amar makruf nahi mungkar. Maka dalam Islam tidaklah memerlukan gelar dai atau ustadz untuk berdakwah. Dan jika sertifikasi ini diadakan justru akan membatasi dan menghalangi dakwah.

Ketiga, program ini akan memberangus sikap kritis masyarakat. Dimana ketika masyarakat ingin menyuarakan kebobrokan sistem sekarang dan menawarkan Islam sebagai sumber solusi bangsa malah dicap radikal, ekstrimis dan pemecah belah kesatuan. Padahal ketika seorang muslim menyimpang dari syariah Allah, terutama penguasa maka rakyat tidak boleh tinggal diam. Karena menyeru pada penguasa (dakwah ilal hukam) juga merupakan dakwah.

Sikap Menteri Agama Fachrul Razi seringkali membuat kebijakan kontroversial dan pernyataan yang menyudutkan kaum muslimin, termasuk program sertifikasi dai ini. Mengapa program ini hanya ditujukan kepada kaum muslimin sedang penceramah dikalangan agama lain tidak ada hal serupa? Kebijakan ini menegaskan bahwa rezim melakukan segala cara untuk memberangus sikap kritis, amar makruf nahi mungkar dan menutup diri dari tawaran Islam sebagai sumber solusi bangsa.
Allahu a’lam.