Oleh: Ulul ilmi

Indonesia memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Setiap musim selalu ada musibah yang terjadi. Ketika musim hujan tiba, musibah banjir melanda. Sementara pada musim kemarau seperti saat ini, musibah kekeringan terjadi. Bahkan sudah biasa dan jadi wacana itu sudah tradisi, dan akan selalu begini.

Memang musibah kekeringan menjadi momok setiap musim kemarau tiba, dari tahun ketahun permasalahan ini selalu muncul, terus berulang, meluas di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya ada di Ponorogo.

Sebagaimana diberitakan dilaman detiknews, selasa (11/8/2020), Ponorogo- Kekeringan di Kabupaten Ponorogo meluas. Ini setelah diketahui adanya laporan permintaan dropping air bersih dari desa pandak, kecamatan Balong dan Desa Duri, Kecamatan Slahung.

Kini tambah Desa Ngendut, Kecamatan Balong juga minta dropping air akibat kekeringan. Total sudah ada tiga desa yang minta kiriman air bersih.

“ Banyak yan minta dropping air, karena sumber air mereka mengering,” tutur kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Setyo Budiono kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Begitulah kondisi beberapa desa yang ada di Ponorogo, dan sebagian daerah lain yang ada di Indonesia pun demikian. Selalu tertimpa kekeringan ketika musim kemarau tiba. Sehingga untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari harus dropping air.

Mengatasi musibah musiman seperti kekeringan seharusnya lebih sigap dan mudah daripada mengatasi musibah yang mendadak datang tanpa bisa diprediksi. Musibah musiman yang rutin terjadi itu jauh-jauh hari sudah bisa diprediksi kapan terjadinya. Bahkan seharusnya bisa dicari akar masalahnya dimana sehingga tidak berulang tiap tahunnya.

Kekeringan Terjadi, Negara Tak Serius Atasi

Dalam menghadapi musibah kekeringan, seharusnya pemerintah lebih sigap setiap kali datang musim kemarau, namun biasanya pemerintah baru sigap ketika sudah meluas dan sangat parah. Kesigapan pemerintah diselesaikan dengan memberikan bantuan air bersih didaerah-daerah yang kekeringan, tanpa menyentuh akar masalahnya.

Sampai kapan pemerintah terus memberikan solusi parsial saat kekeringan melanda? Hanya sekedar memberikan air bersih kedaerah-daeraah yang kekeringan sama saja dengan solusi tambal sulam. Bahwasanya solusi tambal sulam itu bukan tanpa dasar, saat penguasa tidak memiliki visi misi meriayah, mereka tidak akan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah rakyatnya. Karena tidak ada keuntungan, sebagaimana lazimnya pemerintahan kapitalisme sekuler.

Maka butuh solusi yang mampu mengatasi secara tuntas, sehingga dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam masalah ini. Kekeringan merupakan masalah mendasar yang akan memberikan dampak pada masalah yang lain seperti pangan, kesehatan dan lain sebagainya.

Atasi Darurat Kekeringan Dengan Tepat

Untuk memberikan solusi yang solutif, pemerintah harus mengantongi data daerah mana saja yang rawan kekeringan, meneliti sebabnya. Maka ketika sudah diketahui penyebabnya maka akan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan penyebabnya tersebut. Semisal, dengan cara reboisasi karena sangat banyak daerah resapan air yang yang musnah disebabkan karena penggundulan hutan. Sehingga dengan adanya reboisasi maka akan muncul kembali daerah-daerah resapan air. Atau dengan membuat sumur-sumur disekitar rumah warga, jika mungkin masih ada sumber air didaerah sana. Atau bisa juga dengan pipanisasi dari daerah yang tidak kekeringan ke daerah yang kekeringan. Banyak hal yang bisa dilakukan, jika benar-benar ingin mengatasi masalah kekeringan.

Tentu saja, untuk mengatasi kekeringan harus dengan perencanaan para ahli dibidangnya sehingga permasalahan rakyat mampu teratasi dengan benar cepat dan tepat.

Sedangkan perihal dana, memang dana yang dibutuhkan tidak sedikit, namun manfaatnya pun permanen sehingga pemerintah harus memberikan pos pengeluaran khusus dalam hal ini. Sedangkan sumber dananya pemerintah tak harus pusing dan mencari pinjaman ke negara lain seperti yang kerap dilakukan rezim. Pemerintah bisa menggunakan dana yang berasal dari pengelolaan harta milik umum, harta milik negara dan sumber-sumber lainnya. Namun, adakah pos tersebut dalam sistem sekarang?

Solusi Islam Atasi Kekeringan

Pos khusus untuk kondisi darurat dalam sistem saat ini tidak akan didapat di APBN ataupun APBD karena pos pemasukan tersebut hanya ada dalam sistem Islam yakni baitul mal yang sifat keuangannya terpusat. Maka permasalahan daerah adalah merupakan permasalahan pusat sehingga ketika ada kekeringan didaerah maka pusat bertanggung jawab. Gaya pemerintahan seperti ini hanya ada dalam sistem khilafah. Tidak sebagaimana sistem sekarang, permasalahan daerah adalah milik daerah tentu dengan menggunakan dana daerah di APBD. Bukankah ini memberatkan daerah?

Didalam baitul mal memang ada pos khusus yakni pos keperluan darurat. Pos ini khusus untuk menangani kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam, kekeringan dan lain sebagainya. Pos ini pun pendaannya diperoleh dari pemasukan kepemilikan umum yang meliputi minyak bumi, gas, tambang, laut, selat, hutan dan lain sebagainya.

Itu terkait dengan baitul mal. Sementara itu di dalam Khilafah, ada salah satu struktur pemerintahan yang mengurusi berbagai kepentingan umat yakni struktur Kemaslahatan Umum. Termasuk didalamnya mengupayakan agar masyarakat tidak sampai kekurangan air ketika kemarau tiba. Antisipasi itu akan dilakukan jauh-jauh hari, sebelum bencana kekeringan melanda. Karena aturan Islam itu sifatnya mencegah sesuatu sebelum terjadi. Sehingga akan sigap ketika benar-benar terjadi.

Khilafah juga akan membuat aturan tegas untuk mengatur berbagai hal. Termasuk didalamnya aturan untuk mencegah aktivitas-aktivitas yang mengantarkan pada rusaknya sumber air, seperti penggundulan hutan, alih fungsi lahan hijau untuk bangunan, alih fungsi hutan untuk bangunan dan perkebunan, aktivitas penambangan dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dan sebagai upaya untuk mencegah munculnya musibah kekeringan.

Ketika sudah dilakukan upaya pencegahan, namun musibah tetap terjadi maka menjadi tanggung jawab negara untuk mengatasi dengan cepat dan tepat. Dan tentu saja pendaannya sebagaimana dijelaskan diatas menjadi tanggung jawab negara. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya tanpa pamrih.

Demikianlah, Islam sebagai sebuah sistem kehidupan memiliki aturan yang lengkap dan sempurana, karena berasal dari sang Pencipta Alam Semesta, Allah ‘azza wajalla.
Wallahu’alam Bishawab