Oleh: Marsitin Rusdi

Saat ini 75 tahun yang lalu sebuah bangsa baru lahir ke dunia. Bangsa yang awalnya dikenal sebagai Hindia Timur Belanda (Dutch East Indies) mendeklarasikan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia menyeruak di penghujung Perang Dunia II.

Para pendiri bangsa ingin agar tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk mengantar rakyat menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Kemerdekaan ibarat jembatan emas, kata Ir Soekarno, sang proklamator kemerdekaan sekaligus presiden Indonesia pertama. Jembatan emas menuju kejayaan dan kegemilangan bagi seluruh rakyat. Tujuh puluh lima tahun setelah momentum bersejarah itu, sudahkah cita-cita pendiri bangsa tercapai? Apakah rakyat sudah berdaulat, adil, dan makmur? Berdaulat berarti: mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Adil adalah berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak zolim dan Makmur adalah banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan. Menurut tulisan cita – cita bangsa Indonesia adalah demikian, tetapi kenyataannya hingga sekarang belum terwujud.

Merujuk dari kata berdaulat adil dan makmur mari kita cermati fakta yang sudah berlalu hingga kini. Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai dua musim, kemarau dan penghujan dan negara yang istimewa dilewati katulistiwa. Dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir sensus BPS tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Dengan Ukuran ekonomi yang tergambar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2019 adalah Rp 15.833,9 triliun. Indonesia masuk di daftar 20 perekonomian terbesar dunia. Dengan PDB { Produk Domestik Bruto ) dari 20 negara menempati peringkat 16 dengan nilai US$ 4.193.11 adalah negara dengan pendapatan menengah keatas. ( Jakarta, CNBC Indonesia, 17 Agustus 2020.

Jadi kalau ukuran kemakmuran adalah Pendapatan Domestik Bruto,dan PDB per kapita, maka Indonesia sudah lumayan lah. Meski jalan menuju negara berpendapatan tinggi masih panjang, tetapi setidaknya terus terjadi perbaikan. Harusnya dengan angka seperti itu negara kita ini sudah menjadi negara makmur. Dengana mayoritas penduduknya adalah muslim. Sudah seharusnya juga yang menguasai seluruh sistem lini bidang kehidupan adalah kaum muslimin, namun kenyataanya umat islam justru jadi sapi perah dinegeri sendiri. Umat Islam yang akan menunaikan ibadah hajipun menjadi lahan mereka untuk menggunakan dananya demi rencana mereka. Uang zakat kaum muslimin juga menjadi harapan dan pundi pemerintah untuk membangun infrastruktur negara.

Indonesia belum berdaulat, karena kekayaan alam yang melimpah dikuasai asing dan negara – negara miskin seperti, Amerika, Cina, inggris, Jerman, jepang, belanda ingin menguasainya. Tambang emas di Irian diambil alih asing mulai tahun 60an yakni Freeport, Geothermal ( panas bumi ) di jawa Barat, Batubara di Kalimantan PT ANTAM, Tambang Minyak pertamina tidak mampu, dikuasai oleh Shell atau Chevron, Tambang Nikel di Sulawesi adalah tambang unggulan Indonesia dikuasai asing juga. Kenapa penulis sebut negara miskin, karena negara – negara itu ingin senatiasa menjajah dan akan menguasai. Ingin menguasai kekayaan darat maupun air yang sungguh melimpah, hampir seluruh tambang ada di tanah air yang bernama Indonesia ini.

Pemimpin Iindonesia belum adil kenyataanya hingga kemerdekaan yang ke 75 tahun umat Islam yang mayoritas justru menjadi kaum minoritas yang selalu menjadi tranding dalam ketidak nyamanan, menjadi kaum yang selalu menjadi umat tertuduh dan terzalimi. Kaum muslimin yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bersama para ulama justru belum pernah merasakan arti dari merdeka. Peristiwa demi peristiwa mulai dari kasus pelarangan organisasi yang menyampaikan ajaran Isalm secara kaffah, hingga mencabut BHPnya dengan mengeluarkan perpu, membubarkan organisasi Islam yang tidak terbukti kesalahnnya, hingga mengecam menjadi organisasi terlarang karena bertentangan dengan idiologi Pancasila. Pembakaran bendera tauhid oleh para Banser, lagi – lagi kaum muslimin yang terzalimi, dengan dalih bahwa yang dibakar itu bukan bendera Rosululla saw, itu bendera Hizb karena hanya ingin menyelamatkan pelakunya. Sesungguhnya Hizb tidak punya bendera, hanya Arroya dan Aliwa itulah bendera yang diusung organisai masa Hizb Indonesia. Yang berujung penjara adalah yang menyebarkan videonya yang bersalah, bukan pelakunya, Ini sebuah kezholiman.

Indonesia juga belum dibilang makmur, jaminan kesehatan BPJS juga tidak luput dari incaran sang penguasa. Bermacam – macam pajak, mulai dari pajak, IMB, Tanah, kendaraan, perdagangan, pendapatan semua terbebankan kepada rakyat yang mayoritas kaum muslimin, sejak 75 tahun yang lalu. Adakah imbal balik terhadap rakyat selama ini? pernah mendapat pelayanan apa rakyat dari negara ? UUD 45 cukup dibaca dan dihafalkan tiap hari Senin, belum ada makna yang kongkrit. Apalagi bidang hukum, seperti mata pisau tajam ke bawah tumpul ke atas.

Bahkan kemerdekaan untuk memyembah Tuhannyapun umat Islam masih belum merdeka, masih saja diawasi. Berpakaianpun umat Islam juga belum merdeka, baju gamis dicurigai, celana cingkrang diawasi, memelihara jenggot teroris, pakai cadar dibilang ISIS. Kriminalisasi ulama siapapun yang menyampaikan ajaran Islam kafah mengajarkan materi Khilafah ditangkap dan menjadi ajaran terlarang. Hak untuk mengetahui pendidikan ajaran Islam secara kaffahpun belum terpenuhi, bahkan penghapusan materi fikhih khekalifahan dari kurikulum agama Islam, yang sesungguhnya khilafah adalah ajaran Islam. Kriminalisasi ulama yang benar – benar menggemparkan dunia, seorang ulama dituduh melakukan hubungan mesum dalam sebuah video, hingga saat ini tidak boleh kembali ke tanah air, ada ulama yang sudah sepuh dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, dengan tuduhan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, tanpa bukti dan tanpa ampun beliau dipenjara layaknya teroris. Beliau juga dituduh menjadi salah satu tokoh dari Darul Islam. Sungguh ulama saat ini dianggap musuh sistem kapitalis di pemerintah saat ini.

Bila melihat sejarah sesungguhnya ulama adalah pejuang yang tanpa kenal lelah hingga titik kemerdekaan Republik Indonesia. Yang menjadi duta penyebaran pengakuan kedaulatan kemerdekaan kepada 10 negara sahabatpun adalah para ulama juga, palestina, mesir, siria, turki, Libanon, Saudi , afrika dan seterusnya adalah para ulama. Tetapi saat ini terampas kemerdekaanya, berkhutbah di masjidpun ulama diawasi oleh polisi, yang khutbahpun harus yang sudah tersertifikasi oleh Depag. ulama adalah pewaris nabi menyampaikan ajaran Allah Swt tanpa harus ada yang menghalangi, jika demikian tidak ada kemerdekaan kepada para ulama yang lurus, kemerdekaan ulama hanya dinikmati oleh ulama su’ yang berani tidak malu keluar masuk pintu istana penguasa.

Berbagai catatan tersebut jangan sampai hilang dari benak kaum muslimin, agar senatiasa menjadi catatan untuk introspeksi bagi seluruh kaum muslimin yang peka dan peduli terhadap arti kemerdekaan yang hakiki. Agar umat islam senatiasa bisa mengkawal para pembuat dan pengambil kebijakan untuk kedepan nanti. Sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. PDB Indonesia memang lumayan besar, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Namun persebarannya belum merata. Jawa dan Sumatra masih sangat dominan dalam pembagian ‘kue’ ekonomi Tanah Air. Pola yang belum bisa digeser selama belasan bahkan puluhan tahun. PDB per kapita Indonesia ternyata masih berada di bawah negara-negara tetangga. Indonesia masih harus puas berada di peringkat kelima di antara negara-negara Asia Tenggara.( data BPS tahun 2019 )

Berbagai data di atas menunjukkan bahwa Indonesia boleh dibilang belum cukup baik dalam mengisi kemerdekaan, bahkan belum bisa dibilang merdeka. Kedaulatannya belum mampu melindungi rakyatnya dari ancaman penjajah bahkan masih dijajah oleh sistem yang masih berlaku dinegerinya. kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Namun tak ada gading yang tak retak, ketidaksempurnaan adalah sebuah keniscayaan. Di tengah catatan apik, masih ada beberapa hal yang patut diperbaiki. Tanpa perbaikan yang berkelanjutan, maka Indonesia akan masuk ke zona yang menjadi momok negara-negara berkembang yaitu terperangkap dalam sistem kapitalis dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan dalam bidang ipoleksosbudhamka bila sistem yang dijalankan adalah masih sistem demokrasi. Rakyat tidak akan pernah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Perjuangan pahit para pejuang dan alim ulama 75 tahun yang lalau harus kita sambut dengan sistem yang baru, yakni sistem kekhalifahan. Dengan sistem itulah rakyat dimanapun berada akan merasakan kemerdekaanya, yakni kemerdekaan hakiki melaksanakan syariat Islam secara khafah dan hanya bisa dilaksanakan dalam bingkai negara khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.