Oleh : Umi Rizkyi Anggota Komunitas Setajam Pena

Sekolah tatap muka menjadi tuntutan dan harapan banyak pihak agar tercapainya target pembelajaran dan menghilangkan kendala belajar jarak jauh ( BJJ ). Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, pemerintah menyambut kebijakan sporadis tanpa terarah dan memenuhi desakan publik tiada diiringi persiapan memadai agar resiko bahaya bisa diminimalisir.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa adanya solusi yang solutif saat ini antara lain,
1. Pemerintah mengijinkan dana bansos untuk keperluan kuota internet sedangkan masalah tidak adanya jaringan internet tidak dicarikan solusinya. Kemudian buat apa punya kuota jika jaringan internet tidak memadai. Seharusnya diberikan prasarana yang memadai. Dengan memberikan dan membangun jaringan internet seperti tower atau yang lainnya.
2. Pemerintah mengijinkan semua SMK dan PT di semua zona agar bisa praktik tidak diimbangi dengan protokol kesehatan. Seharusnya adanya sekolah tatap muuka harus diimbangi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demi terjaga dan mencegah tertular ataupun menularkan virus corona.
3. Pemerintah berubah-ubah kebijakan tentang kebolehan tatap muka di zona kuning-hijau maupun merencanakan membuat bkurikulum darurat selama BDR. Hal ini juga tak sepantasnya dilakukan oleh pemerintah, seolah-olah plin-plan dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Tribunnews.com (8/8/2020) _ Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ), Arist Merdeka Sirait memberi tanggapan terkait adanya rencana pembelajaran tatap muka di sekolah.
Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan ( Kemendikbud ) yang sebelumnya mewacanakan untuk bisa menggelar pembelajaran secara langsung. Dilansir oleh TribunWow.com. Namun tidak berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Melainkan ada beberapa syarat khusus. Diantaranya daerah yang berstatus zona kuning atau hijau Covid-19.

Menurut Sirait, hal ini belum tepat waktunya mengingat resiko tertular masih ada, terlebih lagi untuk zona kuning. Bukan tidak percaya akan protokol kesehatan, pemerintah dan pihak sekolah. Lebih melihat dari sudut pandang siswa, khususnya untuk sekolah dasar (SD) yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan.

” Siapa yang bisa menjamin? Sekali lagi pertimbangannya adalah anak, dunia anak adalah dunia bermain, ” paparnay dalam acara Kabar Siang Sabtu 8/8/2020.

Menurutnya, ” Maksud saya adalah bukan berarti kita mengabaikan kebijakan pemerintah, tidak. Tetapi bagaimana hadirnya pemerintah di dalam sekolah yang non tatap muka itu, seperti orang tua diberi silabus untuk mengajari anak di rumah dan sebagainya,” ungkapnya.” Internet dibayar, gratis dan sebagainya,” ungkapnya. ” Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan sekolah tatap muka, ” jelas Sirait yang dilansir oleh TribunWow.com dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab Rabu (5/8/2020).

Berdasarkan data dan fakta di atas maka jelas, bahwa lemahnya pemerintah Kapitalisme-sekulerisme akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi dan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang harus dan wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara.

Hal ini adalah mimpi belaka, jika kita masih setia pada bentuk pemerintahan Kapitalisme-sekulerisme. Di mana segala kebijakan yang diambil hanya mementingkan materi/keuntungan semata. Tanpa memprioritaskan kebutuhan pokok rakyat termasuk pendidikan.

Itu sangatlah jauh berbeda dengan sistem Islam yang diterapkan oleh negara dalam bentuk Khilafah. Yang dipimpin oleh seorang kholifah. Dalam Islam pendidikan merupakan kebutuhan publik yang harus dijamin dan diberikan oleh negara. Dan seorang pemimpin, yaitu kholifah bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan yang berkualitas dan memadai, baik sarana ataupun prasarananya.

Di samping itu, pendidikan juga merupakan tugas utama dari orang tua dan didukung oleh pemerintah. Dalam bentuk sekolah-sekolah gratis yang berkualitas baik. Khilafah juga berkewajiban untuk meratakan sarana dan prasarana. Baik di kota, maupun di pelosok desa. Tanpa membeda-bedakan antara masyarakat yang tinggal di kota maupun di desa.

Dengan demikian maka pendidikan akan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sesuai usia dan tempat di mana mereka tinggal. Maka dari itu, Islam adalah solusi dari berbagai masalah yang menimpa kaum muslim khususnya dan non muslim pada umumnya disaat ini. Allahuaklam bishowab