Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd
Aktivis Muslimah

Sepekan sudah lamanya pemutaran secara virtual film Jejak Khilafah Di Nusantara atau yang biasa disingkat JKDN. Walaupun sudah sepekan berlalu. Namun aroma-aroma magis dan panasnya isi film masih menyeruak di seantero negeri.

Memang jalan tak selalu mulus. Adakalanya kita menemui batu kerikil yang menjadi sandungan. Jalan terjal, tikungan tajam dan tanjakan curam. Begitu juga dengan perjuangan penayangan film JKDN. Perjuangan yang begitu besar dilakukan oleh tim. Mulai dari pra pemutaran, saat pemutaran bahkan pasca pemutaran.

Pra pemutaran, sudah ada bau-bau tak sedap yang dihembuskan pihak tertentu. Sudah pasti mereka adalah orang-orang yang tidak mendukung dan anti dengan Khilafah. Sebelum film diputar mereka sudah mulai menyebarkan narasi-narasi provokatif. Mulai dari isi film yang tidak ada bukti konkritnya. Narasumber yang bermasalah dan opini-opini lain yang menyudutkan.

Saat pemutaran, tiba-tiba ditengah berlangsungnya film tiba-tiba muncul tulisan: “Video tidak tersedia. Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah,” demikian isi notifikasi pemblokiran film JKDN.

Bagi siapa saja yang mendaftar dan menyaksikan film itu. Pasti akan merasakan gregetan dan gemes sekali. What? Diblokir filmnya! Kok pemerintah ngeluh sih! Aneh banget kan! Apanya yang melanggar hukum.

Bukan hanya para penonton saja yang merasa geram. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau yang akrab disapa Tengku Zul pun, merasa geram dengan adanya pemblokiran film. Ia pun mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan alasan pemblokiran film dokumenter tersebut.

“Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma’ruf Amin dan Pak @mohmahfudmd: ”Apa alasan Keluhan Pemerintah atas Video Jejak Khilafah sebagai Sejarah?” Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negara hukum, tidak oleh sewenang wenang…! (Terkini.id, 21/8/2020)

Sesungguhnya pemblokiran film ini, menggambarkan dengan gamblang bahwa rezim kalah telak dalam hal intelektualitas, bisa dikatakan pemblokiran tanda tak mampu. Tak mampu dari apa? Tak mampu dari menafikan sejarah. Dan tak mampu lagi membendung opini khilafah yang kian deras mengalir ke sela-sela umat.

Seharusnya pemerintah bersikap bijaksana dong. Biarkan saja film terus diputar dan disaksikan umat. Biar umat yang menilai dan memutuskan, akan mengambil dan percaya atau tidak kepada isi film tersebut. Namun mengapa rezim terlihat begitu ketakutan? Sampai-sampai harus memblokir segala. Bukankah ini hanya sebuah film yang berisi fakta sejarah.

Ya begitulah realita yang ada. Ada upaya sistematis untuk mengubur sejarah Khilafah yang ada di Nusantara. Karena rezim memang punya kuasa untuk itu. Mereka akan melakukan segala cara. Termasuk membuat payung hukum.

Dengan adanya insiden ini justru kerinduan umat akan kembali tegaknya sistem Illahi ini makin membara. Bahkan publik semakin ramai melakukan perbincangan mengenai Khilafah. Banyak diskusi dengan tema khilafah kembali digelar, baik didunia maya maupun nyata. Ibarat pegas semakin ditekan semakin memantul tinggi. Begitu juga dakwah khilafah makin ditekan makin meluas opini.

Selain kekalahan intelektual. Kita juga bisa melihat pemblokiran film ini sebagai tanda hipokrasi demokrasi. Hipokrisi dalam KBBI diartikan sebagai (n) kemunafikan.

Bagaimana tidak, katanya negeri ini menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem demokrasi kebebasan sangat dijamin oleh hukum. Diantara kebebasan yang dijamin dalam sistem ini adalah: 1. Kebebasan beragama. 2. Kebebasan berpendapat. 3. Kebebasan berekspresi. 4. Kebebasan Kepemilikan.

Adanya film JKDN atau dakwah menyadarkan umat tentang sejarah Khilafah di Nusantara adalah bentuk dari kebebasan beragama. Atau bahkan kebebasan berekspresi juga. Sebab khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah merupakan sistem pemerintahan warisan Rasulullah dan para sahabat (Khulafaur Rasyidin).

Sebagai seorang muslim tentunya bebas dong mengekspresikan keislamannya. Dengan cara mendakwahkan kepada umat tentang semua ajaran Islam. Jangan kaget dan parno, karena memang Islam adalah agama yang komplit. Bukan hanya sebagai Aqidah Ruhiyah saja. Namun Islam juga merupakan aqidah siyasiyah.

Dengan kejadian ini publik malah semakin yakin bahwa semua jaminan kebebasan yang ada dalam sistem demokrasi hanyalah omong kosong semata. Bagi ummat Islam itu tidak terbukti sama sekali. Janji-janji demokrasi hanyalah bualan semata.

Wajar bila kini kepercayaan publik pada sistem ini mulai kendor. Banyak yang mulai sadar bahwa mereka hanya menjadi korban penipuan sistem yang bahkan oleh pendirinya sendiri dikatakan rusak dari azasnya. Dan kehancuran demokrasi hanya tinggal menunggu waktu.

Sudah selayaknya bagi kita untuk tidak surut dalam perjuangan ini. Justru setiap kesulitan yang ada menjadikan diri kita semakin semangat dalam berjuang. Lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mendakwahkan khilafah. Seperti mereka musuh-musuh Islam yang tak pernah menyerah mendakwahkan kemungkaran.

Wallahu’alam bish-shawab.