Oleh: Indri Ngesti R.

Israel dan Uni Emirat Arab meraih kesepakatan untuk ‘sepenuhnya menormalisasi hubungan’. Palestina menyebut kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) ini sebagai ‘tusukan di belakang yang berbahaya’. Dalam perjanjian yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Israel mengatakan setuju ‘menunda’ aneksasi tanah Palestina di Tepi Barat. Tapi rencana itu ‘tetap di atas meja (opsi yang masih dipertimbangkan)’.

Uni Emirat Arab adalah negara Teluk Arab pertama dan negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania yang mengumumkan akan mengaktifkan hubungan dengan Israel. Gedung Putih mengatakan kesepakatan yang mengejutkan ini hasil dari diskusi antara Israel, Uni Emirat Arab, dan AS (republika.co.id, 14/08/2020)

AS Pemain Penting Dibalik Normalisasi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Senin (24/8) memuji normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA). Pompeo mengatakan, dirinya berharap untuk melihat negara-negara Arab lainnya mengikuti langkah tersebut.

Netanyahu mengatakan, kesepakatan dengan Emirat yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, merupakan anugerah bagi perdamaian dan stabilitas regional. “Saya pikir ini menandai era baru di mana kita bisa membuat negara lain bergabung. Saya harap kami akan mendapat kabar baik di masa depan, mungkin dalam waktu dekat,” tambahnya.

Pompeo berbicara tentang kesempatan menunggu mitra masa depan, ujarnya, untuk bekerja bersama dan untuk mengakui Negara Israel. Itu adalah hari pertama tur Timur Tengah yang menurut Kementerian Luar Negeri AS juga akan membawa Pompeo ke Sudan, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain (investor.id, 25/08/2020).

Pengkhianatan Negeri Muslim

Negeri-negeri kaum muslim mulai membuka diri untuk menjalin hubungan dengan Israel, seperti Mesir dan Sudan. Meskipun diberitakan media bahwa Arab Saudi tidak akan menerima kebijakan normalisasi dengan Israel sebelum kesepakatan damai Israel dan Palestina tercapai. Nyatanya Kerja sama rahasia Israel dan Arab Saudi dilaporkan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran kebijakan dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang melihat Israel sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Pada 2018, Arab Saudi mengizinkan penerbangan langsung dari India ke Israel untuk menggunakan wilayah udaranya.

Mengurai Benang Politik Normalisasi Hubungan Arab dengan Israel

Masalah Arab yang merupakan kawasan di Timur Tengah merupakan masalah yang terkait dengan Islam dan bahayanya bagi Barat. Terkait dengan letaknya yang strategis dan dominasinya terhadap transportasi Eropa, Afrika , dan Asia. Terkait dengan negara Yahudi yaitu Israel yang menjadi garis pertahanan terdepan dari Barat. Dan terkait pula dengan penjajahan serta hasil-hasil penjajahan, terutama minyak. Jadi masalah di kawasan Timur Tengah adalah masalah yang terkait dengan Islam, letak strategis, negara Yahudi, penjajahan, dan minyak. Tidak diragukan lagi masalah ini sangat penting, tidak hanya untuk penduduk Timur Tengah dan kaum muslim saja, melainkan juga untuk seluruh dunia.

Adapun Islam, ia telah dan senantiasa menjadi bahaya besar bagi AS. Kawasan Timur Tengah dapat dianggap tempat titik tolak yang alamiah untuk dakwah Islam keseluruh dunia. AS berusaha menjauhkan gerakan Islam politis dari kekuasaan. Bahkan George Bush telah mendeklarasikan Perang Salib Gaya Baru untuk menentang kaum muslim secara terang-terangan.

Sedangkan kaitan kawasan Timur Tengah dengan institusi Yahudi yang ditanam di Palestina yaitu Israel, maka negara itu menjadi poros masalah Timur Tengah dan menjadi penyebab ketidakstabilan. Israel telah mengkoordinasikan politiknya dengan kepentingan AS, dan mengintegrasikan diri secara total dengan kepentingan tersebut, khususnya pada era neo-konservatif dalam pemerintahan George W. Bush. Israel juga mempertahankan kepentingan AS dengan tegas dan cepat. Maka AS pun menjaga posisi Israel sebagai negara regional yang besar di kawasan Timur Tengah, salah satunya menggunakan politik normalisasi hubungan dengan negara Arab. AS menganggap bahwa membela eksistensi Israel hakikatnya adalah membela AS itu sendiri. Israel akan tetap menjadi anak manja yang orang tuanya tidak ingin membuatnya marah.

Khilafah Institusi Pembela Islam

Masalah kawasan Timur Tengah adalah masalah yang teramat rumit dan kompleks. Hanya negara adidaya yang dapat menyelesaikannya yaitu Khilafah. Sistem pemerintahan (politik) Islam sangat jauh berbeda dengan sistem politik dan ideologi lainnya. Dalam sistem Khilafah politik diartikan sebagai pengaturan urusan rakyat. Sehingga Top Priority bagi negara adalah kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya, bukan hanya elite tertentu. Serta hubungan luar negeri yang dibanguna hanya dengan dakwah dan jihad. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap negara lain, melainkan seruan bergabung dalam naungan Khilafah yang membawa rahmah. Allahu’alam bishowab