Oleh: Najiha Rasyida
(Praktisi Kesehatan)

Selama 7 bulan pandemi berlangsung namun belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sedangkan dampaknya menyasar ke berbagai bidang mulai dari kesehatan, ekonomi dan politik. Keharmonisan rumah tangga juga tak luput dari dampak pandemi covid-19. Seperti halnya yang terjadi di kabupaten Ponorogo Jawa timur. Angka perceraian melambung tinggi.

Sepanjang pandemi Covid-19 yang berlangsung dari Maret sampai Agustus 2020 tercatat 2500 pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian.

Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Abdurahman, kepada TIMES Indonesia Rabu (26/8/2020) mengatakan, ada 3000 kasus di Ponorogo, dari keseluruhan perkara tersebut ada 3000 kasus, yang 2500 merupakan kasus yang diajukan istri atau cerai gugat dan kasus yang diajukan suami atau cerai talak.

Abdurahman juga menjelaskan, istri yang cerai dengan suaminya rata-rata berumur 25-40 tahun, dan perceraian dominan disebabkan faktor ekonomi. “Alasan ekonomi kerap membuat pasutri di Ponorogo bertengkar hingga akhirnya cerai,” jelasnya (timesindonesia.co.id).

Untuk diketahui, kabupaten Ponorogo peringkat ke-19 angka percerain se-Provinsi Jawa Timur atau tertinggi di wilayah eks Karesidenan Madiun.

“Angka itu terbilang tinggi dengan proporsi jumlah penduduk kabupaten Ponorogo yang tidak lebih besar dibanding daerah lain,” pungkas Sunarto Ketua DPRD Ponorogo. (m.rri.co.id)

Hidup di era kapitalis dimana standar materi menjadi tolak ukur dalam segala hal. Termasuk dalam memilih pasangan hidup. Menikah tidak berlandaskan iman, memilih pasangan hidup tidak menggunakan petunjuk agama. Menikah hanya karena paras yang menawan, harta kekayaan, dan status sosial yang mentereng. Nyatanya hal tersebut tak menjamin kelanggengan dan keharmonisan suatu hubungan. Bukti menunjukkan banyak yang bercerai padahal mereka cantik atau ganteng, kaya raya dan berpangkat.

Rumah tangga ibarat gunung yang saat dilihat dari jauh indah, sejuk namun saat semakin mendekat akan terlihat banyak onak dan duri serta curam yang terjal. Disinilah pentingnya membangun rumah tangga dengan fondasi yang kokoh berupa bekal tsaqafah (pernikahan dan parenting) fisik dan materi.

Sungguh ironi, ikatan suci pernikahan harus terputus karena tsaqafah yang minim sehingga suami-istri tidak saling memahami hak dan kewajibannya. Apalagi ditengah pandemi, dimana krisis finansial melanda kehidupan rumah tangga. Banyak PHK, penghasilan menurun, lapangan kerja minim. Sedangkan pengeluaran terus meningkat. Serta dokrin kapitalis merangsang kerakusan manusia terhadap materi. Istri yang tidak bersyukur atas nafkah suami dan menuntut lebih. Suami stres menghadapi istrinya hingga cekcok, KDRT, perselingkuhan dan berujung gugatan cerai.

Meskipun bercerai dibolehkan dalam islam namun banyak dampak buruk yang akan terjadi. Akan banyak anak yang terlantar pengasuhannya. Anak kehilangan kasih sayang utuh kedua orang tuanya, kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Sejatinya keluarga adalah benteng terakhir umat. Namun benteng ini kian koyak akibat pemikiran kufus dan kiblat peradapan yang salah sehingga banyak terbentuk keluarga yang tidak ideologis dengan visi surga.

Disinilah peran negara dengan sistem islam atau khilafah sangat dibutuhkan. Negara akan membantu mewujudkan keluarga yang sakinah dan ideologis, menjamin kesejahtaraan rakyatnya dan mewujudkan generasi islam yang gemilang. Wallahu a’lam bishshawab