Oleh: Maman El Hakiem

Mengenal sosok Ustadz Ismail Yusanto dalam jejak pena yang ditorehkan lewat media sungguh luar biasa. Begitupun interaksi dakwahnya di tengah umat, sangat runut atau sistematis dalam mengemukakan pendapat. Tidak mudah terpancing emosi ketika beradu argumen. Meskipun sering dikepung opini, yang membuatnya “panas dingin” karena “kekuatan” yang tak seimbang dalam forum diskusi. Begitu sabar menyimak dan mampu memilih kata yang tepat untuk mengunci pendapat orang.

Dakwah itu memang harus disampaikan dengan penuh hikmah, artinya mencerahkan akal, menggunakan hujjah atau dalil yang meyakinkan dalam beradu argumen untuk mencari kebenaran. Itulah karakter dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, dimana beliau berkiprah. Meskipun, di negeri ini izin BHP nya dicabut, namun secara hukum dakwah di tengah umat tentang khilafah bukanlah terlarang. Karena khilafah bagian dari ajaran Islam. Materi khilafah pun masuk dalam kurikulum Madrasah Aliyah yang resmi di negeri ini. Walaupun kini direduksi muatannya, dijadikan mata pelajaran sejarah, bukan ranah fikih lagi.

Meskipun begitu, dakwah tentang khilafah pasca pencabutan BHP HTI ,justru semakin menggema. Bukan lagi di kalangan akademisi, bahkan rakyat yang biasa nongkrong di warung kopi sudah akrab dengan khilafah. Di tengah pandemi sekalipun, momentum kerinduan umat akan sistem pemerintahan yang akan menerapkan syariat Islam secara kaffah sudah begitu rindu berat. Dengan alasan inilah, membuat sejarawan Nicko Pandawa merasa tertantang untuk mengungkap bukti sejarah, yang akhirnya menggagas tayangan mendidik tentang Jejak Khilafah di Nusantara.

Viralnya film dokumenter yang berdurasi satu jam tersebut tentu mengagetkan penguasa, sehingga berupaya segala cara membendungnya, baik berupa pemblokiran sampai penyudutan opini bahwa film tersebut termasuk media propaganda dan khayalan. Para tokoh sejarah sekelas Azyumardi Azra sampai kelu lidahnya karena tidak bisa membantah kebenaran sejarah.

Persoalan “kekalahan” opini ini yang diduga semakin refresifnya penguasa untuk mengekang para pengemban dakwah khilafah. Pun yang dialami mantan Jubir HTI yang saat ini dikriminalisasi oleh mereka yang merasa “kalah” dan di hatinya dipenuhi kebencian terhadap Islam. Maka, siapapun yang cerdas membaca berita dan melek politik akan sulit terbantahkan, bahwa kegagalan sistem demokrasi ini telah melukai hati nurani rakyat.

Jargon demokrasi tentang kebebasan mengemukakan pendapat dan berserikat hanyalah isapan jempol belaka. Rakyat negeri ini telah muak dengan kebusukan orang-orang yang hidup dengan penuh kemunafikan. Dakwah khilafah yang santun dan menggugah kesadaran umat disudutkan pada opini menyesatkan tentang ketakutan umat pada penerapan syariat Islam. Padahal, demokrasilah monster jahat sebenarnya.

Wallahu’alam bish Shawwab.***