Oleh : Umi Rizkyi Anggota Komunitas Setajam Pena

Beberapa waktu lalu tragedi kebakaran kejaksaan agung (Kejagung) terjadi. Tepatnya Sabtu 22/8/2020. Si jago merah itu dengan perkasanya melahab gedung yang begitu besar dan gagahnya. Sehingga Kejagung ludes, tinggal sisa-sisa bangunan yang nampak hangus terbakar.

Hal inipun menimbulkan berbagai aksi dari beberapa organisasi. Termasuk ICW, mendesak agar KPK turut menyelidiki penyebab terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Setidaknya hal ini untuk membuktikan bahwa apakah kejadian tersebut murni karena kelalaian atau memang direncanakan oleh oknum tertentu.

Seharusnya kejaksaan Agung perlu melakukan investigasi mendalam, untuk mengetahui penyebab kebakaran, apakah saat itu tidak ada petugas yang bisa memadamkan api atau memang gedung Kejaksaan Agung tidak memiliki alat pemadam kebakaran, sehingga api tidak tertangani.
Seperti yang disampaikan oleh anggota komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy yang mengomentari terkait spekulasi penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu 22/8/2020 malam. Aboe meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu penyebab kebakaran gedung Kejagung Jakarta.

” Kejagung perlu juga melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab kebakaran. Apa memang saat itu tidak ada petugas piket saat yang bisa memadamkan api dan mencegah besarnya api. Atau memang gedung Kejaksaan Agung tidak memiliki alat pemadam kebakaran, sehingga api tidak dapat ditangani,” Jelasnya dalam keterangan tertulis kepada Republika, Ahad 23/8/2020.

Pengakuannya, dia prihatin dengan kejadian itu. Menurutnya, besarnya kebakaran tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka Kejaksaan Agung diharapkan menjelaskan kepada publik terkait peristiwa itu. Apa lagi Kejagung saat ini menghadapi perkara yang mendapat atensi publik seperti kasus Djoko Tjandra dan Jiwasraya.

” Hasilnya sangat diperlukan untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap Kejagung,” Ujarnya. Pada saat sebelumnya Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan kebakaran gedung utama Kejagung. Dan meminta agar publik tidak membuat asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ” Jelasnya.

Ia menjelaskan tragedi kebakaran itu masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. ” Sampai dengan hari ini penyelidikan masih dilakukan,” kata dia kepada wartawan di Kejagung, Ahad 23/8/2020.

Dengan data di atas menunjukkan adanya spekulasi liar di ruang publik. Adapun beberapa yang mendukung munculnya spekulasi liar di antaranya; yang pertama, integritas penegakan hukum. Sebagai buktinya, di awal pemerintahan Joko Widodo berjanji akan memberantas korupsi. Namun itu hanya isapan jempol belaka, faktanya kasus korupsi semakin menggila. Bahkan lembaga pemberantas korupsi malah diambil aleh oleh pemerintah.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai,sejak awal berkuasa Joko Widodo hanya omong kosong belaka tentang keberpihakannya memberantas korupsi. Menurutnya, salah satu pihak yang menciptakan situasi suram pada pemberantasan korupsi adalah pemerintah.” Dilansir dari Kalbar online, 23/8/2020. Contohnya, kasus Djoko Tjandra, yang menyeret beberapa jenderal dan jaksa.

Ke dua, kesalahan sistem keamanan. Sungguh dahsyat kebakaran yang terjadi di Kejagung. Sekitar 135 personil pemadam kebakaran yang dikerahkan, membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam. Mantian menuturkan sistem keselamatan gedung. Setidaknya memiliki dua faktor yaitu kelalaian administrasi dan kelalaian teknis. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002, Perda Jakarta Nomor 8 tahun 2008 dan Nomor 7 tahun 2010.

Pemerintah pun diminta melakukan pengecekan total terhadap seluruh sistem keselamatan kebakaran bangunan, terutama yang di atas empat puluh tahun. Terutama bangunan milik pemerintah dan juga pengecekan kelengkapan administrasi berupa sertifikat laik fungsi ( SLF ) bangunan, dilansir dari cnnindonesia, 24/8/2020.

Ke tiga, kepercayaan publik terhadap pemerintah makin menurun. Meski Jaksa Agung dan Menkopolkam sudah menjelaskan kasus korupsi aman, tampaknya tidak bagi publik. Bahkan dari pihak ICW sendiri mencurigai ada oknum yang bermain dalam insiden tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghilangkan jejak kasus-kasus besar yang tengah ditangani oleh Kejagung.

Maka dari itu, berdasarkan fakta-fakta di atas maka wajib hukumnya bagi rakyat untuk mengoreksi penguasa. Adanya spekulasi liar ini menunjukkan bahwa telah terjadinya krisis kepercayaan terhadap publik. Sejak awal tidak ada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengingat bahwa pemerintah telah sarat dengan kepentingan oligarki.

Semoga spekulasi dari rakyat ini tidak benar adanya. Sekarang tinggal menunggu peran polri dan Kejagung. Dengan mengambil satu-satunya jalan, yaitu menjawab spekulasi tersebut dengan bekerja sesuai prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan dan terbuka.

Dan sebagai rakyat, maka harus sigap dan tangkas. Tidakak boleh lengah. Karena rakyatlah yang harus mengoreksi pemerintah termasuk mengoreksi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Jika dalam Islam, ada oenguasa yang lalai bahkan berkhianat terhadap rakyatnya, bahkan dzolim terhadap rakyatnya dan apa lagi sampai melanggar hukum syara maka rakyat wajib mengingatkan dan menasihatinya.

Tak dapat dipungkiri bahwa tidak ada pihak yang berharap tragedi kebakaran Kejagung ini terjadi. Tapi satu hal yang pasti, bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Api inilah yang seharusnya dicari dan diinvestigasi. Apakah ada kesengajaan atau sebatas kecelakaan. Ini butuh pertanggungjawaban dari pihak Kejagung. Sebagai pemilik otoritas gedung. Dengan harapan, mampu mengembalikan muka lembaga hukum yang terlanjur hancur. Allahuaklam bishowab