Oleh : Sari Purnama

Beberapa waktu lalu publik dibuat geger dengan berita Pertamina mengalami kerugian Rp. 11,3 Trilyun, sebenarnya ada lagi perusahaan plat merah yang juga mengalami kerugian dan terancam bangkrut / kolaps yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Listrik merupakan kebutuhan vital manusia. Ketergantungan masyarakat akan ketersediaan energi listrik sangat tinggi sekali, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan bisnis/unit usaha.

Walaupun seperti kita ketahui tarif listrik selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu tetap saja masyarakat berusaha untuk mengeluarkan biaya demi memperoleh suplay listrik karena hampir semua kegiatan kita memerlukan energi listrik.

Kenapa PLN Merugi ?

Pada kuartal pertama tahun 2020 ini PLN membukukan rugi hingga Rp.38,87 trilyun. Pasalnya PLN masih menanggung utang perseroan hingga akhir tahun lalu mencapai hampir Rp. 500 trilyun yang berasal dari kebiasaan
Perusahaan cari pinjaman 100 trilyun selama 5 tahun. Selain itu piutang kompensasi tarif listrik senilai 45,42 trilyun juga belum dibayarkan oleh pemerintah.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan saat ini PLN berada diujung tanduk. “Saya kemarin baru kayak mau nangis sama direktur PLN. Dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar kolaps PLN ” ujarnya saat webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual sabtu (25/7). (kumparan.com)

Beban PLN semakin berat karena harus membayar hutang dalam bentuk valas ditengah melemahnya nikai tukar rupiah terhadap dolar. Beban-beban ini apabila tidak segera diselesaikan maka cepat atau lambat akan membuat PLN kolaps.

Liberalisasi Perusahaan “SETRUM”

Kalau lebih dalam ditelaah ada satu alasan mendasar yang membuat BUMN milik pemerintah saat ini mengalami kondisi yang memprihatinkan.

PLN yang seharusnya menjadi perusahaan milik negara yang memiliki peran mengadakan ketersediaan listrik bagi kepentingan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Tetapi dalam beberapa dekade ini fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi dan transmisi listrik mulai bergeser. Perusahaan swasta baik asing maupun aseng diijinkan oleh pemerintah untuk menempati posisi dalam usaha pembangkit listrik di Indonesia.

Aroma liberalisasi ini kental sekali tercium dengan adanya 27 perusahaan pembangkit listrik swasta asing dan aseng sebagai Independent Power Producer (IPP) di lndonesia, seperti Siemens, General Electric, Mitsubishi, dan masih banyak lagi.

Dan mereka perusahaan asing dan aseng ini telah menguasai 90% pembangkit listrik (di posisi hulu) seJawa – Bali, distribusi, transmisi, dan menjual retail ke pabrik token di sisi hilir. Sehingga terjadilah liberalisasi listrik yang berakibat munculnya multy transfer pricing cost yang berdampak pada melonjaknya harga listrik dan rakyat makin tercekik, beber koordinator Indonesia Infrastructure Watch (IIW), Ahmad Daryoko. (urbannews.id)

Adanya liberalisasi listrik ini menciptakan ajang bisnis antara pejabat pemburu rente dan para cukong kapitalis yang berorientasi hanya pada keuntungan. Sedangkan rakyat hanya bertambah sengsara karena harga listrik semakin mencekik serta dampak negatif turunan lainnya.

Islam Mengatur Pengelolaan Listrik

Liberalisasi ini sangat berbahaya karena penguasaan sektor milik publik dan pengelolaan layanan sektor publik akan dikuasai oleh para kapitalis asing maupun aseng yang didukung oleh negara.

Liberalisasi ini juga menjadi jalan bagi negara-negara kapitalis untuk menjerat dan menguasai sumber daya di negeri-negeri jajahannya secara legal .
Ini salah satu bentuk dari neoimperalisme mereka dibidang ekonomi.

Islam diturunkan Allah sebagai pedoman hidup umat manusia yang disertai dengan seperangkat aturan untuk mengatur seluruh kehidupan dan kegiatan manusia.

Islam mengatur pengelolaaan sumber daya alam yang termasuk dalam kepemilikan publik seperti energi listrik, barang tambang, dan air yang haram dikuasai oleh perorangan, swasta apalagi pihak asing .

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dikatakan bahwa “Manusia berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api”. Dalam hal ini energi listrik masuk dalam unsur api.

Dalam pandangan Islam pemimpin suatu negara adalah sebagai pengurus dan pelindung umatnya. Haram bagi pemimpin negara yang sengaja menyengsarakan rakyatnya dan menjadikan komoditas bisnis dengan menarik keuntungan dalam melakukan pelayanan kepada rakyatnya.

Hanya dengan mengambil sistem kepemimpinan Islam, sistem ekonomi Islam yang akan menjadi solusi tuntas dan kita akan keluar dari segala kekacauan dan keruwetan yang dihasilkan oleh sistem sekuler kapitalis liberal ini.

Wallahu’alam