Oleh : Dien Kamilatunisa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan adanya fenomena baru pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Fenomena tersebut berupa ASN perempuan yang memiliki suami lebih dari satu atau poliandri (republika.co.id, 29/08/2020). Sementara itu, menurut anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta agar Kementerian PAN-RB menindak tegas jika ada ASN yang terbukti melakukan poliandri. Ia menganggap masalah poliandri yang terjadi dikalangan ASN jelas melanggar norma kesusilaan, norma agama dan peraturan pemerintah (republika.co.id, 1/9/2020).

Mengapa fenomena ini bisa muncul? Apakah hanya ASN yang melakukan poliandri? Ada beberapa faktor penyebab poliandri diantaranya aspek ekonomi, aspek tidak terpenuhinya hasrat biologis, aspek jarak, aspek usia, aspek kurang harmonis, dan aspek lemahnya pemahaman agama. Disisi lain, bisa saja praktik poliandri ini juga terjadi dikalangan non ASN.

Fenomena poliandri ini tentu sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam sudah tegas melarang seorang istri memiliki suami lebih dari satu. “Dan (diharamkan juga atas kalian menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.” (QS An-Nisa (4): 24). Jadi praktik poliandri ini bukan berasal dari pemikiran Islam. Namun, pemikiran yang memisahkan aturan Islam kaffah dari aspek kehidupan. Pemikiran ini lazim disebut sekulerisme.

Sekulerisme ini memilki karakteristik yang menjunjung kebebasan bertingkah laku. Kemudian pemahaman tersebut disuntikkan pada pemikiran masyarakat agar pemikiran, perasaan menjadi rusak dan tidak sesuai fitrah.

Dampak negatif dari praktik poliandri adalah rusaknya nasab dan kacaunya urusan waris. Karena dengan poliandri akan sulit menentukan garis keturunan yang dihasilkan. Hal ini akan berdampak pada urusan waris manakala suami salah satu dari wanita tersebut meninggal dunia.

Oleh karena itu, munculnya fenomena poliandri harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Butuh adanya dakwah mengenai Islam kaffah sehingga dapat dikenali mana haram dan halal dari suatu perbuatan. Jangan sampai halal-haram itu diserahkan pada akal dan hawa nafsu manusia karena akan menyebabkan kerusakan di masyarakat selain itu mengundang murka Allah swt.

Jika hukum yang diterapkan berdasarkan hawa nafsu manusia maka sama saja itu kembal ke zaman jahiliyah. Zaman dimana Islam belum datang. Pada zaman pra-Islam ada beberapa macam perkawinan seperti poliandri, badal (tukar menukar istri tanpa cerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan), syihgar (seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya tanpa mahar), dan istibda (seorang suami meminta istrinya untuk berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan). Penjelasan tersebut terdapat pada buku Sejarah Ushul Fiqh karangan Sa’id Al-Khinn.

Jadi, apakah manusia akan maju dengan pemikiran yang menghamba pada kebebasan berprilaku? Atau jutsru mundur? Pada faktanya fenomena pernikahan yang melanggar syariat Islam menunjukkan kemunduran pemikiran manusia. Dimana akan ditemui banyak kekacauan dari setiap pelanggaran hukum syara tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya pemikiran berbasis kebebasan dan menafikan Allah swt ini dicampakan dan kembali pada sistem Islam Kaffah. Wallohu’alam.