Oleh: Erma Erviyanti, S.Pd (Pemerhati Pendidikan)

Kerinduan untuk kembali melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka menjadi harapan banyak pihak. Sebagian guru, siswa, dan orang tua gusar dan berharap target pembelajaran dapat tercapai dengan tatap muka sebab kendala Belajar Jarak Jauh (BJJ) sudah seubun-ubun.

Sistem pendidikan Indonesia mau tak mau menerapkan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membuka sekolah secara tatap muka secara aman. Alasan pembukaan sekolah mengacu data pemerintah mengenai kasus Corona di masing-masing daerah. Semula hanya sekolah di zona hijau, kemudian di zona kuning yang boleh dibuka, kendati tak wajib. Kebijakan tersebut memicu munculnya klaster baru di sejumlah sekolah. Hal ini jadi salah satu evaluasi dari Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020). Panja ini bekerja sebulan selama Juni-Juli untuk mengevaluasi kebijakan Mendikbud dan Dikti, Nadiem Makarim selama pandemi. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyebut ada sekitar 53 guru positif COVID-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning.

Kebijakan Gegabah Menambah Masalah

Kebijakan membuka sekolah secara tatap muka jelas semakin menambah masalah baru di tengah pandemi yang belum berlalu. Setelah beberapa hari yang lalu ditemukan data tambahan kasus covid dari klaster sekolah, dimana ratusan anak sekolah di Papua dari berbagai tingkat pendidikan positif terpapar virus corona. Para pelajar diduga terinfeksi Covid-19 saat kegiatan belajar tatap muka.

Diperparah lagi dengan tambahan data bahwa ada sekitar 53 guru positif COVID-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning. Data-data ini akan terus meningkat angkanya jika kebijakan ini terus berjalan.

Nyatalah, bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam merespon kegusaran masyarakat nampak gegabah dan kacau-balau. Ketimpangan terlihat antara keinginan memenuhi desakan masyarakat dan kebutuhan yang harusnya disediakan pemerintah, terutama dalam hal risiko kesehatan terhadap bahaya virus yang masih mengintai.

Keinginan pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif seringkali terhalang teknis operasional, dari sarana infrastruktur maupun prosedur. Ini seakan menjadi penyakit bawaan dalam sistem pendidikan bercorak kapitalisme sekuler. Dipertegas dengan abainya peran negara dalam penyediaan segala fasilitas, kurikulum dan tenaga pengajar berkualitas, serta jangkauannya terhadap masyarakat luas.

Kecerobohan dan kelalaian menjadi karakter yang melekat pada pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pendidikan di masa pandemi. Pemerintah terburu-buru membuka sekolah tanpa kesiapan protokol kesehatan yang memadai. Kebijakan yang asal-asalan dalam penentuan zona corona pun dipertanyakan validitasnya. Hal ini telah menciptakan kebingungan di masyarakat dan memunculkan klaster-klaster baru corona.

Anehnya, terkait pembukaan sekolah tatap muka, Nadiem melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, karena instruksi dari pemerintah pusat bersifat pilihan dan bukan paksaan. Kemendikbud mencatat sekolah tatap muka di zona hijau ada 7 persen dan di zona kuning 36 persen pada Juli dari total jumlah sekolah. Nadiem mengatakan bahwa hak membuka sekolah di pemerintah daerah, tanggung jawab penanganan pandemi juga ada di pemda, karena pemda yang tahu. Pemerintah pusat hanya memberikan hak itu [sekolah dibuka] bersifat pilihan.

Inilah wajah asli penguasa dalam sistem kapitalis. Tidak hanya asal asalan dalam membuat kebijakan akan tetapi saling lempar tangung jawab apabila terjadi eror dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kemampuan Islam mengatasi masalah

Kalau kita merunut peristiwa demi peristiwa sepanjang masa pandemi Covid 19 ini, akan bisa kita simpulkan bahwa solusi demi solusi yang ditawarkan sistem kapitalis saat inilah penyebab semakin karut marutnya permasalahan yang dihadapi umat manusia, termasuk masalah pendidikan. Inilah bukti kegagalan sistem kapitalis sekuler meriayah umat manusia di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi semua negara kapitalis saat ini telah gagal menghadirkan solusi yang shahih agar umat manusia segera terlepas dari wabah ini.

Ketika wabah meluas, sehingga aktivitas keluar rumah harus dibatasi, tentu Islam juga memiliki kesiapan untuk menanggulanginya. Hanya saja, untuk ini dibutuhkan perlindungan optimal bagi rakyat dari penguasanya. Penguasa tidak boleh abai. Semua kebutuhan dasar masyarakat harus dijamin oleh Negara.Termasuk juga kebutuhan pada aspek pendidikan. Sebab pendidikan adalah hak setiap warga negara.

Dalam Islam, pendidikan adalah hak asasi setiap manusia sebagaimana sabda Nabi: “Menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setap muslim” (HR. Baihaqi).
Maka, adalah kewajiban atas negara untukmu memenuhi pendidikan setiap warga negaranya. Sebagaimana Rasul bersabda: “Imam (Khalifah) laksana penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari, no 844)

Pemimpin dalam sistem Islam akan semaksimal mungkin memenuhi kewajiban penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi para guru maupun siswa. Negara tidak akan membiarkan para guru kesulitan melaksanakan pembelajaran secara daring. Dengan sigap Negara akan menyiapkan kematangan para guru dalam menyelenggarakan aktivitas mendidik siswanya.

Mulai dari menyiapkan materi pembelajaran yang tepat di saat pandemi, mengadakan semua fasilitas yang dibutuhkan secara optimal, tak lupa memberi penghargaan yang maksimal bagi para guru atas kerja kerasnya. Dengan demikian, para siswa pun tetap bisa fokus belajar dari rumah, bahkan semakin meningkat keimanan dan keterikatannya kepada syariat agama dalam menjalami masa pandemi, selain tetap fokus pada bidang pelajaran lainnya. Aktifitas belajar mengajar di masa pendemi bisa dijalani dengan penuh kenyamanan karena keoptimalan fasilitas yang disiapkan Negara dan landasan keimanan yang ditanamkan para guru.

Semua itu tentu bisa terlaksana jika para pemimpin menjalankan tuntunan Islam dalam mengatasi wabah. Namun jika para pemimpin tetap memilih kapitalisme sebagai solusi menangani wabah ini, yang menjadikan faktor ekonomi di atas segalanya, maka rakyat tidak akan pernah terlepas dari buah simalakama yang menjeratnya. Maka apakah mereka tidak takut dengan ancaman Rasulullah berikut: “Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat)” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). []