Oleh: Shafna Aulia Yardha (Alumni Pendidikan Agama Islam UMM)

Di tengah maraknya kriminalisasi ide khilafah dan pengembannya yang kian hari kian menjadi, problem yang menimpa perempuan dan anak kini makin massif terjadi. Variasi persoalannya makin beragam dan tingkat kompleksitas penyelesaiannya makin berat.

Salah satunya kasus poliandri yang disebut-sebut tengah menjadi tren baru di kalangan ASN. Jika sebelumnya kasus poligami yang biasa diperkarakan, kini terdapat laporan poliandri ASN yang dalam setahun terdapat lima laporan yang diterima oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, sementara pihaknya masih harus memutuskan masalah tersebut dengan berbagai pihak seperti Badan Kepegawaian Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM.

Secara umum penyebab Poliandri terdapat banyak faktor, sulitnya mewujudkan ketahanan keluarga dan minimnya pemahaman Syariah adalah sebagian pemicunya. Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rachmawati menilai bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu faktor wanita nekat melakukan poliandri.

Pada jurnal Hukum keluarga dan hukum Islam dijelaskan, selain faktor ekonomi, jarak dengan suami yang jauh, aspek tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, aspek usia suami yang telah lanjut, aspek tidak harmonis di rumah tangga, aspek kurangnya iman dan pemahaman agama sebagai kontrol sosial juga menjadi penyebabnya.

Sekilas jika diperhatikan penyebab dari adanya praktik poliandri tersebut mampu diterima oleh akal, akan tetapi alasan dan penyebab tersebut tetap tidak bisa menjadikan praktik poliandri menjadi hal yang dibolehkan atau dibenarkan. sebab dampak dari adanya praktik poliandri ini tidak hanya merusak ketahanan keluarga namun juga merusak jalur nasab sang anak.

Pemicu sistemisnya adalah kebijakan rumit negara khususnya untuk ASN dalam mengatasi problem ketahanan keluarga. Banyaknya permasalahan yang mengancam ketahanan keluarga, mendorong berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa waktu yang lalu, lima anggota DPR mengajukan RUU Ketahanan Keluarga.
Saat ini RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024 nomor 155 yang diajukan oleh DPR/DPD. Perkembangannya,l pada 7 Februari 2020 lalu RUU ini telah masuk tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. (Kompas.com).

Namun RUU ini menuai pro kontra dari beberapa pihak, khususnya terkait legalisasi norma-norma sosial menjadi pasal di undang-undang. Banyak pasal yang dianggap terlalu mencampuri privasi keluarga.

Sebenarnya bukanlah hal yang aneh jika setiap aturan yang dibuat menuai kritik, ada yang pro ada pula yang kontra. Sebab di dalam negeri sekuler kapitalis aturan dibuat oleh manusia, semuanya dikembalikan kepada asas manfaat. Penilaian setiap orang berbeda, jadi wajar apabila ada yang setuju dan tidak setuju, karena tidak memiliki dasar yang tetap.

Di dalam lslam poliandri jelas diharamkan. Dalilnya merujuk pada Quran yakni: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nisaa` [4]: 24).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang disebut sebagai “al-muhshanaat” pada ayat di atas.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata dalam an-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam (Beirut : Darul Ummah, 2003) hal. 119 : “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanaat karena mereka menjaga [ahshana] farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah.”
Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafii yang menyatakan bahwa kata “muhshanaat” yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (al-haraa`ir), tetapi wanita yang bersuami (dzawaatul azwaaj) (Al-Umm, Juz V/134).

Islam telah mengatur sedemikian rinci dan sempurna seluruh aspek kehidupan, termasuk berkaitan dengan keluarga, baik yang menyangkut masalah pernikahan, tugas dan kewajiban suami-istri, waris, nasab, perwalian, talak, rujuk, dan lain-lain. Semua aturan dalam Islam sejalan dengan pandangan Islam yang sangat memperhatikan masalah keluarga dan menempatkannya sebagai bagian penting dalam masyarakat.

Keluarga diumpamakan sebagai benteng pertahanan terakhir dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang akan merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat Islam yang bersih dan tinggi, aturan yang datang dari Sang Pencipta Yang Maha Pengatur, memiliki tolak ukur yang pasti dan tetap, sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal, sehingga akan memberikan ketenteraman jiwa bagi siapa pun yang melaksanakannya. Aturan seperti inilah sejatinya yang dibutuhkan pada setiap keluarga.

Dalam Islam, negara tidak mencampuri urusan privasi sebuah keluarga, akan tetapi negara memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu melahirkan generasi berkualitas. Negara memastikannya melalui serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum syariat. Adapun mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan menerapkan sistem sanksi (uqûbat) yang tegas bagi para pelanggar. Hal tersebut tentu dapat dijalankan, namun hanya apabila negara mau menjadikan Islam sebagai aturan dalam negara dalam bingkai khilafah.