Oleh asfian Nurrabianti (Mahasiswi Universitas muhammadiyah malang)

Fenomena wanita yang memilki suami lebih dari satu atau poliandri kini tengah mencuat dikalangan masyarakat terutama dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pelanggaran baru. Tidak seperti biasanya yang menjadi perbincangan adalah kasus poligami namun sekarang muncul fenomena baru yaitu poliandri. Setidaknya ada lima laporan yang diterima oleh Menteri PAN RB dalam setahun, dan permasalahan ini harus mengaitkan berbagai pihak seperti Badan Kepegawaian Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM (republika.co.id).

Pada umumnya poliandri masil legal dilakukan oleh suku-suku primitif dengan alasan masalah ekonomi. Di Cina sendiri poliandri dilegalkan karena jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak imbang. Selain itu, poliandri juga diserukan oleh kaum feminis di Saudi dengan alasan kesetaraan gender, namun mayoritas feminis yang lainnya menentang ide ini karena dianggap merendahkan perempuan


Faktor-faktor penyebab poliandri pun beragam mulai dari masalah ekonomi kemudian menjalar dan menimbulkan masalah-masalah sistemik lainnya seperti suami atau istri yang merantau jauh dari keluarga karena kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya nafkah dari suami sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga, tidak memperoleh keturunan, serta lemahnya iman dan pemahaman agama sehingga hilang prinsip utama pernikahan. Dari faktor-faktor ini menyebabkan keruntuhan dalam ketahanan keluarga kemudian muncullah penyakit poliandri ditengah-tengah masyarakat.

Jika poliandri tetap dibiarkan maka akan menimbulkan masalah rumit lainnya seperti runtuhnya ketahanan keluarga dan juga ketidakjelasan nasab. Akan ada dua pemimpin dalam satu rumah tangga, hal ini akan menyebabkan kekacauan kepemimpinan dalam rumah tangga. Kemudian, wanita yang memiliki banyak suami akan menimbulkan ketidakjelasan siapa ayah dari anaknya. Masalah nasab juga akan berpengaruh pada hukum pernikahan, nafkah dan waris, sehingga masalah yang ditimbulkan semakin komplit, sedangkan pernikahan adalah untuk memelihara dan melanjutkan keturunan serta membangun peradaban manusia. Jika ayah dari seorang anak itu banyak maka akan menimbulkan kekacauan.

Dengan banyaknya masalah keluarga termasuk poliandri, solusi yang diberikan pemerintah pun tidak benar-benar menyelesaikan masalah sampai pada akar-akarnya. RUU Ketahanan Keluarga yang diajukan menjadi solusi permasalahan keluarga menimbulkan pro kontrra diberbagai pihak, karena pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut dianggap terlalu mencampuri privasi keluarga. Bukan suatu yang mengagetkan jika memang solusi dan peraturan yang dibuat oleh tangan manusia menuai pro kontra, karena pendapat dan penilaian setiap orang tentu akan berbeda dan tidak asing pula setiap aturan yang dibuat berdasarkan asas kepentingan semata. Padahal sudah jelas masalah poliandri melanggar norma kesusilaan bagi ASN itu sendiri. Semua agama melarang tindakan ini, begitu pula dengan hukum negara dan juga adat istiadat.

Dalam Islam sendiri mengenai permasalahan keluarga baik itu poligami maupun poliandri sudah ditetapkan dengan jelas bagaimana aturan dan hukum di dalamnya. Untuk hukum poliandri pun sudah jelas bahwa hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Sunnah, karena wanita yang sudah bersuami haram untuk dinikahi laki-laki lain. Dalam Al-Qur’an Allah SWT telah berfirman,
“Dan (diharamkan juga atas kalian menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu (Q.S An-Nisa(4) : 24)”.

Rasulullah SAW juga bersabda,
“Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah bagi wanita itu adalah yang pertama dari keduanya (HR. Ahmad)”.
Berdasarkan dalatul iqtidha, hadis tersebut menunjukkan tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Dalatul iqtidha hadis di atas menunjukkan haramnya poliandri.
Demikianlah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan keluarga. Dalam kehidupan yang menggunakan aturan Islam, negara tidak akan mencampuri unrusan privasi sebuah keluarga namun tetap memastikan peran dan tugas setiap anggota keluarga berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Aturan yang datang dari Sang Pencipta tentu tidak akan merugikan pihak manapun, karena sesuai dengan fitrah manusia, karena Sang Pencipta Maha Tahu akan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Nya, dan Maha Tahu akan apa yang menjadi kelemahan hamba-Nya. Sudah seharusnya segala peraturan yang mengatur kehidupan berasal dari Sang pencipta bukan dari manusia yang lemah dan terbatas. Namun, aturan-aturan tersebut hanya bisa diterapkan jika Islam dijadikan sebagai tolak ukur untuk seluruh aspek kehidupan dan hanya akan terwujud bila ada negara yang menerapkannya yaitu Khilafah.