Oleh: Ai oke wita T., S.Pt.
Sumedang

Sudah lebih dari 6 bulan program belajar jarak jauh (BJJ) berjalan. Pro dan kontra mengiringi selama dalam perjalanan program ini. Orantua mengeluh kesulitan dalam mendidik anak-anak di rumah, baik pembelajaran ataupun sarana seperti kuota dan handphone. Guru pun mengeluhkan masih kebingungan untuk memantau murid-muridnya melalui BJJ ini.
Hingga pada akhirnya muncul wacana baru : sekolah akan tatap muka di zona kuning atau risiko rendah penyebaran virus Corona (Covid-19). Inipun masih menuai pro dan kontra, Dari hasil pengawasan KPAI menyebut banyak sekolah belum siap secara infrastruktur fisik, berbagai standar prosedur operasional (SoP) seperti kedatangan ke sekolah, kegiatan di kelas, kepergian dari sekolah, ibadah di masjid sekolah. Persoalan operasional sekolah bukan sekadar zona. Namun, yang terpenting adalah persiapan protokol kesehatan di sekolah (Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812060858-20-534701/kpai-sebut-mayoritas-sekolah-bingung-hadapi-new-normal)

Masalah utama bingungnya pihak sekolah dalam penyelenggaraan KBM tatap muka ini adalah akibat sikap pemerintah yang tergesa-gesa dalam membuka kegiatan sekolah, sementara pandemi di negeri ini belum menunjukkan akan berakhir. Masalah berikutnya adalah ketika penetapan sekolah yang boleh melaksanakan tatap muka adalah yang masuk dalam zona hijau dan kuning.
Pemerintah membagi sistem zonasi ini menjadi tiga yakni merah, kuning atau oranye, dan hijau. Merah berarti bahaya karena tingkat penularan tinggi. Sementara kuning atau oranye artinya penyebaran Covid-19 rendah dan hijau adalah tidak terdampak atau tidak ada kasus baru. Hanya saja, menurut pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, pembagian zona tersebut tidak akurat. Sebab penentuan suatu daerah menjadi merah, kuning, atau hijau, bergantung pada pengujian.
Tes ini juga tergantung pada kapasitas atau kepala daerah dalam mendorong adanya testing. Ada daerah yang tidak melakukan tes demi citra daerah hijau karena jelang pilkada. Istilah zona-zona itu tidak terinformasikan secara akurat. Kalau zona-zona itu menyesatkan, maka generasi kita yang melakukan sekolah tatap muka di zona yang konon sudah hijau atau kuning itu bisa jadi berada dalam ancaman penyebaran virus yang sudah banyak merenggut nyawa korban. Astaghfirullah,
Negara Tidak Boleh Abai
Berbagai kebingungan yang dihadapi pihak sekolah tidak perlu terjadi kalau pemerintah benar-benar memberikan perhatian total dan penjagaan maksimal kepada rakyatnya.
Kalau faktanya banyak guru dan siswa yang resah dengan pembelajaran daring selama proses BJJ, seharusnya pemerintah mengevaluasi diri sejauh mana peran pemerintah dalam mengoptimalkan proses BJJ ini.

Sudah sigapkah dalam menyiapkan kematangan para guru untuk menyelenggarakan BJJ? Sudah seriuskah menyiapkan kurikulum yang tepat di saat pandemi? Sudah optimalkah memenuhi fasilitas yang dibutuhkan para guru dan siswa saat BJJ (mulai dari ketersediaan perangkat /gadget, jaringan internet, serta kuotanya)?
Dan yang tak kalah penting, sudahkah memberi penghargaan maksimal bagi para guru atas kerja keras mereka selama ini mengawal pembelajaran online bagi anak didiknya? Sementara masih saja ada pihak yang mem-bully para guru karena dianggap makan gaji buta selama pandemi. Sungguh miris kalau saat ini banyak sekolah kebingungan dalam penyelenggaraan KBM akibat ketidakjelasan prosedur, kekurangan sarana infrastruktur, maupun sarana operasional. Dan hal seperti ini memang seringkali terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dalam sistem kapitalis.
Padahal, kalau kita bercermin pada sistem pendidikan yang pernah diterapkan dalam sistem Khilafah Islamiyah, negaralah yang berkewajiban mengatur segala aspek berkenaan sistem pendidikan yang diterapkan, dari masalah kurikulum, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajar.

Kegiatan pendidikan dalam sistem Islam dilengkapi sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana-sarana itu mulai dari buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar –auditorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.
Semua sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan itu dijamin negara, karena negara dalam sistem Islam memiliki paradigma sebagai raa’in (penanggung jawab). “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dengan paradigma seperti inilah, negara dalam sistem Khilafah Islamiyah akan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya membentuk generasi cemerlang melalui proses pendidikan. Tidak boleh dibiarkan ada sekolah yang gagap menyelenggarakan program pendidikan karena keterbatasan dalam berbagai fasilitas. Karena ini berarti penguasa telah abai dalam menjamin kebutuhan rakyatnya. Padahal, abainya penguasa adalah sebuah kemaksiatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan nanti.
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
Tak bisa dipungkiri, sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana cemerlangnya generasi dalam sistem pendidikan islam dibawah naungan Negara Khilafah. Tidak sedikit diantaranya yang mampu menjadi pemimpin di usia yang masih sangat muda, bahkan mampu memimpin ekspedisi penaklukan wilayah di usia 21 tahun seperti Muhammad Al fatih. Tidakkah kita merindukan adanya Khilafah di tengah kita?
Wallahu a’lamu bi Ash-shawab.