Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd.
Aktivis Muslimah

Ditengah maraknya problem kriminalisasi ide Khilafah dan pengembannya. Seperti yang sempat viral di Twitter beberapa waktu lalu. Seorang ulama dipersekusi oleh oknum ormas tertentu. Hal itu terjadi disebabkan sang kiyai mendakwahkan Islam Kaffah dan Khilafah.

Kini muncul problem baru yang menimpa perempuan dan anak. Variasi persoalannya makin beragam dan tingkat kompleksitas penyelesaiannya makin berat. Salah satunya adalah adalah kasus poliandri ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan adanya fenomena baru pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Fenomena tersebut berupa ASN perempuan yang memiliki suami lebih dari satu atau poliandri. Dia menyebut dalam satu tahun ini ada lima laporan kasus poliandri. (republika.co.id, 29/8/2020)

Ada beberapa faktor penyebab wanita melakukan poliandri berdasarkan study kasus yang dilakukan oleh Misran dan Muza Agustina, dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 no 1 Januari-Juni 2017. Menjelaskan:

Adapun hasil dari penelitian yang mereka lakukan mengenai faktor-faktor poliandri diantaranya. 1. Aspek ekonomi. 2. Aspek jarak dengan suami yang jauh. 3. Aspek tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. 4. Aspek suami yang lanjut usia. 5. Aspek ketidakharmonisan dirumah tangga. Dan yang ke-6 adalah aspek kurangnya iman lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.

Bila kita cermati diantara faktor-faktor tersebut memang masuk akal menjadi penyebab wanita melakukan poliandri. Meskipun demikian, tindakan poliandri yang dikarenakan faktor-faktor tadi tidaklah dibenarkan.

Dampak terbesar adanya poliandri akan menimbulkan mudharat. Seperti jalur keturunan atau nasab yang tidak jelas. Bagaiman tidak bila wanita melakukan hubungan suami istri lebih dari satu lelaki. Kemudian wanita tersebut hamil. Maka akan sulit diketahui ayah biologis dari bayi yang dikandungnya.

Selain jalur keturunan yang berantakan. Poliandri juga akan menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga. Karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau perselingkuhan.

Adanya fenomena poliandri dengan sederetan faktor-faktornya. Sebenarnya menunjukkan hasil dari sistem yang diterapkan saat ini. Yakni sistem Kapitalisme-Demokrasi yang berasaskan sekulerisme.

Sistem ini memisahkan aturan agama dari kehidupan. Aturan dari pencipta Allah SWT tidak digunakan dalam mengatur seluruh kehidupan manusia. Dampaknya manusia akan mengatur kehidupan mereka sesuai apa yang menjadi standar kepuasan mereka.

Buah dari sistem sekulerisme adalah manusia tidak merasa bahwa segala aktivitas yang mereka lakukan harus terikat dengan aturan Allah SWT. Sehingga kehidupan mereka bebas dengan tujuan meraih kepuasan materi sebanyak-banyaknya. Itu pula yang menjadi tolak ukur kebahagiaan mereka

Maka wajar jika pandangan hubungan pria dan wanita saat ini hanya mengarah pada pandangan seksual semata. Bukan pandangan saling tolong menolong (ta’awun) atau dalam rangka melestarikan jenis manusia.

Sistem Demokrasi sekuler ala Barat menganggap tiadanya pemuasa hasrat seksual mengakibatkan bahaya pada manusia. Baik bahaya fisik, psikis, maupun akal. Artinya apapun yang mampu menjadi pemuas hasrat seksual, dalam sistem ini sah-sah saja dilakukan demi meraih kepuasan dan kebahagiaan.

Maka wajarlah individu-individu masyarakat yang kurang bahagia bersama pasangan sahnya. Mereka dengan mudah melampiaskan kepada orang lain dengan cara berbuat serong. Dan pada akhirnya fenomena perselingkuhan, perzinahan dan poliandri menjadi marak terjadi.

Dengan demikian telah jelas bahwa sistem Demokrasi sekuler lah penyebab utama berbagai problem yang menimpa perempuan masa kini. Akibat penerapan sistem ini terjadi kerapuhan dan keretakan ketahanan keluarga.

Padahal sebuah keluarga memiliki peran yang sangat vital bagi peradaban. Keluarga memiliki peran secara sosial politis dan strategis yang besar. Yakni berfungsi sebagai pranata awal pendidikan primer. Sekaligus sebagai tempat membangun dan mengembangkan interaksi harmonis untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup satu sama lain.

Peran vital keluarga inilah yang dipahami dengan sangat baik dalam sistem Islam. Dalam Islam, negara memiliki peran mengurusi kebutuhan rakyatnya. Termasuk menjamin ketahanan keluarga.

Oleh karena itu negara akan memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Sehingga mampu melahirkan generasi berkualitas. Maka jelas tindakan poliandri akan dilarang secara keras dalam negara Islam.

Poliandri haram dilakukan dalam Islam. Sebab, tindakan ini sangat berbahaya bagi kualitas generasi yang dihasilkan. Keturunan dari pernikahan poliandri menyebabkan kerusakan jalur nasab. Begitupula dalam menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan. Ini akan mengakibatkan berantakan hukum-hukum turunan dari hubungan ini. Semisal waris.

Justru perempuan dan keluarga saat ini sangat membutuhkan kembalinya institusi negara yang mampu menjadi payung pelindung bagi mereka. Sebuah institusi negara yang mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Mengembalikan hakekat tujuan diciptakannya manusi sebagai seorang hamba yang tunduk total hanya mengabdi pada RabbNya. Sistem yang didamba siapa saja yang menginginkan kehidupan lebih baik. Yang merindukan kerahmatan untuk semesta. Itulah sistem khilafah ala minhaji nubuwah.

Wallahu’alam bish-shawab.