Oleh: Ummu Alkhalifi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Negara seolah tak pernah hadir dalam mengurusi rakyatnya ketika wabah pandemi yang hingga saat ini belum juga berakhir. Meningginya angka penyebaran dan korban Covid-19, bukanlah sekedar data statistik semata. Namun, didalamnya penuh dengan rasa prihatin dan tangisan.

Paramedis yang merasakan lelahnya dalam penanganan Covid-19 sebagai pejuang di garda terdepan harus menahan pilu. Bagaimana tidak, pasien terus saja membludak melebihi kapasitas rumah sakit. Ditambah lagi kesediaan alat pelindung diri (APD) yang sangat minim membuat mereka bertarung tanpa fasilitas yang memadai. Hingga mereka para dokter, perawat dan tim medis lainnya menjadi korban keganasan Covid-19.

Dengan memuncaknya virus pandemi ini, justru mendorong pemerintah kembali menentukan kebijakan yang hanya mengutamakan keuntungan semata. Yang pada akhirnya rakyat kembali menjadi sasaran sebagai korban. Mereka terabaikan dalam pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau. Dengan alasan keuntungan justru membuat pemerintah semakin membabi buta dalam menarik investasi asing.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membuka wacana pelonggaran izin untuk data asing di Indonesia. Ia menyebut Indonesia selama ini sangat dirugikan dengan menguapnya devisa karena banyak warga negara Indonesia (WNI) yang berobat keluar negeri. Pemicunya, fasilitas layanan kesehatan di negara lain dianggap lebih berkualitas. Menurutnya, dengan adanya wisata medis ini nantinya pemerintah ingin melakukan divestifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, peluasan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, bahkan ingin menahan laju layanan kesehatan serta devisa negeri tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera (cnbcindonesia.com 29/8/20).

Dengan adanya investasi asing dalam bidang kesehatan ini, justru akan semakin membebani rakyat. Bagaimana tidak, dengan adanya dokter asing justru negara memiliki konsekuensi memberi gaji tinggi pula. Tentu saja, hal ini juga akan berimbas pada mahalnya biaya berobat bagi rakyat.

Kapitalisme menjebak negara untuk lebih mengutamakan keuntungan rupiah semata. Namun, keuntungan rupiah itu bukan untuk rakyat, melainkan para investor lah yang akan meraupnya.

Padahal jelas, dalam aturan Islam, kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara. Seluruh pembiayaannya akan diambilkan dari Baitulmal. Baitulmal merupakan pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak atas kaum muslimin. Di pos inilah harta akan dibelanjakan untuk keperluan negara dan umat. Termasuk dalam bidang kesehatan.

Tak seperti dalam sistem ekonomi kapitalis yang karut marut seperti saat ini. Ekonomi Islam memiliki kejelasan pemasukan dan pengeluaran anggarannya. Hal ini menjadikan sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan yang berhasil mengantarkan Khilafah Islamiyah menjadi negara adidaya tanpa saingan di masanya. Keberhasilan Islam, menjadikan negara yang adil, kuat, kukuh, mandiri, serta mampu menyelesaikan berbagai macam krisis yang melandanya selama 13 abad. Kondisi ekonomi yang stabil membuat Khilafah berhasil menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang tersebar di 2/3 belahan dunia.

Pada masa awal kekhilafahan Islam, konsep anggaran dalam Islam adalah sistem berimbang dan surplus. Hal ini karena kebutuhan negara masih sederhana. Sehingga pendapatan negara dari zakat dan infak saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adapun konsep dalam sistem islam adalah :
Pertama, dengan penguasaan sejumlah kepemilikan umum yang dialokasi sebatas menutupi defisit kas negara. Seperti penjualan hasil tambang setelah dipastikan kebutuhan rakyat sudah terpenuhi semua. Kedua, pemungutan pajak bagi warga negara. Pajak ini tetap harus sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat atas kaum muslimin. Yaitu hanya diambil dari warga yang mampu untuk membayarnya serta dipungut sebatas pembiayaan wajib Baitulmal. Seperti memenuhi kebutuhan fakir miskin, keperluan jihad, membayar gaji para pegawai serta pembangunan fasilitas umum yang mendesak. Jika keadaan Baitulmal sudah membaik maka pemungutan pajak ini pun wajib dihentikan.

Ketiga, peminjaman yang dilakukan secara islami. Pemerintahan Islam diperkenankan untuk berutang jika memenuhi tiga syarat. Pertama, jika harta yang diambil dari para koruptor sudah dikembalikan sepenuhnya. Kedua, keadaan keuangan negara mengalami defisit. Ketiga, utang negara dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan primer rakyat bukan kebutuhan sekunder. Warga negara tidak berkewajiban melakukan iuran untuk melunasi utang negara. Yang wajib mengembalikannya adalah pejabat atau pemerintah pada saat itu atau pemerintah selanjutnya. Ketika utang tersebut prosedural serta keadaan kas negara sudah memungkinkan.

Kejelasan sistem ekonomi Islam ini akan mampu memeberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk rakyat. Tidak menjadikan terikat dengan investor asing serta menumbangkan kedaulatan negara. Justru hal ini akan mampu melepaskan diri dari hegemoni sistem kapitalis yang rusak dan kembali kepada Islam sebagai langka