Oleh: Maman El Hakiem

Akhirnya Pilkada serentah keukeuh dipaksakan di tengah pandemi. Legalitas kekuasaan seolah tetap dimiliki rakyat. Sungguh pemborosan anggaran dan rakyat kembali dituntut partisipasi suaranya. Meskipun situasi masih tidak menentu dengan lonjakan korban covid-19. Tidak menyurutkan beberapa paslon mendaftarkan diri untuk bertarung di lahan kekuasaan demokrasi.

Mereka berebut kursi kepala daerah,seperti gubernur,walikota, bupati sampai kepala desa. Jabatan tersebut sebenarnya adalah jabatan struktur dari sistem negara dalam bentuk republik, yang berujung pada orang nomer satu, yaitu presiden. Pilkada secara langsung tentu membutuhkan dana yang cukup besar,selain ongkos sosial karena ekses dukungan politis di masyarakat yang sulit dihindari, seperti tahapan pilkada berpeluang curang dengan dukung mendukung pasangan calon.

Pasangan calon sudah pasti harus orang berduit dan populer di masyarakat. Tidak heran, jika selebritas baik artis atau mantan atlit ditawari untuk mencalonkan. Alasannya sederhana selain sudah populer, tentu lebih memiliki kans menyedot massa dengan hemat dana kampanye. Urusan kualitas dan keterwakilan aspirasi rakyat menjadi nomer sekian.

Dalam demokrasi, yang terpenting meraih jumlah suara sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara meraihnya? Tentu dengan “membeli” suara rakyat, hitungannya per kepala,bukan isi kepala. Untuk mereka yang cerdas politik, tentu paham betul dengan istilah “transaksi” dan “investasi” politik. Apa bedanya?

Transaksi politik adalah akad diantara pendukung dengan calon yang didukung baru sebatas janji bukan materi. Namanya juga transaksi, ada nilai harga atas manfaat yang bakal diperolehnya. Sedangkan investasi politik, lebih pada calon yang didukung telah “dimodali” untuk bertarung, sehingga mereka sekedar pion yang dimainkan. Begitulah cara bermain para kapitalis memanfaatkan demokrasi sebagai jalan memuluskan usahanya di kemudian hari. Penguasa yang jadi sudah pasti harus memenuhi segala janjinya, bukan pada rakyat, tetapi kepada pengusaha yang telah menanamkan “saham” politiknya.

Lalu, dimana posisi rakyat pasca Pilkada? Ibarat mendorong mobil mogok, sekedar mendapat upah alakadarnya, bisa berupa KTP gratis atau sekedar bantuan sosial yang sifatnya insidental. Mobil tentu akan melaju kembali, bahkan ngebut mengejar setoran untuk memenuhi target majikannya. Begitulah potret pemimpin dalam demokrasi, sekedar menuruti perintah majikannya. Tidak lain para pemilik modal yang selalu menagih pasal pasal yang membuatnya untung besar. Itulah demokrasi yang sejatinya adalah oligarki yang berkuasa.***