Oleh : Titi Ika Rahayu,A.Ma.Pust.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo mengatakan ada tren baru pada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yaitu poliandri. Pihaknya mengaku telah mendapatkan sejumlah laporan mengenai adanya kasus tersebut pada sejumlah ASN.
“Sekarang yang menjadi tren baru adalah ASN wanita yang punya suami lebih dari satu. Ini fenomena baru, saya banyak memutuskan perkara ini,” kata Tjahjo dikutip dari Antaranews, Jumat (28/8/2020).
Kasus poliandri atau wanita yang memiliki suami lebih dari satu merupakan tren baru yang wajib segera ditindak. Karena baik hukum negara maupun agama melarang aktivitas tersebut.
Allah Swt berfirman:
“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nisaa` [4]: 24)
Jika tidak segera mendapat penanganan serius, maka hal ini akan merusak tatanan sosial. Jika wanita tersebut hamil sedangkan suaminya lebih dari satu, akan sulit menentukan siapa ayah dari bayi tersebut, sebab wanita adalah tempat bersemayamnya rahim. Oleh karena itu, tidak sah wanita yang masih dalam ikatan pernikahan lalu menikah dengan laki-laki lain. Sama saja seperti berzina.


Kasus poliandri ini juga menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga dalam sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang memisahkan antara aturan agama dengan kehidupan. Sehingga terciptalah kehidupan bebas demi meraih kebahagiaan. Ketika istri tidak puas dengan suaminya, maka dia akan mencari kepuasan pada laki-laki lain. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya pondasi pernikahan dan minimnya pemahaman terhadap syariat.
Apapun motifnya, kasus poliandri di kalangan ASN menambah daftar panjang kerusakan moral yang dipertontonkan peradaban sekuler. Maka jelas, mewujudkan ketahanan keluarga dalam sistem sekulerisme adalah bagai menegakkan benang yang basah.
Dalam islam, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun peradaban. Negara memiliki peran mengurus kebutuhan rakyatnya termasuk menjamin ketahanan keluarga. Oleh karena itu Khalifah akan memastikan setiap anggota keluarga melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas, yaitu dengan memastikannya melalui serangakaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum syariat. Maka jelas, tindakan poliandri dilarang dalam sistem khilafah. Sebab poliandri akan menyebabkan kekacauan nasab dan melahirkan masalah hukum yang berhubungan dengan keturunan, misalnya hukum waris.
Oleh karena itu, negara Khilafah akan ikut berperan dalam menciptakan ketahanan keluarga. Dari sisi jaminan kebutuhan akan pekerjaan bagi seorang suami atau para wali untuk mencari nafkah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, menjamin kebutuhan dasar publik seperti kesehatan pendidikan, dan keamanan warga negaranya. Sehingga, kesejahteraan bagi kehidupan keluarga dapat diraih oleh setiap individu dan menjaga sistem pergaulan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana hukum syariat perintahkan. Alhasil, hubungan di antara laki-laki dan perempuan yang ada hanyalah rasa ta’awun atau melestarikan jenis.