Oleh : Sunarti

Bak tikus mati di lumbung padi itulah nasib masyarakat di negeri ini. Bagaimana tidak, seluruh kekayaan alam di Bumi Pertiwi menjadi aset para investor asing. Kini musti ditambah dengan fakta, investasi di sektor kesehatan yang juga akan dikelola oleh asing. Pantaslah sudah jika harta maupun jasa yang seharusnya dikelola oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan dinikmati oleh asing.

Saat ini pemerintah makin membabi buta dalam menarik investasi asing. Dengan alasan keuntungan, mendorong investasi asing di sektor kesehatan yang merupakan puncak layanan public justru kebijakan ini mengorbankan kepentingan rakyat untuk mendapat layanan kesehatan yang aman dan terjangkau.

Menurut catatan cnbcindonesia.com, 19 Agustus 2020, juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan, tengah mengkaji izin masuk bagi dokter asing ke Indonesia. Dokter yang akan didatangkan adalah dokter spesialis yang belum ada di Indonesia. Disebutkan pula pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan industri medical tourism atau wisata medis di Indonesia. Medical tourism merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran, serta penyembuhan di negara tujuan. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan.

Sebagimana dalam berita yang tertuang bahwa, beberapa tahun terakhir, negara di Asia seperti Thailand, Singapura, India, Malaysia, dan Korea Selatan sedang mengembangkan wisata medis. Pada 2016, Thailand mencatatkan jumlah wisatawan medis mencapai 2,29 juta orang dengan nilai pasar mencapai USD 6,9 miliar. Data yang dirilis Indonesia Services Dialog (ISD), setiap tahun orang Indonesia mengeluarkan uang yang nilainya cukup fantastis untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri.

Pengembangan wisata medis di Indonesia menjadi sangat realistis dan menguntungkan jika melihat angka tersebut. Jumlah wisata medis secara global juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jika Indonesia mengembangkan Industri wisata medis ini, akan banyak dampak positif yang akan dirasakan (cnbc.indonesia.com, 19 Agustus 2020).

Semakin jelas bahwa tujuan layanan terhadap kesehatan kepada masyarakat, bukan atas dasar tanggung jawab pemerintah, melainkan melimpahkan kepada asing. Alih-alih memberikan layanan gratis, tapi justru memberi peluang besar kepada pemilik modal. Fakta bahwa sistem kapitalisme berprinsip meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Investasi di sektor layanan publik akan mendatangkan bahaya bagi rakyat. Sektor publik adalah sektor yang menjadi tanggung jawab negara. Jika sampai sektor ini dikuasai oleh investor (asing) tak ayal lagi jika kepercayaan publik kepada pemerintah akan luntur. Pasalnya, rakyat akan merasa “dilepaskan hidup” di tengah-tengah persaingan kapital yang ketat. Apalagi mereka kalah dalam hal keuangan, maka bukan kesembuhan tapi ajal yang akan ditemukan. Jangan heran ketika akan ditemukan banyak jiwa-jiwa melayang karena saat sakit tidak punya uang. Layaknya hukum rimba yang berlaku, siapa yang kuat, dia yang menang.

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, individu, masyarakat dan negara. Baik pada sektor promotif, preventif dan kuratif. Peran dan tanggung jawab negara sangat penting dalam ketiga hal tersebut. Terlebih dalam urusan kuratif (pengobatan) yang selayaknya menjadi tanggung jawab negara.

Negara berperan penting dalam penyediaan sarana dan tenaga dalam bidang kesehatan. Jika hal ini dikuasai oleh investor, maka layanan sepenuhnya bukan atas dasar urusan umat, akan tetapi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Layaknya hubungan antar produsen dan konsumen. Investor sebagai produsen dan rakyat sebagai konsumen.

Kebijakan sistemik ini (sekulerime-kapitalisme) memang sudah menjadi tabiatnya, jika keuntungan dan manfaat tujuan utamanya. Andai saja, sistem ini berbasis kepada sistem kesehatan Islam, maka akan sangat mudah bagi negara dan sangat menguntungkan bagi rakyat. Apabila alasan minimnya modal pada sektor ini, maka kebijakan bisa merujuk kepada pendapatan negara yang berasal dari Baitul Mal. Di mana, lembaga ini memiliki banyak sumber dana.

Jika saja benar-benar kekayaan alam milik umum (tanah, air dan api) telah habis digunakan untuk fasilitas publik, maka diperbolehkan mengambil kas negara yang ada di Baitul Mal. Tidak perlu mengandalkan investasi dari negara luar yang justru memberikan kesempatan negara luar untuk menguasai sektor publik. Sayangnya, kekayaan negeri ini, sebagian besar telah menjadi milik asing. Wajar saja, jika prioritas utama bukan layanan sepenuh hati kepada rakyat.

Layanan publik adalah kewenangan dan kewajiban negara dalam mengatur urusan kebutuhan rakyat. Termasuk sarana kesehatan. Rumah sakit, klinik kesehatan, apotek, laboratorium penelitian, laboratorium obat-obatan dan sarana yang lain yang menunjang terselnggaranya kebutuhan kesehatan, semua menjadi tanggung jawab negara. Jika saja musti kerjasama dengan pihak asing, maka hanya sebatas teknik saja. Bukan termasuk dalam investasi yang nantinya justru membuat kerugian kepada rakyat dan negara.

Wallahu alam bisawab