Oleh : Hervilorra Eldira

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang. (Jakarta, CNN Indonesia)

Tito juga menyebut budaya menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, dan treatment) mudah untuk dikatakan tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di setiap negara. Apalagi jika masyarakatnya mayoritas low class, maka tantangan penanganannya akan lebih sulit.

Pasalnya banyak yang kurang teredukasi dan kesulitan secara ekonomi. Buktinya Negara-negara pemegang angka tertinggi kasus Covid-19 ini berasal dari Negara dengan menggunakan sistem politik demokrasi dan desentralisasi seperti India, Brazil dan Amerika Serikat.

Demokrasi adalah salah satu sistem politik yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Dimana rakyat seolah diberikan kekuasaan untuk membuat hukum yang diterapkan. Namun, pada faktanya Negara demokrasi hanya milik segelintir orang saja.

Politik yang idealnya dari, untuk dan oleh rakyat hanyalah topeng indah berujung duka. Biaya mahal untuk eksistensi demokrasi hanya menjadi santapan para kapital (pemilik modal). Hubungan politisi dan pengusaha sudah bukan barang baru. Politisi membutuhkan modal agar bisa naik ke tangga kekuasaan. Sedang pengusaha membutuhkan regulasi yang menguntungkan dirinya.

Itulah kenapa saat PSBB total diberlakukan di ibukota, maka para elit pengusaha banyak yang menolak. Karena dengan PSBB tersebut, akan mengalami kerugian besar lantaran roda ekonomi tidak bergerak. Di satu sisi, korban akibat covid-19 kian bertambah. Pemerintah sendiri galau untuk memilih, antara ekonomi dan kesehatan mana yang harus diprioritaskan. Hingga membuat kebijakan untuk menanggulangi pandemi ini semakin tidak tepat sasaran.

Ini membuktikan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang mampu atasi pandemi. Juga bukan menjadi sistem yang solutif bagi permasalahan lain.

Karena hukum buatan manusia itu tidaklah sempurna dan pasti terbatas seperti pembuatnya. Begitu juga sistem otokrasi atau oligarki, juga tidak akan menghasilkan hukum yang akan membawa kemaslahatan manusia.

Sejarah telah membuktikan hal tersebut.
Islam adalah agama yang paripurna. Datang dengan hukum-hukum yang lengkap dan terperinci. Tidak hanya mengatur masalah ritual dan ibadah mahdhoh semata.

Namun, mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam menekankan aspek ruhiyah dan kekuatan iman. Sehingga untuk mengatur rakyat agar bisa mematuhi aturan berbekal keimanan. Rakyat di dalam sistem khilafah yang telah memahami konsekuensi iman akan dengan ikhlas mematuhi aturan protokol kesehatan yang diberlakukan di masa pandemi karena tahu bahwa ketaatan kepada pemimpin (baca: khalifah) adalah bagian dari ibadah kepada Allah.
Ketakutan kepada Allah sebagai Rabbnya sudah cukup menjadi pengingat, meski tentu ada ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Aspek ruhiyah dan keimanan yang dibangun sebagai perisai pertama untuk membentengi rakyat dari ancaman pandemi akan menyadarkan setiap rakyat. Disamping jaminan pengurusan kebutuhan pokok oleh Negara khilafah di masa pandemi.
Wallahu a’lam.