Nurhidayat S., S.T.P (Relawan Media dan Opini)

Angin segar penghujung tahun 2019 semakin dekat. Tentu sangat banyak peristiwa menarik bahkan menguras pikiran sepanjang tahun ini. Masih segar dalam ingatan betapa riuh konstelasi dunia perpolitikan pemilu hingga akhirnya kedua kandidat kembali sepayung setelah sengitnya perdebatan, adu argumen dan pertujukan lainnya.

Kejadian pilu beberapa wilayah di Indonesia yang terkena bencana, banjir, tanah longsor, gempa, asap karhutla dan lain-lain. Kini isu jalan tol kembali menghangat, setelah sebelumnya pernah mengemparkan public dengan proyek tol laut bahkan tol langit. Siapa sangka, tol layang Jakarta-Cikampek atau Japek II telah menelan korban.
Jakarta, CNBC Indonesia- Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated pada Ahad, (22/12/2019). PT. Jasa Marga menampik 13 kasus mobil pecah ban di Tol ini akibat konstruksi jalan, terutama sambungan antargirder atau expansion joint tidak rata. Bekasi, 19/12/2019, TEMPO.CO.


Tol Harapan, Malah Mencelakakan Rakyat
Kebaradaan jalan tol jelas tujuannya untuk melayani kebutuhan umum yang memang seharusnya dilakukan oleh Negara. Harapannya agar dapat mengurai kemacetan yang ada. Jauh panggang dari api, sebulan setelah peresmian, jalan tol ini malah mencelakakan rakyat. Meski demikian, Menhub menolak mengakui kekurangan hasil proyeknya. Dan pemerintah hanya akan melakukan perbaikan sekadarnya untuk menghindari kritik rakyat.


Inilah wajah nyata penguasa neolib kapitalis yang jelas mengorbankan nyawa publik karena abai terhadap tanggungjawab layanan transportasi dan perhubungan. Selain itu, fakta di lapangan membuktikan banyak jalan tol yang dibangun namun sepi pengguna karena tarifnya yang sangat mahal. Alhasil, tidak sedikit pengemudi truk lebih memilih jalur umum meski dengan risiko kemacetan parah di banding jalan tol.


Lalu, dalih kesejahteraan rakyat melalui pelayanan ini apakah benar-benar terealisasi?,atau peruntukannya hanya pada golongan berduit. Benar saja, jika jalan tol hanya ladang bisnis yang menggiurkan di mata para kapitalis. Sementara di saat yang sama melepaskan tanggungjawabnya dalam memastikan keamanan pengguna jalan.
Sistem kapitalis inilah yang membuat pemerintah lepas tangan karena telah diamputasi tanggungjawabnya, yakni sebatas regulator yang patuh pada keinginan dan keuntungan bisnis para korporasi, baik swasta, BUMN, yang semuanya berorientasi pada pengejaran keuntungan bisnis semata.


Berbeda halnya dengan islam, maka jalan adalah hajat umum sehingga Negara wajib memastikan sarana jalan umum tersedia sesuai kebutuhan seluruh rakyat di seluruh negeri secara terintegrasi dengan kualitas terbaik dan tanpa pungutan biaya apapun.
Sistem pembangunan bebas riba dan utang, biaya ini diperoleh dari aset Negara dan milik umum yang dikelola sesuai tata kelola dalam sistem islam. Tentu bukan hanya sebagai regulator, tapi yang utama adalah pelayan dan pelindung umat, bukan menjadi tol maut yang menakutkan.


Pemerintah yang takut kepada Allah, tatkala menjadi pemimpin dalam islam memastikan tidak ada jalan yang rusak sehingga bisa mencelakakan pengguna jalan, juga dengan nol tarif. Sebagaimana hadis Nabi Saw. Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya) (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Wallahualam bishawab.