Oleh : Rahmawati (Mahasiswa Perikanan UHO)

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta akan meniadakan isolasi mandiri khusus bagi pasien positif Covid-19 bergejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tengah menggodok aturan untuk mengisolasi orang di tempat milik pemerintah.


Menurutnya, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona dapat mengisolasi diri dengan baik di rumah. Anies ragu pasien bisa disiplin dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang protokol kesehatan selama isolasi. Mereka yang dianjurkan isolasi mandiri di fasilitas milik pemerintah hanya penduduk di permukiman padat. Sementara warga yang rumahnya cukup memadai bisa isolasi mandiri di tempat masing-masing. Namun, “Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah,” ucap dia.


Di sisi lain, kebijakan pemerintah DKI ini menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagian patuh dengan aturan ini. Tetapi sebagian yang lain menilai bahwa kebijakan pemerintah DKI buruk karena harusnya pemerintah membiarkan pasien untuk memilih antara isolasi mandiri di rumah atau fasilitas milik negara, keputusan ini akan menambah beban fasilitas kesehatan bahkan rencana ini memang dinilai tepat walaupun sudah terlambat.


Peraturan yang dirancang pemerintah mengenai wabah secara logis dan tepat merupakan pilihan terbaik sejak awal sebelum virus menyebar semakian luas, Sehingga virus ini dapat terhentikan. Kemudian dari awal penanganan yang salah sehingga perluasan penyebaran semakin menggila dan mengancam masyarakat yang wilayahnya sudah terinfeksi. Hal demikian yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah, terlebih dalam menangani wabah pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapinya karena virus tidak menunggu untuk menyebarluas.


Solusi tepat yang dapat dijalankan suatu negara dalam menghadapi wabah virus adalah mengkarantina siapa saja yang terinfeksi virus dan mengkarantina negara asal yang pertama kali membawa virus tersebut. Dalam kondisi seperti inilah, negara berperan penting dan berkewajiban untuk menyediakan semua fasilitas dan sarana yang mendukung pengendalian wabah.


Dalam islam, kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang dijamin negara baik secara kualitas maupun kuantitas yang semua itu memadai, terlebih lagi hal demikian diberikan dengan cuma-cuma atau gratis dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena semua itu dibiayai oleh negara dari uang khas negara atau baitul mal, termasuk gaji dokter, obat-obatan gratis, dan lain sebagainya.

Sehingga sama sekali tidak memberatkan. Ketika baitul mal kekurangan harta maka boleh menarik dana dari masyarakat, itupun tidak secara keseluruhan hanya yang memiliki harta berlebih misalnya pengusaha dan pemilik harta berlebih yang boleh diambil.
Wallahualam bis showab*****