Oleh : Syarifah (Anggota Forum Pena Ideologis Maros)

Larangan pernikahan dini telah lama digaungkan oleh para penguasa. Belakangan ini penguasa mengubah UU terkait batas pernikahan sehingga permohonan dispensasi nikah dipicu karena perubahan UU tersebut. Seperti dilansir dari berita JawaPos.com Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perkawinan bahwa batas minimal calon pengantin putri berusia 19 tahun. Sementara pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, batas minimal calon pengantin putri berusia 16 tahun. Sehingga, warga yang berencana menikah namun usianya belum genap 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah. (26/7)
Tingginya angka remaja melakukan permohonan dispensasi nikah memiliki beberapa factor seperti hamil di luar nikah, dan karena masalah usia yang belum mencapai 19 tahun.
”Dari 240 pemohon dispensasi nikah, dalam catatan kami ada yang hamil terlebih dahulu dengan jumlah berkisar 50-an persen. Sedangkan selebihnya karena faktor usia yang belum sesuai aturan, namun sudah berkeinginan menikah,” kata Ketua Panitera Pengadilan Agama Jepara Taskiyaturobihah seperti dilansir dari Antara di Jepara pada Minggu (26/7).
Adapun yang beralasan karena terhimpit ekonomi sehingga solusi bagi orang tua adalah menikahkan putrinya agar mengurangi beban biaya. Olehnya ditengah pandemic ini angka pernikahan dini melonjak.
Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susilowati Suparto mengatakan, peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya ditengarai akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga, KOMPAS.com
“Para pekerja yang juga orang tua tersebut sering kali mengambil alternatif jalan pintas dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban keluarga,” papar Susilowati dalam Webinar “Dispensasi Nikah pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak di Indonesia” yang digelar FH Unpad, Jumat (3/7/2020), seperti dilansir dari laman Unpad.
Wajar ketika beralasan karena himpitan ekonomi di system kapitalis saat ini. Tingginya biaya hidup di sistem ini menjadikan pendapatan orang tua tidak mencukupi untuk membiayai anak-anaknya. Bahkan untuk makanan sehari-hari saja kadang tidak cukup terlebih menempuh pendidikan yang notabenenya semuanya butuh biaya banyak.
Lahirnya UU Dispensasi nikah ini malah menuai polemic di tengah-tengah masyarakat karena banyaknya kasus yang terjadi di sebabkan karena perubahan UU ini. Hal ini bukanlah perkara sepele karena justru berpotensi membuka celah problem-problem baru. Pertama menjadi jalan keluar untuk memaklumi fenomena seks bebas dikalangan remaja. Padahal efek jangka panjang atas kebijakan ini adalah rusaknya moral generasi lantaran seks bebas tak dianggap tabu dan haram lagi. Yang kedua berpotensi akan melahirkan keluarga tanpa ketahanan karena pernikahan tersebut dilakukan hanya karena himpitan ekonomi.
Bukanlah suatu solusi ketika usia pernikahan ini dirombak. Liberalisasi pergaulan yang ada pada umat saat ini adalah akar permasalahan dari system sekuler hari ini. Dengan system sekuler yang di anut oleh negeri kita saat ini menjadikan agama dan kehidupan terpisah. Akibatnya melahirkan manusia yang meniadakan agama dalam hal pergaulan. Padahal islam adalah agama yang sempurna dan paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Sejatinya ketika islam diterapkan ke dalam suatu negara maka akan melahirkan manusia yang taat kepada Allah SWT. Negara akan menfasilitasi segala keperluan rakyatnya, salah satunya yakni seperti pendidikan umat. Tugas manusia hanya belajar dan terus belajar tanpa memikirkan biaya pendidikan. Kurikulum pendidikan islam pun akan di atur oleh Negara, yakni yang pertama adalah penanaman aqidah sehingga manusia akan memiliki aqidah yang kuat. Maka akan melahirkan generasi yang taat pada Allah.
Maka solusi tuntas untuk menyelesaikan problem ini adalah kembali pada syari’ah islam untuk mengatur kehidupan termasuk mengatur urusan pemerintakan (politik), yang dimana penguasa akan membuat kebijakan berupa sanksi kepada para pelaku perzinahan. Seperti halnya rajam dan cambuk yang diterapkan sehingga tidak lagi terjadi perzinahan yang merajalela.
Wallahu a’lam bishshowab.