Oleh: Rahmani Ratna, S.Pd.
(Member Komunitas Literasi Islam)

Kasus positif virus corona (covid-19) pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Sejak itu, kasus positif pasien covid-19mengalami peningkatan. Bahkan pada 19 April 2020 terdapat lebih dari 6.000 kasus pasien positif covid-19. Sungguh data yang sangat mencengangkan.

Berbagai kebijakan dicoba dilakukan. Mulai dari Sosial Distancing/Physical Distancing sampai Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSB). Namun, yang terlihat justru kegagapan pemerintah melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ketika negara-negara lain sudah “full alert” menangani wabah covid-19 ini, pemerintah kita sempat terlihat tidak serius.

Ketidak seriusan ini seketika menjelma menjadi ketidaksiapan ketika situasi terskalasi demikian cepatnya. Ketidaksiapan ini diperparah dengan penanganan kasus di lapangan yang tidak memadai. Mulai dari lemahnya perlindungan data pribadi pasien, kualitas komunikasi publik yang buruk, hingga minimnya kesiapan teknis dan medis dari alat test, APD, hingga kapasitas dan kualitas rumah sakit yang menanggani korban covid-19.

Ditambah lagi Indonesia memiliki populasi yang sangat besar dan birokrasi yang buruk dan tidak rapi. Sehingga penanganan krisis yang buruk di Indonesia akan membuat penyebaran pandemi ini begitu cepat terjadi.

Komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang buruk, memunculkan kebijakan yang tidak sejalan. Hal ini diperparah dengan pengetahuan yang minim di tengah-tengah masyarakat terkait pandemi ini. Kebutuhan perut yang tidak bisa ditunda lebih lama, membuat rakyat pasrah dengan kondisi yang terjadi.

Bahkan masyarakat menyambut pebuh antusias, ketika presiden mengumumkan penerapan kebijakan ‘new normal’ pada 15 Mei lalu.

Kebijakan itu ditempuh untuk mendorong pemulihan ekonomi guna menciptakan stabilitas ekonomi. Namun yang terjadi justru melonjaknya data kasus positif covid-19.

Hingga saat ini, Indonesia melampaui 200.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi pada hari Selasa (8/9/2020), setelah secara konsisten mendeteksi rekor jumlah infeksi baru dalam beberapa minggu terakhir.

Berdasarkan data dari covid19.go.id yang dirilis pada Selasa sore, penghitungan keseluruhan adalah 200.035 setelah mencatat 3.046 kasus baru. Sebanyak 8.230 orang meninggal karena penyakit tersebut, sedangkan 142.958 orang telah sembuh. Jakarta mendeteksi jumlah infeksi baru tertinggi dengan 48.393 kasus dan 1.317 kematian, disusul Jawa Timur dengan 36.342 kasus dan 2.608 kematian.

Secara hitungan nasional, wilayah Jakarta terdeteksi dengan jumlah covid-19 tertinggi. Melihat situasi seperti ini, Pemerintah DKI Jakarta akan meniadakan isolasi mandiri khusus bagi pasien positif Covid-19 bergejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG).

Mereka harus menjalani isolasi di tempat yang disediakan pemerintah, baik rumah sakit, Wisma Altlet, dan lokasi lainnya, bukan di rumah masing-masing.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan untuk mengisolasi orang di tempat milik pemerintah.

“Sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi mandiri itu dikelola oleh pemerintah sehingga lebih efektif dalam memutus mata rantai Covid-19,” kata Anies dalam rekaman suara yang diberikan Humas DKI, Selasa, 1 September 2020. (05/09/2020, tempo.co)

Pertimbangan peniadaan isolasi mandiri di rumah karena ditemukannya klaster rumah tangga. Fakta lainnya adalah ada pasien isolasi mandiri yang tidak melaksanakan prosedur dengan baik dan benar. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bakal sepenuhnya bertanggungjawab mengisolasi pasien di lokasi yang telah ditentukan baik di rumah sakit maupun Wisma Atlet. (09/09/2020, kompas.com)

Setiap kali mengumumkan perpanjangan PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap menyebut Pemprov bisa memberlakukan rem darurat jika lonjakan terus terjadi. Epidemiolog UI Pandu Riono mengatakan, rem darurat tidak bisa diambil sepihak oleh Pemprov DKI.

Menurut Pandu, rem darurat memang sulit dilakukan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Pemprov DKI hanyalah rem biasa, yaitu dengan terus memberlakukan PSBB transisi. “Itu rem darurat, bukan di tangan gubernur lho, tapi harus seizin atau restu pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga bilangnya gas dan rem, tapi rem sudah dol,” ujar Pandu. (09/09/2020, kompas.com)

Seperti itulah kondisi birokrasi di negeri ini. Hal itu tidak mengherankan, karena memang sistem pemerintahan itulah yang diterapkan di negeri ini. Sistem Demokrasi. Sebuah sistem pemerintahan yang tidak merujuk berdasarkan keimanan dan ketaatan pada Allah SWT.

Solusi Islam

Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus pandangan hidup (ideologi) yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Islam telah lebih dulu dari masyarakat modern membangun ide karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular.

Dalam sejarah, wabah penyakit menular sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut salah satu upaya Rasulullah adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut.

Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah.

Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (HR. Al-Bukhari).

Dari hadits tersebut maka negara Khilafah akan menerapkan kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat.

Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.
Islam memasukan konsep Qadar sebagai salah satu yang harus diyakini. Allah telah tetapkan terkait gen, mekanisme mutasi, dampak fisiologi sebuah virus tertentu. Dari situ, kita tahu bagaimana mekanisme penyakit.

Umat Islam terdahulu mengembangkan ikhtiar baru mengatasi Pandemi, yakni vaksinasi. Cikal bakal vaksinasi itu dari dokter-dokter muslim zaman Khilafah Utsmani, bahkan mungkin sudah dirintis di jaman Abbasiyah.

Sebagai muslim kita harus waspada dan optimis sekaligus. Waspada, bahwa virus corona ini bisa juga menyebar ke negeri-negeri muslim yang lambat mengantisipasi. Namun juga optimis bahwa untuk setiap penyakit, Allah pasti juga menurunkan obatnya.

Oleh karena itu, bersegera menegakkan sistem pemerintahan Islam merupakan satu-satunya jalan untuk bisa menerapkan Islam secara totalitas. Membangun sebuah negara berpondasikan keimanan dan berdindingkan ketaatan kepada Allah. Ridha Allah akan menaungi. Insya Allah.

Islam itu datang dengan membawa visi mulia sebagai rahmatan lil ‘alamin. Sedangakan khilafah sebagai institusi yang akan menebarkan kerahmatan lil ‘alamin tersebut.
Wallahu ‘alam Bisshawab