Oleh : Tita Anarita, Sumedang

Jika kita berbicara tentang kemiskinan, yang terbayang adalah complicated (rumit, pelik), Negara saat ini menganggap bahwa kemiskinan ini adalah salah satu beban negara, jadi sebisanya harus dientaskan karena menjadi masalah. Disini hendaknya ada persamaan persepsi dan standar yang tetap, kategori atau indikator miskin itu seperti apa. Standarnya tidak berubah-ubah, tidak ditinjau dari sudut pandang yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk penilaian atau pengakuan bahwa kita (pemerintah) berhasil mengentaskan kemiskinan. Saat ini dikatakan berhasil mengentaskan kemiskinan itu dilihat dengan berbagai asumsi angka-angka tetapi sangat jauh dengat fakta yang ada di masyarakat.

Sri Mulyani pada Detik Finance 25 Agustus 2020 Menyatakan “Penurunan angka kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dan kebijakan fiskal telah berhasil mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat,”. Keberhasilan kebijakan fiskal dijadikan indikator bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah membaik, angkanya telah menurun, dan pemerintah telah berhasil mengelola dan mengendalikan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui program-programnya baik pembangunan fisik maupun perekonomian. Hal tersebut yang menjadikan pemerintah mengklaim bahwa taraf kesejahteraan masyarakat telah meningkat.
Namun faktanya berbanding terbalik, masyarakat saat ini pada umumnya sangat kesulitan untuk bertahan hidup, inflasi terus menerus, harga barang-barang khususnya kebutuhan pokok semakin mahal, Tarif listrik, BBM, air, terus naik, biaya pajak yang menyesakkan, biaya pendidikan dan kesehatan mahal. Apalagi situasi sekarang dalam masa pandemi, pengangguran dan PHK dimana-mana sehingga ini mempengaruhi melemahnya daya beli masyarakat karena tidak adanya penghasilan. Jeratan kapitalisme menjadikan rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Saat ini, standar kemiskinan yang digunakan tidak realistis, adanya harga-harga kebutuhan dan biaya hidup semakin mahal sementara yang dikategorikan miskin adalah yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 401.220 perkapita perbulan (sekitar Rp 13 ribu perhari), penghitungan ini didasari dari pemenuhan kebutuhan dasar makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (GK). GK makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman setara 2100 kkalori perkapita per hari per orang. Dapat kita hitung harga kebutuhan pokok seperti beras saja 1 kilogram sudah 10.000, hanya sisa empat ribu rupiah untuk sisa kebutuhan lainnya. Bagaimana dengan kebutuhan lainnya, seperti lauk pauk, gas, listrik, air, BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Belum lagi rumah (jika yang mengontrak, biaya kontrakan), transportasi, pakaian, biaya komunikasi.

Miris sekali jika yang dihitungnya berlandaskan penghitungan kkalori, untuk 2100 kkal bisa saja hanya dengan garam atau terasi atau yang lebih baiknya lagi dengan kerupuk saja itu sudah bisa memenuhi 2100 kkal. Inilah kapitalisme, rakyat di peras sedemikian rupa tetapi memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat saja tidak manusiawi.
Tidaklah demikian jika kemiskinan dipandang oleh Islam. Dalam Islam, kemiskinan tidak dikalkulasi dari besar pengeluaran atau pendapatan, apalagi kalori yang dimakan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak. Sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam jika ada rakyatnya hidup dalam keadaan kelaparan, tidur di emperan atau dibawah jembatan, pakaian compang-camping tidak layak, mengemis, bahkan membujang selamanya sekalipun dalam islam itu menjadi permasalahan yang harus diberikan solusinya. Apabila standar ini yang dijadikan pegangan sudah tentu akan terukur betapa banyaknya jumlah orang miskin dinegeri ini.

Cara yang solutif mengentaskan kemiskinan dalam Islam haruslah komprehemnsif tidak hanya di selesailkan dari satu sisi saja. Dari Individunya sendiri dalam Islam laki-laki diwajibkan mencari nafkah, yang lapangan pekerjaannya sudah tentu difasilitasi oleh negara agar rakyat (individu tsb) mencapai taraf hidup yang layak. “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah di jelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk : 15). Islam memberikan motivasi yang mendorong gairah kerja dan berusaha untuk menggugah kesadaran agar mau berikhtiar pergi keluar rumah dan bepergian diatas muka bumi ini.

Kemudian Sesama muslim diwajibkan untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, hal ini untuk meringankan penderitaan saudara muslim yang membutuhkan bantuan. Islam telah meletakkan dasar utama bagi terciptanya jaminan sosial. “Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin” (QS Al Haqqah : 33-34). Secara sistemik pun Islam mengatur untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini yaitu dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, tidak menterlantarkan rakyat apalagi memeras rakyat.