By : Vivin Nailufar

Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020, kini menuai pro dan kontra. Usulan agar Pilkada 2020 kembali di tunda lantaran penyebaran Covid-19 makin tinggi. Namun Menko Polhukam Mahfud Md menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.

Menurut Mahfud Md, usulan soal Pilkada serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu, selain itu penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu di setujui.

Kenapa masih ngotot selenggarakan Pilkada di masa pandemi? Siapa yang akan diuntungkan. Bayang-bayang ancaman resiko kematian tentu mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat penularan covid-19.

Seperti ini gambaran dari sistem Demokrasi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi penguasa. Yang tidak memperdulikan keselamatan rakyat nya. Sudah saat membuang sistem Demokrasi dan menerapkan islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

NGOTOT PILKADA DI TENGAH PANDEMI

By : Vivin Nailufar

Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020, kini menuai pro dan kontra. Usulan agar Pilkada 2020 kembali di tunda lantaran penyebaran Covid-19 makin tinggi. Namun Menko Polhukam Mahfud Md menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.

Menurut Mahfud Md, usulan soal Pilkada serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu, selain itu penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu di setujui.

Kenapa masih ngotot selenggarakan Pilkada di masa pandemi? Siapa yang akan diuntungkan. Bayang-bayang ancaman resiko kematian tentu mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat penularan covid-19.

Seperti ini gambaran dari sistem Demokrasi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi penguasa. Yang tidak memperdulikan keselamatan rakyat nya. Sudah saat membuang sistem Demokrasi dan menerapkan islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.