Oleh : Muji

  Sesuatu dikatakan mati ketika sudah tidak ada tanda- tandanya hidup. Tidak  ada respon maupun gerak. Bahkan ketika disentuh dengan berbagai carapun tidak ada respon terhadapnya. Walaupun berbagai rangsangan menghampirinya. Bahkan, rangsangan yang ada didepan matapun, seakan- akan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah sekiranya inilah yang terjadi pada penguasa kita saat ini. Mengapa tidak, karena hampir setiap pernyataan yang keluar dari pejabat pemerintah selalu mengeluarkan pernyataan yang tidak solutif. Hal ini kita rasakan saat ini, terkait penanganan covid-19 yang belum terselesaikan. Bahkan semakin hari jumlah korban semakin meningkat. 

Berdasarkan   Merdeka.com -  per 16 September 2020, kasus konfirmasi positif Covid-19 bertambah 3.963, total menjadi 228.993. Pasien sembuh bertambah 3.036, total 164.101 orang. Pasien meninggal bertambah 135 menjadi 9.100 orang. (www.merdeka.com). Semakin bertambahnya kasus yang terpapar covid-19 saat ini,  menunjukknya semakin terancamnya nyawa seseorang. 

  Miris memang ketika memperhatikan pernyataan para pemangku kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Rakyat hanya dijadikan korban dan tumbal kekuasaan. Nyawa rakyat dianggap murah dan diremehkan. 

  Adanya pernyataan ngawur dari seorang Menkes yang mengatakan bahwa masih ada 3.500 dokter cadangan untuk menangani pandemic covid -19  di tanah air yang menuai kontroversi. Pernyataan ini tidak menunjukkan empati kepada para tenaga  medis yang telah gugur. Bagaimana tidak, perjuangan dokter dan para medis yang menjadi garda terdepan penanganan covid-19 seolah dijadikan stok. (rmol-id.cdn.amproject.org). Padahal, dokter dan tenaga medislah yang menghadapi resiko kematian cukup tinggi dibanding yang lain dalam menghadapi wabah covid-19 ini. 

  Ditambah lagi dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar berhati-hati mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Menurutnya ada dampak terhadap bursa saham, yaitu indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung terperosok (www.cnnindonesia.com)

     Dari pernyataan di atas jelas, mereka hanya mengutamakan ekonomi, bukan mengutamakan penanganan wabah untuk melindungi keselamatan nyawa rakyatnya.  Hal ini terkesan bahwa pemerintah lebih mementingkan ekonomi dibanadingkan nyawa rakyatnya. 

     Matinya nurani penguasa dalam melindungi nyawa rakyatnya, tidak lain disebabkan karena kebijakan yang didasarkan pada sistem kapitalis sekuler. Dimana dalam sistem tersebut posisi penguasa bukanlah sebagai periayyah urusan ummat, sehingga tak terelakan lagi menyelamatkan ekonomi lebih penting daripada menyelamatkan nyawa rakyat karena midset penguasa adalah semata-mata mencari manfaat dunia semata. Para penguasa negeri ini lupa bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban dihadap Allah.

 Di dalam Islam,  penguasa adalah pemimpin yang disebut sebagai kholifah. Seorang kholifah wajib menjalankan syariat islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam islam, kholifah meriayah rakyatnya atas dasar keimanan dan ketaqwaan yang akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. 

  Dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”. (HR. Muslim).

  Penerapan syariah islam menjamin dan melindungi hak- hak warga negaranya. Dalam islam, negara harus menjaga dan melindungi warga negaranya baik muslim maupun non muslim. Perlindungan itu meliputi : keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, harta benda, dan nyawa mereka.  Nyawa seorang warga negara lebih berharga daripada hilangnya dunia seisinya. Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).