By: Najiha Rasyida (praktisi kesehatan)

Mayoritas penduduk indonesia adalah muslim namun umat islam sendiri seakan terpojokkan apalagi umat islam yang berusaha taat pada syariat. Narasi dan lebel radikal terus disematkan pada umat islam dan terus digaungkan oleh pemerintah.

Baru-baru ini Mentri Agama (Menag) Fachrul Razi membuat pernyataan yang membuat kita mengernyitkan dahi. Beliau menyatakan bahwa paham radikal masuk adalah melalui orang yang berpenampilan baik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang bagus (penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz).

MUI tak tinggal diam menanggapi hal tersebut, “MUI minta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar karena itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” kata Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi, kepada wartawan. Muhyiddin juga menyindir Fachrul yang dianggap kerap menyudutkan umat Islam sejak menjabat Menag. Padahal, kata Muhyiddin, ada pengikut agama lain juga yang melakukan gerakan radikal (news.detik.com, 4/9/2020).

Menteri Agama Fachru Razi akan menerapkan program sertifikat penceramah bagi semua agama mulai bulan ini. Ia menyatakan pada tahap awal bakal ada 8.200 orang akan mendapatkan sertifikasi penceramah.
Fachrul menegaskan program tersebut bertujuan untuk mencetak penceramah yang memiliki bekal wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Sekaligus, kata dia, mencegah penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat ibadah (cnnindonesia.com, 3/9/2020).

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk tak menerima peserta yang memiliki pemikiran dan ide mendukung paham Khilafah sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Lebih lanjut, Fachrul menyadari bila paham khilafah sendiri tak dilarang dalam regulasi di Indonesia. Namun, ia menyatakan lebih baik penyebaran paham tersebut diwaspadai penyebarannya di tengah-tengah masyarakat (cnnindonesia.com, 2/9/2020).

Kebijakan Kemenag untuk menangkal radikalisme semakin tak menentu, dengan munculnya kebijakan sertifikat dai dan tidak menerima peserta ASN yang memiliki pemikiran khilafah. Pihak pihak yang mengakui khilafah sebagai ajaran islampun seringkali mendapat label sebagai pihak yang radikal.
Radilakisme sendiri selalu menjadi pembahasan yang seakan-akan menjadi masalah utama harus segera di berantas. Padahal, masalah nyata yang membutuhkan penyelesaian cepat dan tepat adalah kenakalan remaja, peningkatan ktiminalitas, kemiskinan, korupsi hingga pandemi yang tak kunjung menunjukkan perbaikan dan masih banyak lagi. Dari sini bisa kita cermati bahwa deradikalisasi hanyalah kedok untuk menghambat kembali tegaknya kejayaan islam dalam naungan khilafah.

Langkah manusia untuk membendung tegaknya khilafah hanyalah sia-sia karena itu adalah janji Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya dalam quran surat An-Nur ayat 55 dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya:
“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zhalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796))

Maka Khilafah ‘Ala Minhaj an-Nubuwah adalah pasti dan marilah kita semua umat muslim yang dipersatukan dengan aqidah islam berjuang bersama-sama demi tegaknya kembali khilafah yang dijanjikan Allah SWT.