Oleh: Ratna Mufidah, SE

Setelah kembali membuat heboh publik dengan menyatakan bahwa radikalisme disebarkan lewat mereka yang berpenampilan good looking, rajin tahfidz, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menampik bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, melainkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Seraya menjelaskan bahwa diskusi tersebut adalah untuk internal ASN dan untuk konsumsi publik yang bertemakan deradikalisasi.

Kalaupun benar apa yang diucapkan Menag diatas, maka tetap saja hal itu merupakan penodaan terhadap ajaran Allah dan Rasul, sekaligus melukai hati umat Islam. Karena yang menjadi esensi adalah bukan perkara tersebar atau tidak tersebarnya isi diskusi internal tersebut, melainkan isi atau konten pernyataan-pernyataan Menag sesuai atau tidak dengan fakta ajaran Islam.

Sangat disayangkan, istilah radikal seringkali dijadikan alat untuk menyudutkan kelompok-kelompok Islam tertentu. Kondisi demikian seolah kembali menegaskan bahwa Islam yang dikehendaki penguasa adalah lawan dari radikal itu sendiri yaitu moderat dan toleran.

Pembagian Islam menjadi radikal versus moderat atau jaman dahulu kita dengar santri versus abangan mengajak kita kepada histori politik belah bambu Penjajah Belanda, dimana rakyat sengaja diberi label tertentu kemudian dipecah dengan cara menginjak satu bambu dan mengangkat bambu lain.

Jaman sekarang mengriminalisasi para ulama tertentu kemudian mengangkat ulama yang sekiranya menuruti kemauan kepentingan tertentu seakan terulang lagi nasib umat ini untuk dipecah-pecah. Seharusnya, kewajiban Pemerintah adalah membuat seluruh rakyat taat dalam beragama. Bukan malah mempertajam perbedaan dalam ketaatan.

Sudahlah menyudutkan dan membuat bingung umat, Menag juga meluncurkan kebijakan yang tak kalah kontroversial yaitu program sertifikasi da’i. Umatpun bertanya, apanya yang hendak disertifikasi? Dengan standar apa program tersebut dijalankan? Akankah standar kebenaran nash Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW?

Umat mulai mencium bau tak sedap, kebijakan tersebut seolah demi kepentingan penguasa supaya para dai berceramah sesuai dengan keinginan penguasa semata. Sedangkan ceramah atau berdakwah adalah salah satu kewajiban mulia dalam rangka menyampaikan wahyu atau kebenaran Islam. Menegakkan kalimat tauhid agar manusia terterangi dengan cahaya-Nya, mendapat petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk salah satu pihak yang tidak menyepakati program ini sedari awal. Menurut Wakil Ketua Umul MUI, Muhyidin Junaidi, kebijakan tersebut bisa disalahgunakan. Meskipun Menag sendiri menjamin bahwa penceramah tak bersertifikat tetap bisa berdakwah, pada akhirnya program tersebut mengalami pergantian diksi.

Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi menjelaskan bahwa untuk menghindari polemik, serta berdasarkan masukan dan arahan dari berbagai pihak, nama program diganti menjadi Penguatan Kompetensi Penceramah Agama (www.detik.com, 19 September 2020). Bila hanya berganti nama tetapi tidak merubah esensi “standar” ajaran Islam, berarti sama saja. Perubahan nama hanyalah untuk meredam polemik dan keberatan umat.

Umat pasti setuju dengan program sertifikasi da’i bila standar yang dipakai adalah kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah. Artinya, da’i-da’i yang selama ini mempunyai pemikiran diluar Islam atau mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dibina kembali, misalnya menyuarakan pluralisme, sinkretisme, liberalisme, dan sebagainya. Da’i dan da’iyah yang menyepakati keberadaan LGBT, mengatakan bahwa jilbab tidak wajib bagi perempuan ataupun menolak penerapan syariat Islam, tentu yang demikian yang perlu untuk dibina kembali dengan pemikiran Islam yang benar.