Oleh : Nurlini (Relawan Media)

Penyebaran wabah Covid-19 yang tak kunjung usai seolah tak ada hentinya menimbulkan permasalah di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan.


Adanya wabah Covid-19 mendorong pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk melaksanakan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di rumah secara daring, namun ternyata dalam pelaksanaannya PJJ ini diperhadapkan dengan berbagai kendala sebagaimana pernyataan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Beliau mengatakan, meski telah dilaksanakan sejak Maret, penerapan PJJ di lapangan masih bermasalah. Ubaid mengatakan, ada banyak kendala yang dihadapi masyarakat ketika metode ini diterapkan, utamanya terkait infrastruktur pendidikan secara daring yang belum merata, bahkan di Ibukota Jakarta sekalipun. “Kendala-kendala itu sudah menjadi keluhan merata dimana-mana,” jelasnya. (www.lokadata.id10/8/2020).

Dilema Dibalik Kebijakan Pemerintah

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai solusi dari permasalahan pendidikan di tengah pandemi menyisihkan dilema dikalangan masyarakat khusunya orang tua, peserta didik, dan guru.

Pasalnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dinilai tidak maksimal karena tidak didukung dengan tersedianya fasilitas yang diperlukan, baik itu dalam pembelajan jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara tatap muka di daerah zona hijau dan zona kuning atau risiko rendah virus corona. Belum lagi dilema yang dihadapi orang tua peserta didik yang harus membagi waktu untuk mengurus urusan rumah tangga dan pekerjaan, juga untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh secara daring. Kebanyakan orang tua merasa kewalahan dalam mendampingi anak dalam proses belajar secara daring, karena tidak semua orang tua mampu membagi waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah, akhirnya anak-anak merasa stres dan bosan. Ditambah lagi jika orang tua peserta didik tergolong sebagai masyarakat kurang mampu dan memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan teknolongi. Jangankan memiliki fasilitas yang mendukung proses PJJ dan membeli kuota untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih kesulitan, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan anggaran dana BOS untuk pembelian kuota jika teknologi yang mendukung tidak dimiliki oleh peserta didik maka kebijakan tersebut tetap tidak maksimal belum lagi jika penyalurannya tidak merata. Selain itu polemik yang dihadapi ketika diberlakukan PJJ juga dialami oleh orang tua, anak didik dan guru yang bermukim di wilayah terpencil yang memiliki kualitas jaringan yang terbilang buruk juga fasilitas teknologi sekolah yang tidak memadai. Seharusnya, sebelum diberlakukan PJJ terlebih dahulu haruslah dilakukan survei yang ‘menyeluruh’ terhadap kondisi setiap wilayah, agar kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran sehingga kendala-kendala seperti tidak memadainya teknologi yang dimiliki oleh peserta didik dan terbatasnya jumlah teknologi yang disediakan sekolah bisa teratasi, begitu pula perbaikan kualitas jaringan pada wilayah terpencil atau wilayah dengan kualitas jaringan yang terbilang buruk sehingga anggaran dana BOS untuk pembelian pulsa paket bagi peserta didik dianggap menjadi efektif, itupun jika penyalurannya merata keseluruh Indonesia dan dikelola dengan baik dan amanah oleh pihak sekolah, bukan hanya sekedar wacana. Banyaknya polemik yang dihadapi orang tua, peserta didik dan guru menghadirkan banyak tuntutan untuk memberlakukan kembali pembelajaran secara tatap muka, dan tuntutan itu disambut baik oleh pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau dan zona kuning atau daerah dengan risiko rendah virus corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Diperbolehkannya pembelajaran tatap muka bagi daerah resiko rendah virus bukannya menjadi solusi justru semakin menuai polemik. Banyak orang tua yang merasa khawatir jika diberlakukannya pembelajaran tatap muka ini menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Pasalnya kebijakan pembelajaran tatap muka ini tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang menunjang terlaksananya protokol kesehatan dengan ketat sebagaimana penyampaian Mendikbud. Sama halnya dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh, akan lebih baik jika sebelum pemberlakuannya pembelajaran cecara tatap muka, terlebih dahulu dilakukan survei ke sekolah-sekolah yang berada di daerah zona kuning, atau risiko rendah virus corona untuk memantau ketersediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka, seperti ketersediaan westafel atau tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir, sabun cuci tangan, masker/ pelindung wajah, bilik sterilisasi, dan yang lainnya dalam jumlah yang berbanding lurus dengan jumlah peserta didik, juga mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat menyebabkan penyebaran wabah Covid-19 seperti menyediakan sarana trasportasi khusus dari rumah peserta didik atau guru menuju ke Sekolah, hal ini untuk meminimalisir penyebaran virus selama dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah dan sebaliknya. Namun, untuk semua itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, sementara pada kenyataannya akibat dari pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh besar pada perekonomian Negara. Masalah pendidikan akibat pandemi menjadi tugas berat pemerintah khususnya Kemendikbud, karena pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Negara.


Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di daerah zona kuning, atau risiko rendah virus corona, secara bertahap. Demikian hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi. (www.bbc.com/07/08/2020)

Buah dari Kelalaian Pemerintah

Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan sebagai solusi dari permasalahan di sektor pendidikan memang tidaklah efektif sehingga menimbulkan pro kontra dan menyisakan dilema di tengah-tengah masyarakat. Namun perlu diketahui bahwasanya tidak efektifnya kebijakan bukanlah penyebab utama pro- kontra dan dilema yang dirasakan masyarakat. Penyebabnya adalah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya sehingga berimbas pada bidang pendidikan dan penanganan dari pemerintah yang tidak maksimal. Semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 bermula dari kegagalan pemerintah melakukan pencegahan pada awal-awal masa merembaknya kasus Covid-19. Bahkan pemerintah seolah-olah menutupi penyebarannya ketika kasus pertama kali muncul hingga enggan melakukan karantina wilayah apalagi mengambil kebijakam lock down total. Hal ini karena banyaknya pertimbangan dari pemerintah khususnya untuk menyelamatkan perekonomian Negara yang pada akhirnya menyebabkan penyebaran Covid-19 terus menerus meningkat sampai hari ini. Kebijakan yang longgar pada awal-awal merembaknya wabah Covid-19, ternyata memberikan sumbangan permasalahan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor pendidikan. Wabah Covid-19 akhirnya memberikan PR besar bagi pemerintah khususnya Kemendikbud dalam menangani berbagai masalah pendidikan akibat penyebarannya yang tak kunjung usai. karena meskipun di tengah pandemi hak-hak masyarakat tetap harus dipenuhi, salah satunya hak pendidikan anak. Seharusnya Negara wajib memenuhi hak pendidikan anak untuk semua jenjang secara cuma-cuma tanpa memberikan beban pada Masyarakat apalagi ditengah wabah seperti saat ini.

Pemerintah dalam Sistem

Kapitalis-Sekuler Dalangnya!
Sudah bukan rahasia umum, jika ada anggapan bahwa pemerintah pada awalnya memandang wabah Covid-19 sebagai masalah yang tidak lebih penting dari masalah ekonomi. Hal ini karena pada awalnya pemerintah telah memilih untuk abai terhadap pencegahan wabah secara serius melalui karantina wilayah atau lock down total karena lebih perduli dengan masalah perekonomian. Seperti inilah wajah asli pemerintahan dalam sistem kapitalis-sekuler, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bergelut di dalam sistem hina kapitalis-sekuler selalu diperhadapkan dengan pertimbangan untung rugi dari aspek ekonomi. Harapan hati kebijakannya mampu menyelesaikan masalah wabah Covid-19 ternyata malah menciptakan masalah baru. Bahkan dalam sistem kapitalis-sekuler masalah keselamatan masyarakat tidak lebih berharga dari materi. Kenyataan ini tentunya sangat mengecewakan masyarakat, ibarat kata kita sudah mencintai negara dan para pemimpinnya dengan sepenuh hati namun cinta itu tak pernah terbalaskan atau bahkan dibalas dengan penderitaan yang berkepanjangan.

Demikianlah tabiat kapitalisme, sistem yang hanya mempertimbangkan untung rugi dan berusaha menimbun dolar tanpa pernah tulus membalas cinta masyarakatnya dengan kesejahteraan sesuai haknya. Mengharapkan kesejahteraan dari setiap kebijakan pemerintah dalam kepemimpinan kapitalis-sekuler sama halnya berharap dapat memeluk rembulan, itu mustahil! Peran besar sistem kapitalis-sekiluler hanyalah melahirkan para pemimpin yang tidak memiliki kesiapan menghadapi setiap permasalahan apalagi masalah wabah Covid-19 yang semakin parah hari ini. Ketidaksiapan lahir dari buruknya tata kelola pemerintahan akibat penerapan sistem kapitalis-sekuler. Sistem ini menyebabkan buruknya tatakelola pemerintahan, hingga pemerintahannya tidak memiliki kapabilitas dan tak mengerti caranya mengurus negara apalagi masyarakat, yang mereka mengerti hanya bagaimana meraup keuntungan yang besar dari negara dan masyarakat itu sendiri. Sehingga, masyarakat perlu memahami dengan baik bahwa tetap mempertahankan sistem rusak ini jelas hanya akan menambah kehancuran negeri tercinta dan hanya akan memperpanjang durasi penderitaan yang dialami masyarakat. Olehnya itu untuk mengakhiri wabah Covid-19 berikut semua masalah yang muncul tak berkesudahan karenanya, haruslah tercipta tatakelola pemerintahan yang mensejahterakan serta memberikan kebaikan untuk seluruh masyarakat dengan kembali kepada sistem yang benar.

Islam Solusi Tunggal!

Sistem Islam adalah satu-satunya sistem yang benar dan mampu menyelesaikan persoalan wabah yang menggerogoti setiap aspek kehidupan dewasa ini. Khalifah sebagai pemimpin dalam sistem Islam dipilih demi menjalankan tugas memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Mereka tidak akan menghianati masyarakat dengan mengingkari amanahnya karena sungguh mereka takut akan konsekuensinya di pengadilan Akhirat kelak. “Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memperhatikan mereka dengan nasihat, kecuali dia tidak akan mendapatkan surga”. (HR Bukhari). Khalifah sebagai pemimpin dalam sistem Islam tidak akan mengorbankan keselamatan masyarakatnya hanya karena pertimbangan untung rugi secara materi. Bagi mereka masyarakat adalah amanah dari Allah Swt. yang harus mereka jaga dan sejahterakan. Jauh sebelum hari ini, sistem Islam sebelumnya sudah pernah mengalami ujian berupa wabah seperti pandemi covid-19 ini. Dalam sejarah penerapanya, sistem Islam sudah memberikan tuntunan di kala menghadapi wabah. Nabi Muhammad SAW mengatakan jika dalam suatu daerah terdapat wabah, mereka yang ada di daerah itu jangan keluar dari wilayah itu. Mereka yang ada di luar wilayah itu, jangan datangi tempat wabah itu. Dalam istilah sekarang ini dikenal sebagai lockdown atau karantina, baik semi-lockdown maupun lockdown total. Adanya Wabah Covid-19 seharusnya memberi kesadaran bahwa kapitalis-sekuler hanyalah sistem yang rusak dan tak mampu mengatasi masalah, bahkan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru yang tak berkesudahan. Saatnya bagi masyarakat untuk memperjuangkan sistem Islam sebagai sistem alternatif yang mampu mengatasi masalah secara serius tanpa menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Tidak cukup jika kita hanya mengimani janji Allah akan tegaknya sistem Islam. Lebih dari itu, kita semua harus turut mengambil peran penting untuk memperjuangkannya.

Wallahu a’lam bi ash-shawab….