Oleh: Maya A
Khilafah masih menjadi momok bagi sebagian besar kaum muslimin di tanah air, khususnya para penguasa yang saat ini tengah duduk nyaman di singgasana mereka. Berbagai upaya masif dilakukan untuk membendung laju pemahaman umat atas ajaran agung ini.

Tak hanya mengkriminalisasi para pejuangnya, sikap agresif tersebut semakin nyata dengan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi tentang larangan penerimaan peserta yang memiliki pemikiran dan ide mendukung paham khilafah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekalipun sebenarnya paham khilafah tidak dilarang dalam regulasi di Indonesia, namun pada kesempatan yang sama dalam webinar ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ tersebut, Fachrul juga menegaskan bahwa pemikiran ideologi khilafah patut diwaspadai penyebarannya lantaran bisa menjadi bibit bibit paham radikalisme.

Entah apa yang membuat para petinggi negeri begitu alergi terhadap bahasan khilafah. Entah karena benar benar tak paham, ataukah takut jika kekuasaan tercerabut dari tangan hingga tak lagi leluasa mengeruk kekayaan alam.

Namun terlepas dari alasan dibalik gencarnya penolakan tak berdasar tersebut, pemahaman yang benar akan esensi khilafah dan kewajiban penegakannya haruslah terus disampaikan. Agar segala kesalahpahaman bisa segera diakhiri, agar kebangkitan umat bisa segera terwujud kembali.

Sejatinya, khilafah bukanlah istilah buatan manusia, melainkan istilah syar’i yang bersumber dari wahyu. Istilah khilafah ini digunakan dalam hadits Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal
“Ada era kenabian di antara kalian, dengan izin Allah akan tetap ada, kemudian ia akan diangkat oleh Allah, jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Setelah itu, akan ada era Khilafah yang mengikuti Manhaj Kenabian.” [Hr. Ahmad]

Adapun secara definisi, menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya, al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, “Imamah [Khilafah] dibuat untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia.” [al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, hal. 3].

Sedangkan menurut Mahmud al-Khalidi, dalam disertasinya di Universitas al-Azhar, Mesir, menyatakan bahwa Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” [Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226].

Dari sini jelas bahwa khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Sehingga, sungguhlah jahil bila masih ada pihak yang terus berupaya menstigama buruk khilafah dengan istilah bibit radikalisme setelah diberikan padanya bukti bukti yang nyata. Dan adalah jahil pula mereka yang kekeh mengatakan tidak ada kefardhuan atas penegakan khilafah. Karena sejatinya khilafah adalah mahkota kewajiban, dimana tanpanya sebagian besar syariah Islam di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan politik pemerintahan tidak bisa diterapkan.

Seperti diketahui, sekalipun mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim, namun faktanya sekulerisme kapitalis lebih banyak diminati dan dijadikan poros dalam berkehidupan. Maka tak heran jika kemudian segala problematika terus menerus mengintai bangsa ini. Hadirnya solusi yang disuguhkan pun tak lebih dari solusi praktis, penuh tambal sulam dan tak jarang melahirkan masalah baru.

Di posisi inilah umat mestinya paham bahwa selain karena tuntutan syar’i, kembalinya khilafah juga merupakan suatu kebutuhan paten akan masalah bangsa.
Mengapa?

Karena esensi daripada khilafah adalah menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan implikasi dari penerapan ini tak lain adalah kebaikan bagi manusia dan rahmah bagi alam semesta.