Oleh : Anggia WidiaNingrum

Wacana memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) Prop. DKI Jakarta akan direalisasikan mengingat melonjaknya angka penyebaran infeksi Covid-19 pasca diberlakukannya New Normal beberapa bulan lalu, dan disusul daerah-daerah lain yang ter kategori zona merah.
Tercatat selama tujuh bulan pandemi Covid-19, sudah 100 orang lebih dokter meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 dan juga para tenaga medis yang tak ter spesifikasi jumlahnya turut menjadi korban. Merekalah garda terdepan dalam melawan virus Covid-19 yang harus rela meninggalkan keluarga dan menomorduakan keselamatan diri demi tanggungjawab tugasnya. Tapi ironisnya, justru suara-suara sumbang yang mereka dapatkan dari orang-orang konyol dan tidak berempati.

Terkait perketatan PSBB ini dipastikan berimbas pada masalah sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Dalam pernyataan tertulis, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menyatakan bahwa keputusan menambah Bansos membutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi antara pusat dan daerah. Hal ini tidak bisa dilakukan mendadak, karena pada saat ini jajarannya masih fokus pada program yang sudah berjalan sebelumnya.
https://news.detik.com/berita/d-5171730/psbb-dki-diperketat-mensos-menambah-bansos-bukan-keputusan-mudah?tag_from=wp_nhl_10

Di kesempatan lain, Gubernur JaTim, Khofifah Indar Parawansa memastikan pihaknya mengantisipasi dengan memberlakukan skenario Pembatasan Sosial Berskala Mikro(PSBM) atau karantina lokal. Terkonfirmasi ujarnya, jumlah yang signifikan positif Covid-19 di Banyuwangi sudah menjalani karantina mandiri dan hasilnya sehat.

Sebagai masyarakat biasa, tak jarang kita berfikir mengapa kebijakan-kebijakan antara pusat dan daerah tidak singkron dan sering menimbulkan kebingungan. Memang benar faktor kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan harus diterapkan. Tidak berkerumun, memakai masker, dan sering mencuci tangan,. Tidak bepergian jika tidak terlalu penting.
Lalu apa yang membuat warga mengesampingkan faktor keselamatan ini?
Mereka rela berjibaku dengan bahaya yang mengintai demi aktivitas ekonomi. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang utama. Jaring Pengaman Sosial di masa pandemi dirasa tidak bisa menutupi jumlah kebutuhan yang entah sampai kapan diberlakukan PSBB,jumlah penerima yang terbatas, pengurusan yang bertele-tele juga tak jarang tak tepat sasaran.
Rupanya, bukan hanya rakyat yang terdampak yang ‘tidak betah’ dengan kebijakan PSBB. Pemerintah tergesa-gesa memberlakukan New Normal sebagai jawabannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat dan pengusaha antusias menyambutnya, dengan dibukanya mall dan tempat wisata bahkan memberikan diskon tiket pesawat terbang. Seolah-olah pandemi virus Covid-19 telah berakhir. Padahal kurva belum menunjukkan angka penurunan. Hal tersebut tentu saja menuai kritik dari praktisi kesehatan.

Dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalis, bukan rahasia lagi jika kebijakan-kebijakan yang diambil penguasa akan berpihak pada pemilik modal. Karena biaya Demokrasi yang mahal otomatis akan menarik para pengusaha kelas atas untuk mendanai dan walhasil politik balas jasa pun tak terhindarkan. Jual beli kebijakan atau politik transaksional dan seluruh akad batil yang akan dilahirkan dari sistem kotor ini adalah suatu keniscayaan.
Akhirnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dari kebijakan para pemilik modal. Jika sudah seperti ini, mustahil rakyat akan mendapatkan jaminan keadilan. Inilah watak asli sistem Demokrasi yang dihasilkan oleh ideologi Kapitalis. Tamak, rakus dan tak pernah merasa cukup. Dimasa pandemi pun, mereka tak rela kehilangan pundi-pundi penghasil rupiah. Kebijakan penyelamatan ekonomi sebenarnya yang melatarbelakangi New Normal ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat.

Dilansir dari Solopos.com 13/9/2020, orang terkaya di Indonesia, konglomerat pemilik Djarum Group dan BCA, Budi Hartono menyurati Presiden Joko Widodo perihal penolakannya atas diberlakukannya PSBB yang dilakukan Gubernur DKI Anis Baswedan. Dalam opini suratnya, ia mengatakan bahwa PSBB itu tidak efektif menurunkan tingkat infeksi. Ia menyarankan agar mencontoh negara Singapura dengan membangun rumah sakit darurat berbahan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Serta sanksi bagi yang melanggar kedisiplinan. Ia mengatakan bahwa perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat sebagai motor perekonomian tetap berjalan hingga pandemi berakhir.
Selain itu, ujarnya masyarakat juga lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Begitu kejamnya Kapitalis memperlakukan manusia. Manusia diposisikan dan dipaksa hanya memperturutkan hawa nafsu. Materi menjadi landasan dan tujuan hidup.
Tak peduli seberapa besar kesulitan rakyat dan negara menghadapi pandemi, predikat sebagai orang terkaya di Indonesia tidak menjadikannya seorang yang dermawan. Tidak ada sejarahnya pelaku kapitalis dalam sistem yang mendukungnya menjadi pahlawan kemanusiaan. Karena asas dari kapitalis itu sendiri adalah manfaat dan materi.
Fakta ini menunjukkan jelas adanya kuasa oligarki terhadap kebijakan pemerintah.
Jadi wajar adanya jika para pejabat yang memangku jabatan akan berlomba-lomba mempertahankan posisinya. Begitupun para calon-calon legislatif yang sangat bernafsu mendapatkan dukungan dan suara demi memperoleh keuntungan bukan sebagai pelayan rakyat.
Bagi para pemimpin, apakah tidak tergerak untuk melepaskan diri dari jerat sistem rusak ini?
Tidakkah marwah seorang pemimpin itu mengayomi rakyat berdasarkan perintah Allah?

Dalam pandangan islam, pandemi adalah sunnatullah terlepas dari isu atas kepentingan apapun. Yang diturunkan untuk menguji manusia atau sebagai hukuman atau teguran karena melanggar ketentuan Allah serta banyaknya maksiat di muka bumi.
Selayaknya kita sebagai orang beriman menyikapi dengan bermuhasabah diri dan mendekatkan diri pada Allah SWT seraya bertaubat memohon ampunan.
Islam sebagai agama syamilan dan kamilan tentu mempunyai solusi atas segala permasalahan yang dihadapi umat termasuk pengurusan umat dimasa pandemi. Dimasa khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah. Beliau langsung memerintahkan mendirikan posko-posko bantuan dan menanggung semua kebutuhan rakyatnya.
Beliau juga memisahkan orang-orang yang terinfeksi dengan orang-orang yang sehat atau karantina wilayah serta mendirikan pusat-pusat pengobatan di luar wilayah pandemi.
Beliau menginstruksikan agar kepala-kepala daerah atau gubernur diluar wilayah dapat mengirimkan bantuan logistik untuk wilayah yang dikarantina.
Dimasa kekhilafahan Utsmani pada abad ke-19 juga pernah dilanda wabah cacar. Para penguasa sadar akan pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan yang bertugas untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh rakyatnya. Penguasa pun tahu akan pentingnya peran pemimpin bagi keselamatan rakyatnya. Maka Sultan pun mendirikan pusat-pusat kesehatan dengan disertai dokter yang profesional tanpa memandang status sosial dan keyakinan rakyatnya.
Bisa dilihat disini betapa jauh berbeda antara penguasa di sistem Demokrasi dengan penguasa dalam institusi islam. Karena islam menggariskan peran negara atau penguasa itu sebagai raa’in, pengurus urusan rakyat, termasuk pengurusan hajat hidup rakyat sesuai tuntunan syari’at.
.. ΨΉΩ† رعيΨͺΩ‡ Ψ§Ω„Ψ₯ Ω…Ψ§Ω… Ψ±Ψ§Ω‡ و Ω…Ψ³Ψ€Ω„

” Imam(khalifah) raa’in(pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya”.[HR. Bukhari dan Ahmad]
Juga sebagai junnah (perisai) yaitu pelindung sekaligus pembebas manusia dari segala bentuk penjajahan.
“Imam adalah perisai orang-orang yang berperang dibelakanganya dan berlindung kepadanya” [HR. Muslim].

Kedua fungsi tersebut tidak memungkinkan penguasa untuk takluk pada kebijakan para pemilik modal seperti di sistem Demokrasi kapitalis ini. Dengan seperti itu rakyat dan penguasa bisa satu hati dalam menghadapi ancaman apapun termasuk pandemi. Penguasa yang berwibawa dan mencintai rakyat, serta memerintah berdasarkan hukum Allah. Juga rakyat yang patuh dan mencintai pemimpinnya. Rakyat pun tak perlu bingung dengan kebijakan para pemimpin yang tak singkron dan berubah-ubah. Wallahu alam bishowab. []