Oleh : Susan Efrina

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplikasi luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos).

PSBB Jakarta disikapi negatif baik oleh pengusaha maupun Kemenko perekonomian. Pasalnya, ini dianggap akan menurunkan kembali pergerakan sektor ekonomi.

Salah satunya Airlangga juga menyebutkan, pernyataan Anies saat mengumumkan PSBB ketat itu berdampak negatif pada pasar modal dan pasar uang. Laju IHSG sempat turun.

Begitu juga pernyataan dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, muncul kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi,” kata Mensos di Jakarta (new.detik.com,13/09/2020).

Karena ada dua aspek penting yang perlu dikalkulasi terkait bila diperlukan bansos tambahan, yakni penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran.

Adapun distribusi BSS ditetapkan senilai Rp. 600 ribu/KPM/bulan uang mulai didistribusikan sejak 20 April sampai Juni 2020. Namun pada kesempatan awal, Kemensos berkonsentrasi di DKI Jakarta. Karena status PSBB di DKI Jakarta paling awal. Serta pemerintah memutuskan menambah manfaat BSS maupun BST dengan memperpanjang durasi penyaluran yakni Juli-Desember 2020 dengan durasi 6 bulan nilai BSS sebesar Rp. 300 ribu/KPM/bln.

Adapun orang terkaya di Indonesia versi Forbes, Budi Hartono, angkat bicara menanggapi rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta. Konglomerasi pemilik Djarum Group dan BCA itu menolak langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan keinginannya untuk memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta memberlakukan PSBB karena semakin besarnya kasus covid-19 di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir-Chart B- DKI Jakarta),” demikian tulis Budi Hartono.

Sambungnya lagi “Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat ( kurang dari 2 minggu photo 1- karena memanfaatkan kontainer yang tinggal di pasang Air-Con dan tangga,” kata pemilik Bank BCA ini (Solopos.com,13/09/2020).

Sistem kapitalis lebih memihak pada aspek ekonomi dibandingkan aspek kesehatan, terlebih lagi jauh untuk memikirkan nyawa rakyatnya sendiri. Keuntungan materi menjadi landasan sistem ini. Rakyat disuruh pontang panting untuk memenuhi kebutuhannya, jungkir balik dalam mengatasi kehidupannya di tengah wabah yang tak kunjung usai.

Pemerintah abai dalam mengurusi rakyat. Kebijakan yang di buat pemerintah hanya untuk para kapital saja. Padahal menjadi kewajiban negara dalam menjamin kehidupan rakyatnya.

PSBB yang diterapkan oleh pemerintah ini disebabkan meniru cara Barat untuk menetapkan ‘blanket lockdown’ yang mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah social pada area yang luas tanpa jaminan total dari pemerintah. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak semua rakyat merasakannya.

Beda halnya dalam Islam. Islam menjaga nyawa manusia dengan sangat berharga hingga segala kebutuhannya dan kehidupannya dipenuhi oleh negara. Islam bukan saja sekedar agama melainkan sebuah ideologi, yang mengatur semua aspek kehidupan dan sanggup menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi pada kehidupan manusia. Ketika ada wilayah yang terkena wabah, maka wilayah yang tidak terjangkit wabah dapat membantu perekonomian wilayah yang terjangkit.

Islam telah lebih dulu mengajarkan dan menangani wabah penyakit menular. Dalam sejarah wabah penyakit menular sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan serta belum ada obatnya.

Untuk mengatasinya upaya Rasulullah dengan menerapkan karantina (lockdown) untuk mengantisipasi penderita. Rasulullah juga memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah mereka di larang untuk keluar.

Rasulullah SAW bersabda : “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu,” (HR. Al-Bukhari).

Selama masa karantina (lockdown), seluruh kebutuhan pokok rakyat dipenuhi oleh negara sehingga rakyat hidup tenang. Wabah pun akan cepat mereda. Kepada pasien yang terkena wabah harus di isolasi. Baik isolasi mandiri maupun ditangani oleh tenaga kesehatan.

Para penguasa muslim sangat melindungi rakyatnya. Penguasa tidak boleh abai terhadap kebutuhan pokok rakyatnya, walau tidak adanya wabah maupun adanya wabah. Penguasa sudah siap untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya.

Kesadaran yang dilandasi oleh keimanan akan menghasilkan amal yang baik pula. Penguasa membuat kebijakan berdasarkan dari Al quran dan As Sunnah demi terciptanya Rahmatan lil ‘almiin. Semua itu hanya di dapat ketika sistem Islam diterapkan. Rakyat tidak akan pusing untuk memenuhi kebutuhannya walau diterapkannya PSBB. WalLah a’lam bi ash-shawab.