Oleh : Umi Rizkyi Anggota Komunitas Setajam Pena

Warga Jakarta dan sekitarnya sungguh sangat dikejutkan dengan kebijakan yang diambil oleh gubernur DKI Jakarta yaitu pak Anies Fitria, tentang memperketat dan memperpanjang PSBB di Jakarta. Hal ini jelas menuai pro kontra di dalam masyarakat. Sejak senin 14 September kemarin, pemerintah DKI Jakarta menarik rem darurat dengan memperketat kembali PSBB.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan, ” Kebijakan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai “overdosis” sebab menurutnya pemerintah DKI Jakarta cukup menyetop tempat-tempat tertentu yang menjadi rawan pemaparan Covid-19 ” kata Airlangga Hartarto.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia. Yang menolak keras dengan adanya kebijakan PSBB. Dia mengirim surat terbuka kepada presiden RI dwngan alasan biasnis. Soalnya selama pandemi ini perusahaannya kehilangan asetnya sebesar 12,65 Dolar Amerika.

Sementara pemerintah pusat terkesan tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Juru tugas satuan penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta kompromi dengan menjelaskan bahwa presisi Jokowi menginginkan tiap daerah menerapkan PSBM ( Pembatasan sosial berskala mikro ).

Selain itu, kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari ikatan dokter Indonesia (IDI). Wakil ketua IDI, Slamet Budiarto menyatakan, ” bahwa tidak ada jalan lain selain melakukan PSBB. Ini keadaanya Overload, di mana angka kematian terus menanjak baik dari pasien ataupun tim medis. Sehingga perlu kebijakan yang progresif untuk segera mengendalikan infeksi ini “.

Seperti yang dilansir oleh detikNews Minggu (13/9/2020)_ Jakarta, rencana pemerintah DKI Jakarta memperketat PSBB bisa berimplikasi luas. Khususnya untuk masyarakat yang terdampak PSBB, pasti membutuhkan bertambahnya bantuan sosial.

Menteri Sosial juliari p. Batubara menyatakan, ” Bila keputusan adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi “. Dalam keterangan tertulis Minggu (13/9/2020).

Telah jelas, dengan adanya pandemi ini semua lini terdampak olehnya. Sekitar 3,5 juta pekerja di PHK. Pengangguran jumlahnya semakin meningkat. Pendidikan tidak karuan. Politik ambyar dan sebagainya. Belum lagi masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan sebagainya.

Semua inj terjadi bukan karena datangnya Covid-19 dan” betahnya” Covid-19 tinggal dan merajalela di Indonesia. Akan tetapi semua ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang salah langkah dari awal.

Langkah pertama pemerintah menerapkan PSBB lockdown dan new normal dengan kembali membuka sektor ekonomi. Ini menunjukkan bahwa rakyat disuruh berjuang sendiri. Setelah pasca kebijakan New Normal diambil, lonjakan terinfeksi terjadi. Rumah sakit penuh, kematian baik pasien atau tim medis melonjak tinggi akibat Covid-19. Sehingga jika saat ini diambil penerapan kembali PSBB ini hanyalah wujud tambal sulam tata kelola negeri ini.

Negeri ini telah secara blak-blakan dan terang-terangan menjadi korporatrokasi. Yaitu pemindahan kewenangan negara kepada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi. Keterangan dari Wikipedia.

Berdasarkan data di atas, maka sungguh berbeda dengan negeri Islam yang menerapkan Islam secara kaffah/menyeluruh yaitu Khilafah. Islam menjadikan seluruh fokus permasalahan kepada manusia. Jadi seluruh kebijakan yang diambil oleh kholifah adalah bagaimana agar umat/rakyatnya mencapai kemaslahatan

Kebijakan lockdown dan PSBB ala barat, sungguh bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan cara menutup aspek ekonomi. Wajar jika terjadi perekonomian yang hancur lebur tidak karuan seperti saat ini. Yaitu perekonomian yang koleps dan hampir lumpuh. Karena yang diperintahkan oleh Rosullah Saw adalah mengisolasi daerah yang terkena wabah saja. Sedangkan wilayah yang tidak terkena wabah, maka tetap beraktifitas seperti biasanya.

Sabda Rasulullah Saw yang artinya, ” Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu. Dan jika terjadi wabah dan kamu berada di tempat itu maka janganlah kamu keluar dari tempat itu “. HR Muslim.

Adanya Khilafah hanya untuk mewujudkan kemaslahatan umat/rakyatnya. Dalam kondisi pandemi, maka kholifah hadir dalam memenuhi seluruh kebutuhan individu masyarakat tanpa terkecuali. Baik muslim maupun non muslim.

Negara akan memisahkan antara yang sakit san yang sehat. Baik di area wabah maupun tidak. Hal ini bisa diupayakan dengan dua hal. Tracking dan penelusuran umum ( ini bisa dilakukan di tempat-tempat umum, misal terminal, stasiun, bandara dan lain-lain ).

Di dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan pokok umat yang harus dijamin oleh negara. Sehingga negara memberikan pelayanan dan pengobatan yang berkwalitas dan gratis. Hingga pasien sembuh, ini dilakukan tanpa pilih-pilih. Baik muslim maupun non muslim, kaya atau miskin.

Maka dari itu, masyarakat yang sehat bisa beraktifitas seperti biasanya dengan tenang tanpa was-was karena telah jelas yang sakit dan yang terinfeksi telah diisolasi. Akhirnya sektor ekonomi di luar wilayah terkena wabah bisa ” digenjot ” penghasilannya, sehingga bisa menyuplai/mensubsidi wilayah terkena wabah.

Di dalam negara Islam, fokus ekonomi dalam masa pandemi adalah memberi jaminan kepada seluruh rakyat agar rakyatnya bisa makan. Sedangkan Pemulihan ekonomi akan dilakukan setelah pasca pandemi.

Di sini, negara wajib menemukan obat atau anti virus agar pandemi segera berakhir. Khilafah tidak boleh menghandalkan apa lagi tergantung pada negara lain. Sebab isu pandemi ini bukan hanya isu kesehatan semata, tapi juaga kedaulatan dan eksistensi sebuah negara.

Negara tak boleh menjadi negara ” jajahan ” dari negara lain dengan dalih menangani pandemi saat ini. Misal hutang luar negeri buat anggaran Covid-19. Dalam penemuan obat dikontrol dan diawasi oleh negara dengan fisi menjaga kesehatan masyarakat. Bukan berfisi bisnis yaitu mencari keuntungan semata.

Hal ini tidak mustahil bahkan mudah didapatkan oleh khilafah. Karena Khilafah memiliki sumber pendanaan yang luar biasa banyak dan melimpah yaitu dari pos harta kepemilikan umum ( SDA ; migas, emas, perak, batubara dan lain-lain ), harta kepemilikan negara ( jiziah, barang temuan, barang yang tak memiliki alhi waris, harta dari denda, .gonimah dan lain-lain ), zakat ( zakat mal, infak dari seluruh rakyatnya yang berinfak). Allahuaklam bishowab.