Oleh: Ummul Asminingrum, S.Pd.
Aktivis Muslimah

Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi covid-19 kini telah menjadi permasalahan hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan nyatanya semakin hari kasus positif kian bertambah.

Namun hal yang ironis justru datang dari pihak pemerintah. Ditengah pandemi yang tak kunjung usai dan telah memakan puluhan ribu jiwa. Pemerintah tetap ngotot akan menggelar pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal ini telah menuai pro dan kontra dari masyarakat. Banyak kalangan menghawatirkan momen pilkada ini akan menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Sebab, tempat pemungutan suara akan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.

Pilkada Bagai Bom Atom

Seperti yang diungkapkan oleh Dirut Indo Barometer Mohammad Qodary, pilkada 9 Desember bisa menjadi superbig spreader alias bom atom kasus Covid-19. Dari simulasi yang dilakukan, pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pilkada serentak. (Berita Satu, 14/9/2020)

Berdasarkan hasil diskusi daring yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Sabtu (12/9/2020). Diikuti lebih dari 700 orang peserta dari seluruh wilayah Indonesia, dan dari berbagai profesi, juga dari luar negeri.

Sekitar 91% yang mengikuti polling meminta agar pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada. Sekitar 99% peserta mendesak pemerintah menerbitkan payung hukum yang memberikan kenyamanan kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi Covid-19 dan mencegah masyarakat dari kelaparan dan kekurangan nutrisi.

Bahkan dikatakan bahwa, musuh besar bangsa kini adalah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya, dan meluluhlantakkan perekonomian. Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid-19 terus meningkat. Karena itu, faktor pemicu ledakan positif Covid-19, seperti pilkada, sebaiknya ditunda.
Kehawatiran publik ini bukan tanpa alasan sebab bila menengok fakta di lapangan. Banyak masyarakat yang belum disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Menanggapi permintaan penundaan pilkada tersebut. Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa hal itu sulit dilakukan. Ia mengatakan penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat UU atau perppu. Untuk UU, waktu sudah tidak memungkinkan, sedangkan untuk pembuatan perppu, belum tentu mendapatkan dukungan DPR.

Mahfud beralasan, setidaknya ada dua alasan yang menjadikan Pilkada tidak bisa ditunda. Pertama, pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas.

Kedua, jika ditunda karena Covid-19, sampai kapan? Sampai kapan Covid-19 berhenti dan tidak lagi berbahaya? Karena sampai hari ini, angka positif Covid-19 masih terus menanjak. Kata Mahfud.

Bobroknya Demokrasi

Demokrasi adalah sistem perpolitikan yang sudah lazim digunakan oleh berbagai negara di dunia ini. Para penganut demokrasi begitu membanggakan sistem ini karena dinilai adil dan sangat memihak rakyat. Jargon Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat begitu memikat. Seakan demokrasi menjadi angin segar bagi bangsa ini setelah merdeka dari penjajahan.

Tapi benarkah demokrasi berpihak pada rakyat? Bila benar adanya, mengapa ketika banyak rakyat yang meminta agar pilkada di undur sampai pandemi berakhir malah ditolak. Padahal banyak kalangan yang menghawatirkan bila pesta demokrasi terus berlangsung akan membahayakan banyak jiwa. Sungguh hal ini sangat bertolak belakang dengan jargon yang dibuatnya sendiri.

Pada hakekatnya keputusan pemerintah mengadakan pilkada yang mengancam keselamatan rakyat justru semakin menampakkan kebobrokan dari sistem ini. Serta, aspirasi rakyat yang ditolak oleh rezim disebabkan logika demokrasi yang menyesatkan.

Dalam demokrasi politik bukan bagaimana mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Melainkan bagaimana melayani kepentingan pengusaha sebaik-baiknya. Sebab, politik dalam demokrasi adalah lahan bisnis yang harus menghasilkan uang baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Inilah kerusakan dan kedzaliman demokrasi.

Sedangkan pilkada atau pemilu lainnya hanya menjadi instrumen penting untuk mempertahankan demokrasi yang batil sejak lahir. Serta melanggengkan kepemimpinan yang dzalim. Demokrasi sama sekali tidak berpihak kepada keselamatan nyawa rakyat. Namun ia hanyalah peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Yaitu eksistensinya untuk tetap langgeng sebagai sistem politik meski tak memberi solusi.

Begitulah bobroknya demokrasi. Biaya politik yang sangat tinggi. Tidak memanusiakan manusia, bahkan tak segan-segan mempertaruhkan nyawa demi eksistensinya. Ditambah jabatan yang terbatas oleh waktu. Sehingga tidak efektif dalam kondisi tertentu.

Dengan adanya batasan waktu lima tahun pergantian kepala daerah ataupun kepala negara. Membuat para pemegang jabatan tidak optimal menjalankan kepemimpinannya. Apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu itu? Belum melakukan apa sudah sibuk berfikir bagaimana menyambung jabatan yang akan segera berakhir. Akhirnya sibuk korupsi untuk balik modal.

Pemilu Islam Syar’i, Murah, dan Praktis

Sudah saatnya umat Islam melirik sistem alternatif lain. Yang akan membawa kemaslahatan dan keberkahan. Memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan. Sistem hidup yang sangat didambakan kehadirannya kembali ditengah tengah umat.

Dalam negara khilafah memang tidak menafikan adanya pemilu. Namun pemilu dalam Islam berbiaya murah, praktis dan syar’i. Rakyat dapat memilih kepala negara atau Khalifah melalui majelis ummat. Tugas majelis ummat adalah menyampaikan aspirasi rakyat dan mengontrol kebijakan penguasa.

Sedangkan kepala daerah setingkat wali (gubernur), Amil setingkat (bupati) diangkat langsung oleh Khalifah. Sehingga mekanisme pemilihan seperti ini tidak memerlukan pilkada langsung yang akan memakan biaya tinggi.

Masa tugas Khalifah juga tidak terbatas waktu tertentu alias seumur hidup. Selama Khalifah tidak melakukan pelanggan hukum Syara’ yang mengharuskan ia diberhentikan. Sedangkan dalam pengangkatan Khalifah digunakan metode bai’at.

Begitulah efektivitas sistem Islam yang termanifestasi dalam negara Khilafah. Akan membawa peradaban yang cemerlang. Menjadikan pemimpin yang ada, bukan sebagai hamba pengusaha melainkan pengurus rakyatnya. Sehingga Rahmat Allah akan tercurah dari langit dan bumi.
Wallahu’alam bish-shawab.