Oleh: Ummu Salman
(Pemerhati Sosial)

Saat ini tenaga kerja perempuan masih dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan perkiraan kesenjangan upah sebesar 16 persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) dan UN Women, perempuan memperoleh 77 sen dari setiap satu dolar yang diperoleh laki-laki untuk pekerjaan yang bernilai sama. Kesenjangan upah ini memberikan dampak negatif bagi perempuan dan keluarganya apalagi selama pandemi Covid-19. (bisnis.com, 21/9/2020).


Adanya kesenjangan upah tersebut, kemudian direspon dengan mengadakan hari kesetaraan upah internasional. Tanggal 18 September 2020 lalu merupakan peringatan perdana hari kesetaraan upah internasional. Melalui hari kesetaraan upah ini, diharapkan semua pihak-pihak terkait baik itu lembaga internasional seperti PBB, pemerintah, pengusaha agar ikut berpartisipasi mengambil langkah-langkah penting guna menyelesaikan problem kesenjangan upah.


Inilah basa-basi khas sistem sekuler dalam mengatasi masalah kaum perempuan. Fakta kesenjangan upah diselesaikan dengan seremoni peringatan Hari Kesetaraan Upah. Seruan untuk menghapuskan kesenjangan akibat bias dan streotip gender terus disuarakan, seolah hal tersebut adalah masalah utamanya.
Padahal pada faktanya, laki-laki pun juga menghadapi kesulitan yang sama. Posisi laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga juga tidak kalah sulitnya apalagi di masa pandemi saat ini. Banyak para suami yang mengalami PHK dari tempat kerjanya. Tentu kesulitan suami untuk memenuhi nafkah keluarga akan turut dirasakan pula oleh kaum perempuan yaitu para istri.


Perhatian terhadap kesejahteraan perempuan juga diwujudkan dengan cara eksploitatif. Caranya yakni mendorong perempuan bekerja tanpa khawatir terhadap kesenjangan upahnya. Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup atau bahkan sekedar mengejar prestise, mendorong perempuan untuk terjun ke dunia kerja. Inilah watak sejati sistem kapitalisme, yang melihat perempuan sebagai sekadar penyumbang materi. Risiko, eksploitasi dan beban ganda yang harus ditanggung perempuan tidak diperdulikan. Sistem kapitalisme bahkan membuka peluang kerja sebesar-besarnya kepada kaum perempuan. Kondisi ini menjadikan kaum laki-laki yang merupakan penanggung nafkah harus bersaing dengan kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Disamping itu, konon pekerja dari kaum perempuan lebih dicari karena mereka lebih telaten dan cenderung tak banyak menuntut sebagaimana kaum laki-laki, termasuk menuntut besaran upah.


Berbagai upaya pun dilakukan untuk menghilangkan faktor penghambat perempuan dalam bekerja, baik kultur, ajaran agama maupun nilai-nilai moral. Upaya ini agar memungkinkan kaum perempuan untuk terjun ke semua jenis pekerjaan. Dalam negara kapitalis, salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Jelas, bahwa negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya termasuk kaum perempuan, telah berlepas diri untuk menanggungnya.


Perempuan Butuh sistem yang melindungi perempuan yaitu Daulah Islam.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang eksploitatif, Islam sebagai sebuah sistem hidup yang membawa rahmat bagi umat manusia, justru sangat memuliakan kaum perempuan.
Islam telah memberikan status terhormat bagi kaum perempuan yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Kedudukan mulia dan strategis ini benar-benar dijaga oleh Islam.
Islam juga memberikan jaminan bagi perempuan untuk memiliki, menggunakan dan mengembangkan harta kekayaan yang halal sebagaimana laki-laki. Hanya saja, Islam menghendaki perempuan lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah. Apabila tugas utama tersebut sudah ditunaikan, tidak ada larangan kaum perempuan berkecimpung dalam dunia publik termasuk bisnis.


Disamping adanya kesempatan untuk berkarya dan memiliki kedaulatan ekonomi, Islam juga menjamin kebutuhan pokok setiap warga baik laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan kebutuhan pokok setiap perempuan ditempuh dengan mekanisme sebagai berikut:


Pertama: mewajibkan laki-laki menafkahi perempuan. Islam memerintahkan setiap laki-laki agar bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya


Kedua: jika individu itu tidak mampu bekerja menanggung diri, istri dan anak perempuannya, maka beban tersebut dialihkan kepasa ahli warisnya.


Ketiga: jika ahli waris tidak ada atau ada tetapi tidak mampu memberi nafkah, maka beban itu beralih kepada negara melalui lembaga Baitul Mal.


Dengan mekanisme tersebut, tidak akan ada lagi perempuan yang harus menanggung kemiskinannya sendiri dengan bekerja keras menjadi buruh kasar bahkan menjadi buruh migran dengan resiko upah rendah, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya hingga ancaman kehilangan nyawa.
Maka mesti disadari sebuah kebutuhan mendesak, bahwa sesungguhnya perempuan butuh khilafah.
Wallahu ‘alam bishowwab