Oleh: Y. Aliyah Fathia

PT Pertamina (Persero) sedang menjadi sorotan belakangan ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor minyak dan gas ( migas) ini dibongkar ‘borok’nya oleh Komisaris Utamanya sendiri, yakni Basuki Tjahaya Purnama (BTP) atau Ahok. Borok itu dibuka lantaran ia dikritik karena Pertamina merugi Rp.11,13 triliun di semester I 2020.
Dikutip dari wartaekonomi.co.id (20/9/2020), sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Ahok membongkar kebobrokan perseroan, mulai dari lobi-lobi jabatan direksi, utang, dan gaji direksi. Usulannya agar BUMN dibubarkan juga disorot banyak pihak.

Sengkarut BUMN
Tiga poin yang disampaikan Ahok menunjukkan bagaimana wajah BUMN sesungguhnya. Badan usaha milik negara tersebut tak ubahnya korporasi besar yang mengelola sumber daya alam. Menarik untuk mengulik ketiga poin tersebut.


Pertama, Ahok mengatakan terjadi lobi-lobi direksi kepada menteri, tetapi ditepis Erick Thohir. Lobi-lobi dalam sistem kekuasaan oligarki adalah sesuatu yang biasa terjadi. Dahlan Iskan, mantan menteri BUMN sendiri pernah mengatakan tidak mungkin BUMN 100% bebas politik. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan puncak BUMN pastilah ada unsur politiknya.


Penunjukan Erick Thohir sebagai menteri BUMN dan Ahok sebagai Korut Pertamina buktinya. Keduanya bisa menjabat sektor strategis karena lobi politik. Jadi, mestinya tidak perlu heran jika aib Pertamina tentang lobi direksi ke menteri itu memang dipraktikkan.
Inilah fakta lingkaran oligarki menyubur di hampir semua kementerian, lebih-lebih Kementerian BUMN. Komisaris dan direksi lebih banyak dipilih karena “titipan” dari proses politik. Mereka terpilih bukan karena kapabilitas dan integritas.


Kedua, borok berikutnya adalah permainan gaji. Karena oligarki yang berperan, maka masalah gaji tentu saja mengikuti arus kekusaan oligarki. Jamak diketahui, para menteri dan jajaran dibawahnya memang bergaji tinggi, apa iya mau menjabat di posisi itu dengan segudang persoalan?


Sekadar diketahui, Kementerian BUMN adalah lahan basah bagi-bagi kue kekuasaan dalam rngka mengakomodasi para pendukung dan pemodal atas terpilihnya penguasa hari ini. rakyat sendiri belum merasakan kebijakan Menteri BUMN yang memihak kepentingan rakyat.


Saat harga minyak dunia anjlok, apa kebijakan Pertamina? Harga BBM yang beredar di masyarakat tetap konsisten dengan harga yang sama. Tapi anehnya, Pertamina malah merugi. Lagi-lagi alasannya karena pandemi.


Ketiga, borok BUMN yang paling kentara adalah utang. Diantara perusahaan plat merah yang berutang banyak adalah Pertamina dan PLN. Ahok mengaku kesal karena kebiasaan direksi yang dinilai gemar berutang yang sudah menyentuh angka 16 miliar dolar AS.


Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penambahan utang Pertamina bisa dipahami. Sebab, Pertamina banyak melakukan investasi. Pertamina banyak menerima pelimpahan blok migas yang habis masa kontraknya. Selepas 2019 saja, ada 8 blok dan 2 diantaranya adalah blok besar seperti Rokan dan Mahakam.
Selain itu, membengkaknya utang Pertamina lantaran dibebani sederet kebijakan pemerintah sendiri. Dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2020), pemerinyah punya utang Rp96,5 triliun kepada Pertamina akibat penugasan sejak 2017 sampai 2019. Sekitar RP45 triliunnya baru dibayar pada 2020 dan selebihnya masih harus dicicil.

Salah Kelola dan Paradigma
Fakta diatas semakin membuktikan ada yamg salah dalam tata kelola BUMN. Indikasinya, BUMN merugi dan utang terus bertambah. Dari pelaksanaan hingga pengawasan bermasalah.
Tata kelolanya orang-orang bermental kapitalis yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Pengawasan pun lemah karena negara hanya berperan sebagai regulator bagi kepentingan kapitalis.


BUMN tak ubahnya seperti “sapi perah” bagi pemerintah. Dituntut dengan proyek strategis nasional, namun tidak dibiayai penuh. Bagai anak tak punya induk. Padahal keberadaan BUMN sangat penting dalam mengurus kebutuhan rakyat, semisal Pertamina dan PLN.
Negara seperti berlepas diri karena BUMN dikelola dengan paradigma kapitalisme neoliberal. Aset strategis BUMN diperjualbelikan dengan mudah. Siapa yang memiliki modal besar, dialah pemilik sesungguhnya. Kongkalikong antara penguasa dan pengusaha memperkuat aroma kapital neoliberal.

Liberalisasi yang Makin Menganga
Liberalisas sektor migas makin menganga setelah pemerintah dan DPR secara melenggang mengesahkan perubahan Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (UU Minerba) yang menuai kontroversi dan kejanggalan.
Perubahan UU Minerba itu mempertontonkan secara telanjang perselingkuhan oligarki kekuasaan dan kaum kapitalis. Pasal 165 UU Minerba terkait sanksi pidana yang menjerat pemerintah karena penyalahgunaan wewenang mengeluarkan ijin usaha tambang dihapus UU Minerba yng baru.
Bukankah hal ini memperluas peluang bagi asing menguasai sumber daya alam secara bebas? Bebas sanksi, bebas menguasai; ciri khas rezim korporatokrasi. Dari asing, oleh asing, dan untuk asing.

Membubarkan BUMN bukan Solusi
Ketika ada masalah akut, maka yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya, bukan menghilangkan seluruh organ didalamnya. Bila pertamina bermasalah, maka akar masalahnya harus diuraikan dan dipecahkan. Memecahkan masalah dengan menambah masalah itu bukan solusi, tetapi memperumit persoalan.
BUMN bermasalah karena liberalisasi ekonomi yang diterapkan negeri ini. liberalisasi pasar, privatisasi, atau swastanisasi anak perusahaan BUMN terbuka lebar.


Sudah banyak perusahaan BUMN yang diprivatisasi, seperti Kimia Farma, Perusahaan Gas Negara, Krakatau Steel, Adhi Karya, Waskita Karya, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Aneka Tambang, Bukit Asam, Semen Indonesia, Garuda Indonesia, Jasa Marga, Telkom, Indosat, dan sebagainya. Nama-nama BUMN itu sudah melakukan IPO (Initial Publik Offering) atau disebut go publik.
Go Publik atau Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat (publik). Dengan menawarkan saham kepada publik,perusahaan tersebut akan tercatat di bursa sebagai perusahaan terbuka.


Itu artinya, siapa pun asal bermodal besar, berpeluang menjadi pemegang saham perusahaan BUMN yang sudah go publik. Erick Thohir nerencana melakukan itu pada Pertamina dengan alasan restrykturisasi/ rencana tersebut mendapat penolakan keras dari Serikat Pkerja Pertamina (SPP) Unit Pemasaran III.

“Ini hanya akal-akalan untuk privatisasi Pertamina. Ini melawan pasal 33 konstitusi negara dan mengancam kedaulatan energi nasional. Lewat IPO, terbuka asing masuk menguasai saham. Ini mengebiri kedaulatan energi kita,” tutur Aryo Wibowo Hendra Putro, ketua umum SPP Pertamina Upms III. (Pikiran-rakyat.com, 21/6/2020)
Meski dibantah Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, tetap saja itu adalah upaya melakukan privatisasi secara halus yang juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 dan UU 19/2003 tentang larangan privatisasi perseroan migas. Sebagaimana nasib perusahaan BUMN yang sudah IPO go publik sebagai perusahaan terbuka, asing berpeluang besar menguasainya.

Pengelolaan dalam Sistem Islam
Dalam sistem kapitalis neoliberal, aset-aset rakyat dikelola dalam negara korporatokrasi. BUMN dikelola hanya untuk menjadi ceruk bisnis para kapitalis. Bukan untuk kepentingan rakyat. Alhasil, rakyat harus menikmati BBM, listrik dengan harga yang mahal.
Berbeda dengan Islam dalam Khilafah. Dalam Islam, BUMN dan negara harus besinergi agar hak-hak publik atas kekayaan alam bisa dinikmati secara adil dan bijaksana. Semua itu bisa diterapkan manakala pengelolaan SDA berpijak pada sistem Islam.


Pertama, negara diberi amanah untuk mengelola dua (2) aset yakni harta kepemilikan negara dan harta kepemilikan umum. Semua aset itu dikembalikan kepada masyarakat luas sebagai pemilik hakiki aset-aset yang diciptakan Allah di permukaan bumi.
Sehingga hubungan antara negara dan rakyat bukan hubungan korporasi dan konsumen. Tetapi sebagaimana disebutkan hadits yakni “penggembala” yang mengurusi urusan rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang diurusnya itu.


“Imam itu adalah penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad)
Sehingga prinsip pengelolaan kekayaan atau (aset) milik umat tersebut adalah tidak boleh mengambil profit/keuntungan. Karena ini adalah amanah dalam bentuk wakalah yang mengamanahkan kepada seseorang dalam hal ini negara untuk mengelolanya.


Kedua, Syariah Islam telah mengelompokkan kategori kepemilikan umum yang menjadi milik rakyat dalam tiga jenis, yakni :
Sarana-sarana umum untuk seluruh kaum Muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari,yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan (tercerai-bearai). Seperti air, padang rumput, dan api.


Sesuatu (benda) yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Seperti jalan umum, laut, sungai, lapangan umum, masjid-masjid dan lainnya.
Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tidak terbatas, yaitu barang tambang (sumber alam) yang jumlah (deposit)-nya sangat berlimpah. Seperti emas, besi, minyak bumi, gas alam, dan yang lainnya.


Untuk barang tambang akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara tidak langsung, sebab membutuhkan teknologi, tenaga ahli dan biaya besar dalam pengelolaannya hingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal ini akan diurus oleh Departemen Kemaslahatan Khilafah dibawah kontrol Khalifah.
Keterlibatan swasta hanya sebagai pekerja dengan aqad ijaroh atau kontrak. Hasil dari pengelolaan aset ini akan dikembalikan dalam bentuk pembiayaan pendidikan, kesehatan yang akan diperoleh masyarakat secara berkualitas dengan bebas biaya/gratis.


Alhasil negara mampu membiayai pendidikan yang berkualitas dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Negara juga mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Adapun bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana BUMN hari ini telah diharamkan dalam Syariat Islam. Karena menyalahi hukum syirkah dalam Islam. Disisi yang lain bentuk ini membuka peluang oligarki masuk didalamnya termasuk kepentingan para pemilik modal yang memastikan mendapat bagian terbesar.


Ini ironis karena ketika BUMN yang merupakan milik negara dikelola dalam bentuk korporasi, maka dalam kondisi rugi pun gaji yang diberikan tetap dalam jumlah besar, termasuk petinggi perusahaan yang dekat dengan kekuasaan. Beginilah ketidakadilan yang didapatkan jika manusia tidak diatur oleh sistem Islam dibawah institusi Khilafah. Wallahu’alam bishshawab.