Oleh : Zahida Arrosyida, S.Hut.
(Pemerhati Lingkungan dan Sosial Ekonomi)

Pemerintah berencana menerbitkan kebijakan Food Estate untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan. Program ini akan fokus membangun food estate di dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Setelah selesai, dilanjutkan membangun food estate di Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Namun, di tengah gegap gempita perencanaan program yang berlangsung, kebijakan itu mendapat kritik dari berbagai kalangan. Mereka khawatir akan menimbulkan beberapa persoalan. Seperti munculnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pihak ketiga yang mungkin hadir dalam program tersebut.

Menanggapi program food estate di Humbahas, Sumatera Utara, Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi berpendapat hal itu akan berpotensi menimbulkan konflik agraria. Karena lahan-lahan yang diproyeksikan untuk food estate tersebut diklaim masyarakat sebagai wilayah adat.

Menurut Delima, warga di Kecamatan Pollung, yang disebut program tersebut akan dilakukan di sana, kebingungan dengan food estate. Sejumlah warga mengira bahwa ini adalah program bagi-bagi lahan oleh pemerintah kepada petani. Jika terjadi, konflik ini akan menambah beban baru bagi masyarakat. Termasuk masyarakat adat yang sejauh ini masih sedang terlibat konflik dengan PT Toba Pulp Lestari (Tagar.id, 16/09/2020).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga menilai upaya Presiden Joko Widodo membuka lahan persawahan baru guna mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 berpotensi melahirkan konflik agraria.

“Kalau misalnya dia mengundang investasi untuk menyiapkan lahan-lahan barunya, pasti akan melahirkan konflik agraria baru,” ujar Manager Kajian Kebijakan Walhi, Even Sembiring (Kompas.com 29/04/2020).

Konflik Tak Berujung

Ibarat bara dalam sekam, inilah perumpamaan tepat menggambarkan realitas konflik lahan di negeri tercinta. Sudah menjadi rahasia umum, jika birokrasi untuk mendapatkan akses legal tanah butuh kesabaran tingkat dewa. Parahnya dari persoalan-persoalan di atas memunculkan persoalan lebih besar di masyarakat, yakni sengketa lahan yang sering berakhir dengan konflik berkepanjangan.

Sengketa lahan bisa terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah, masyarakat adat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan.

Sebelumnya, beberapa kisah nestapa konflik lahan telah mewarnai kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, konflik Desa Sei Mencirim dan Simalingkar yang terjadi bermula di tahun 2017 hingga kini belum juga tuntas. Kasus agraria di Sumatera Utara dan Jawa Barat, memang menempati urutan pertama kasus agraria yang paling banyak terjadi bahkan sejak tahun 2014.

Inilah potret buram konflik lahan yang terus menggores luka dalam dinamika kehidupan masyarakat. Tak jarang menyisakan elegi ketika masyarakat yang bersengketa menyelesaikan dengan cara mereka sendiri seperti percekcokan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Lebih ironis ketika masyarakat meminta keadilan hukum atas tanah pertanian yang telah dikelola turun-temurun, justru pengadilan memutuskan perkara dimenangkan oleh pihak swasta (perusahaan kayu).

Konflik Lahan: Buah Penerapan UU Liberal

Menelisik beberapa kasus yang terjadi, sebenarnya konflik kepemilikan lahan muncul karena ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan ini. Seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada pasal 4 bahwa “tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Pasal tersebut mengidentifikasi kepemilikan lahan boleh dimiliki oleh siapapun dan badan-badan hukum apapun. Ini akan berdampak pada pengelolaan dan kepemilikan yang berlebihan dan melampaui batas. Selagi mereka memiliki dana dan yang banyak, maka bebas memiliki tanah yang diinginkan.

Selain itu pada pasal 29 UUPA memberikan peluang, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan usaha di atas tanah milik negara yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha dengan jangka waktu paling lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA).

Kemudian, aturan lain pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada pasal 27 ayat (2) membahas izin usaha pemanfaatan lingkungan yang diberikan oleh perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara dan daerah

Pada pasal ini memberikan peluang pengelolaan lahan yang bisa jadi pada lahan tersebut ada kandungan sumber daya alam yang melimpah dapat dikelola oleh swasta. Tentu ini akan merugikan negara, terlebih masyarakat sekitar. Seperti yang terjadi di Papua, tambang emas dikelola oleh perusahaan swasta selama puluhan tahun.

Hal lain yang semakin memperuncing keadaan adalah implementasi dari penanganan kasus lahan sangat bertele-tele. Peraturan dan hukuman seringkali tidak sinkron. Ketika yang berkasus adalah korporasi maka dengan mudah perkara sengketa akan dimenangkan. Bahkan hukum dan penegaknya pun juga bisa dibeli.

Jadi penyebab utama dari konflik adalah penerapan undang-undang yang mengagungkan kebebasan kepemilikan, yang lahir dari paradigma sistem ekonomi kapitalistik. Siapapun, baik perorangan maupun kelompok boleh menguasai kepemilikan umum yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Solusi Konflik Lahan yang Berkeadilan

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi hakikatnya milik Allah SWT (QS. Al Hadid: 2). Allah sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-Nya.
Filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk persoalan lahan kecuali hukum-hukum Allah saja.

Syariat Islam mengharuskan pemilik lahan untuk mengelolanya sehingga produktif. Jika pemilik tidak mampu mengolahnya dalam jangka waktu tiga tahun, negara akan meminta agar diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya.

Abdurrahman Al Maliki menyatakan, tanah dapat dimiliki dengan enam cara menurut hukum Islam yaitu: jual-beli, waris, hibah, menghidupkan tanah mati, membuat batas pada tanah mati, pemberian negara kepada rakyat
(Al Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla)

Islam menetapkan hak kepemilikan tanah akan hilang jika ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Umar Bin Khattab pernah berkata: “Orang yang membuat batas pada tanah tak berhak lagi atas tanah itu setelah 3 tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al harits Al Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi kesepakatan dalam masalah ini.

Demikianlah Islam mengatur persoalan lahan dengan menjaga agar tetap berlangsung produktivitas dan peningkatannya. Sebab masalah kepemilikan lahan tidak sama dengan dengan kepemilikan barang-barang yang lain, seperti uang, binatang ternak, barang dagangan dan lainnya. Tetapi masalah kepemilikan lahan adalah agar senantiasa produktif bukan semata memiliki/menguasainya saja.

Rasulullah bersabda: “Barangsiapa mempunyai tanah(pertanian), hendaklah ia mengolahnya atau memberikan kepada saudaranya.”(HR Bukhari).

Konsep kepemilikan tanah agar tetap berproduksi dan bukan sekedar untuk investasi ini, tidak ditemukan dalam sistem kapitalis. Kita bisa temukan betapa banyak para pemilik modal yang memiliki dan menguasai lahan, namun tanah itu tidak diproduktifkan (hanya untuk investasi). Sementara di luar sana banyak masyarakat yang mampu untuk memproduktifkan lahan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun terhalang karena kepemilikan lahan mereka dianggap ilegal.

Inilah keadilan pengelolaan lahan yang mampu mengentaskan konflik. Maka kembali kepada sistem Islam sebagai ideologi yang mengatur semua aspek kehidupan manusia adalah perjuangan yang seyogianya mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.