Oleh : Umi Rizkyi (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Dahulu, adanya politik uang dalam pilkada merupakan hal yang wajib untuk ditutupi dan dirasiakan di ruang publik. Namun tidak untuk saat ini, justru secara blak-blakan. Pernyataan Menkopolhukam Prof Mahfud MD secara terang-terangan mengatakan ” politik uang itu memang ada ” ketika diwawancarai.

Dia berkata, ” Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai selesai. Kalau ke rakyat ya seperti sekarang pakai amplop satu persatu ” jelasnya.

” Di mana-mana, calon itu 92% dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, akhirnya menghasilkan korupsi kebijakan”.

Hal senada juga diungkapkan oleh KPK melalui wakil ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan hasil kajian KPK terhadap penyelenggaraan pilkada. ” Lebih dari 80 % calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor”.

” Dari sinilah maka akhirnya akan berujung pada kebijakan korup / korupsi kebijakan. Contohnya korupsi berupa lisensi ( baik hutan, tambang ) jauh lebih berbahaya dari pada korupsi uang” jelas Mahfud MD.

Maka telah jelas bahwasanya ada pemain di balik layar kepada publik yaitu para cukong, yang berinvestasi kepada terpilihnya kepada daerah. Ini baru tentang politik uang, belum lagi tentang dinasti, yaitu para calon adalah pejabat yang berkuasa di negeri ini.

Sangatlah ramai baik di sosial media ataupun di dunia nyata, majunya putra sulung presiden RI Joko Widodo Gibran Rakabumi Raka, sebagai wali kota Solo, Bobby Nasution calon wali kota Medan, dan sebelumnya adik iparnya maju sebagai Bupati kabupaten Gunungkidul yang akhirnya mengundurkan diri Juli lalu. Dan masih banyak lagi calon yang keturunan atau saudara dari para pejabat yang berkuasa di negeri ini. Sesungguhnya pada pasal 7 UU Nomor 1 tahun 2015 ada pembatasan hubungan darah, ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke bawah, ke samping, atau ke atas dengan petahana tentang pilkada.

Namun demikian Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal tersebut, melalui putusan Nomor 34/PUU-X11/2015. Hal itu diputuskan dengan alasan konflik kepentingan dengan petahana hanya menggunakan pertimbangan politis dan asumtif. Sebab, MK menilai bahwa setiap kandidat Pilkada yang memiliki hubungan dengan petahana belum tentu akan melakukan politik dinasti.

Pratik politik dinasti ini dengan melakukan pembelaan, bahwa Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, ” Bahwa sejatinya praktik dinasti politik sudah lama dijumpai tak hanya di Indonesia. Tetapi juga negara-negara lain, seperti di Amerika, Kennedy” tegasnya.

Walaupun dengan alasan apapun, hal ini hanya akan menunjukkan bahwa di sistem demokrasi ini menambah rumit dan bobroknya sistem ini. Nepotisme dalam merekrut keluarga dalam politik adalah semakin melembaganya praktik korupsi politik dalam arti luas. Jika para elite telah terbiasa mengambil hak politik para kader dan aktivis partai yang menjadi korban selanjutnya tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat. Dengan adanya korupsi berjamaah atas dana publik seperti kasus korupsi yang merajalela di negeri kita tercinta ini.

Hal ini akan jauh berbeda jika Islam dijadikan sebagai aturan dan diterapkan oleh sebuah negara yang disebut dengan Khilafah. Pengangkatan Seorang kholifah/pemimpin dalam Islam tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak, seperti pada sistem demokrasi saat ini. Maksimal dibutuhkan waktu tiga hari tiga malam untuk memilih seorang pemimpin.

Kholifah diangkat oleh rakyatnya baiat melalui Majelis Umat. Karena Majelis Umat di sini berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan mengontrol jalannya pemerintahan. Masa jabatan seorang Kholifah adalah seumur hidup. Dia bisa berhenti jikalau dia mengundurkan diri, karena tidak sanggup lagi memimpin, karena sakit atau karena melanggar hukum Syara.

Adapun pengangkatan kepala daerah atau disebut Amil dalam pemerintahan Islam yang setara dengan gubernur saat ini, langsung dipilih dan ditunjuk oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, di dalam Islam tidak perlu yang namanya Pilkada. Sehingga secara otomatis tidak ada anggaran khusus untuk Pilkada. Dan sungguh jelas, seorang Kholifah tidak akan sembarangan untuk menunjuk Amil.

Dengan demikian, maka negara tidak butuh mengeluarkan biaya untuk pilkada. apalagi saat ini negeri ini masih dalam keadaan pandemi Covid-19 dan tidak tahu kapan akan berhenti. Lebih baik dana untuk pilkada dialihkan untuk korban yang terdampak akibat Covid-19.

Kini saatnya kita campakkan kapitalisme-demokrasi yang jelas rusak dan merusak. Menyengsarakan rakyat, memiskinkan rakyat, mencetak generasi koruptor dan sebagainnya. Mari kita perjuangkan Islam yang mampu memberi kesejahteraan rakyat baik muslim maupun non muslim. Menjamin harta setiap individu, masyarakat bahkan negara. Juga jaminan terhadap nyawa. Allahuakbar