Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak pemuda Muhammadiyah untuk membangun Indonesia sebagai negara Islami. Islami yang dimaksud adalah akhlak seperti jujur, demokratis, toleran dan egaliter. Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemuda Muhammadiyah yang digelar secara daring, Ahad (27/9/2020).

Menurut Mahfud, negara Indonesia ini adalah inklusif, dimana semua perbedaan primordial digabung menjadi satu kesatuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemuda Muhammadiyah dalam level apapun dalam kehidupan harus terus berdakwah jalan tengah (Islam moderat), tidak menjadi Islam yang ekstrem.

“Mari membangun Indonesia sebagai negara Islami. Bukan negara Islam agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan eksklusif,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya (http://nasional.sindonews.com, 27/9/2020).

Negara Islami Tidak Terwujud di Tengah Sistem Barat

Sebuah istilah terkadang mampu menyihir dan memperdaya siapapun, terlebih jika dilontarkan dengan penuh retorika oleh tokoh terpandang dan berpengaruh. Hal ini juga berlaku dalam wacana negara “Islami” ala rezim, yang dibalut dengan Islam jalan tengah, demokratis, toleran yang belakangan dikampanyekan sebagian pihak di negeri ini, sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Islam Kaffah.

Sebenarnya sudah sejak lama, pemerintah tampak menolak penerapan Islam dalam bentuk institusi negara. Misalnya saja, ungkapan Mahfud MD, dari news.detik.com, 2018 lalu yang menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam untuk menegakkan syariat Islam. Menurutnya, ideologi Pancasila dapat berjalan selaras dengan Islam. Dengan Pancasila, kata dia, kegiatan peribadatan umat Islam sudah dijamin dan dilindungi, bahkan Islam sudah berkembang pesat hingga masuk ke dalam pemerintahan dan perguruan tinggi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dibentuk dari berbagai perbedaan, dengan satu keinginan merdeka, Indonesia pun terbentuk dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Hal senada juga dilontarkan oleh Wapres RI Ma’ruf Amin, dikutip dari tagar.id, 2019 lalu yang meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satu hal yang perlu diwaspadai adalah gerakan yang ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan model Khilafah. Meski mengakui sistem Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islami namun tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial. Kesepakatan negara adalah NKRI yang berasaskan Pancasila. Namun, dengan tertolaknya Khilafah, menurutnya bukan berarti apa yang telah disepakati para pendiri bangsa tidak mengakomodir nilai-nilai Islam di dalamnya. Sebab, ada lima sila Pancasila menjadi cermin atas ajaran Islam yang Rahmatan lil ‘alamin.

Ia menambahkan, banyak juga sistem pemerintahan yang tidak Khilafah, yang tetap Islami. Di luar Indonesia, sistem pemerintahan model kerajaan, keamiran di negara lain juga bernafaskan pemerintahan Islami.“Makanya ada kerajaan Abbasiyah, Muawiyyah. Keamiran pun Islami seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Repubik juga Islami. Selain Indonesia, negara yang menggunakan republik ada di Mesir, Turki, Pakistan, itu Islami,” Beber Ma’ruf.

Saat ini, perumusan tentang Negara Islami ala rezim bagi Indonesia kembali dilayangkan. Sebab, istilah inilah yang dipandang tepat sasaran untuk Indonesia yang plural. Pasalnya, sebagai negara plural, maka umat harus bersedia untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat hingga pandangan hidup. Sehingga yang nampak adalah negara “Islami” yang keliru, dimana hidup damai dalam nilai-nilai kufur yang dijajakan oleh Barat seperti sekularisme, Demokrasi, HAM, liberalisme, neo-imprealisme dan lain-lain.

Jika melihat realitas di atas, maka sama sekali tidak menunjukkan adanya nilai Islami. Sebab, di dalamnya dipenuhi dengan peraturan dari Kafir Barat. Sementara negara yang Islami hanya akan terwujud di dalam negara Islam yang menerapkan peraturan Islam dalam segala aspeknya. Namun, sangat disayangkan jika beberapa tokoh politik Muslim di negeri ini justru memiliki irama dan pandangan yang senada tentang Islam, bahwa Islam harus dipaksa menjadi Kebaratan, jalan tengah, inklusif, sesuai HAM, demokratis, Islam hanyalah agama ritual dan sebagainya.

Perlu dipahami bahwa Islam tidak hanya mengajarkan akidah yang mengharuskan setiap pemeluknya mengimani rukun iman semata. Lebih dari itu, Islam juga mengharuskan setiap pemeluknya untuk terikat dengan syariat-Nya, baik terkait ibadah, muamalat (seperti sistem ekonomi), hudud dan jinayat (seperti sistem sanksi dan peradilan), jihad maupun ahkam sulthaniyah (seperti sistem pemerintahan) dan sebagainya. Inilah yang disebut Islam Kaffah (Islam secara keseluruhan), keberislaman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala.

Dengan terikatnya umat kepada syari’at Islam secara Kaffah itulah yang akan  menciptakan perilaku  Islami. Akan tetapi realitasnya di negeri ini, prinsip jalan tengah yang diagung-agungkan itu semakin menjauhkan umat dari pemahaman Islam. Banyak terjadi penelantaran terhadap Islam yang bersifat pasti, seperti superioritas Islam atas agama dan ideologi lain, kewajiban negara berhukum dengan hukum syariah dan kewajiban negara dalam memerangi negara-negara kufur hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah.

Mereka tidak ingin menerapkan Islam secara total, sebab ketidakinginannya untuk ekstrem dalam menjalankan syariat, mengamalkan seperlunya, diakui hanya sebatas spiritual-moral. Menjadikan hawa nafsu dan kepentingan menjadi pijakannya, kemudian menyatakan yang penting berakhlak baik, jujur, damai ataupun beriman kepada rukun iman, tanpa ada implementasi dengan cara yang dibenarkan syara’.

Sudah biasa, dalam konteks politik negeri ini ketika kita berbicara Islam, mereka yang sinis dan alergi terhadap syariat selalu dibuat berputar-putar dengan bermacam-macam teori untuk memahami Islam yang sudah mereka revisi. Setelah itu, umat akan dibuat bingung dan kritis terhadap syariah Islam, seolah-olah berbagai ajaran Islam bermasalah sehingga perlu diutak-atik. Terhadap umat Islam yang melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mereka stigma dengan teori kekerasan atas nama agama. Umat Islam yang semangat membela Islam mereka sebut sebagai Islam eksklusif, intoleran, ekstrem ataupun istilah lainnya.

Sesungguhnya, tatkala hukum-hukum syari’at Islam tidak diterapkan secara Kaffah dalam sebuah institusi negara, maka tidaklah bisa disebut sebagai sebuah negara yang Islami, baik itu sebagimana disebutkan di atas Kuwait, Pakistan, Uni Emirat Arab termasuk Indonesia. Sebab asas yang menaungi negeri-negeri Muslim saat ini adalah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Keberadaannya sama sekali tidak akan bisa dicocok-cocokan dengan Islam, yang memandang bahwa agama hanya stand by di pintu-pintu masjid saja, tidak untuk di tengah-tengah masyarakat. Sementara Islam, syariat-Nya berlaku dimana saja manusia berada, baik itu di tempat ibadahnya, masyarakat hingga negara. 

Sistem Khilafah Menciptakan Negara Islami

Jika kita menilai secara objektif terhadap wacana yang selalu disuarakan oleh mereka yang alergi Islam, maka kita akan didapati bahwa sistem Islam (Khilafah) bukanlah sistem yang ekstrem. Ia adalah sistem kenegaraan yang sangat adil serta telah menorehkan tinta emas kesejahteraan dalam sejarah dunia selama lebih dari 13 abad lamanya. Era Khilafah adalah masa ketika Islam diterapkan secara total, dan mendapatkan tempat istimewa di mata dunia, karena keagungan yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari segala bidang diantaranya pendididkan, kesehatan, industri dan lainnya. Apalagi jika melihat kepada bukti sejarah yang mengungkapkan secara jelas keberkahan dan kesejahteraan meliputi seluruh alam tatkala konsep Khilafah diterapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Inilah perwujudan negara Islami yang sebenarnya.

Melihat sajian fakta di atas, maka sesungguhnya penegakkan negara Islam menjadi hal wajib yang mendesak untuk diwujudkan sebagai solusi bagi umat saat ini, menjamin kesejahteraan rakyat, memenuhi seluruh kebutuhan rakyat yang hidup di bawah naungannya. Adapun berdasarkan dalil naqli, kembalinya Khilafah minhaj nubuwwah adalah janji Allah dan bisyarah dari Rasulullah SAW. Artinya Khilafah dipastikan akan bangkit kembali. Hanya saja, bagi orang orang yang merasa kepentingannya terancam akan terus berupaya untuk menghalangi penegakannya. Sehingga wajar, berbagai kampanye dan propaganda licik atas syariah Islam yang mulia ini digencarkan, dikatakan sebagai sistem yang tertolak.

Padahal, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama atas kewajibannya. Imam al-Mawardi (w. 1058 M) menyatakan, “mengangkat Imamah (Khilafah) di tengah-tengah umat adalah wajib bedasarkan Ijma’ Sahabat.” (Al-Ahkam aa-Sulthaniyyah, hal. 5).Demikian pula, Imam an-Nawawi as-Syafi’i (w. 1278 M) berkata, “mereka (Shahabat) berijma’ (bersepakat) bahwa kaum Muslim wajib mengangkat Khalifah.” (Syarh Shahih Mualim, 12/205).

Jadi tegaknya Khilafah adalah kewajiban terpenting yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Suatu mahkota kewajiban yang akan menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban lainnya. Imam al-Ghazali (w. 1111 M) telah mengingatkan umat Islam, bahwa sebuah kekuasaaan yang mampu menjaga umat Islam, sangatlah penting, “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi pasti akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga pasti akan hilang.” (Al-Iqtishad fi al-I’tigad, hal. 255-256).

Negara Khilafah di waktu dahulu ataupun mendatang merupakan sistem yang diwajibkan oleh Allah atas umat Islam. Umat sudah seharusnya mengambil peran menjadi bagian dari dakwah syariat Islam yang Kaffah. Hanya sistem inilah yang mampu membebaskan umat dari berbagai problematika disegala penjuru kehidupan, baik yang dihadapi oleh individu, masyarakat maupun negara, sehingga tercapai Islam Rahmatan lil ‘alamin yang diridhoi oleh Allah Swt. Wallahu a’lam bi showwab.