Oleh : Ummul Asminingrum, S.Pd.
Aktivis Muslimah

Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi covid-19 kini menjadi permasalahan hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah nyatanya tak membuat kurva melandai. Semenjak berlakunya New Normal kasus positif covid-19 makin tinggi. Korban jiwa tak hanya dari masyarakat biasa. Bahkan nakes yang gugur karena suspect Corona kian bertambah. Hingga di beberapa kota besar berencana kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan harapan bisa menekan penyebaran virus.

Seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia memutuskan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta hingga 11 Oktober 2020. (Kompas.tv, 29/9/2020). Menurut Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berimplikasi luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Lain lagi dengan pengusaha terkaya di Indonesia, Budi Hartono. Ia mengirimkan surat terbuka kepada presiden dengan alasan bisnis. Menurutnya selama pandemi, perusahaan miliknya kehilangan aset sebesar 12, 65 M Dolar AS. Atau setara dengan Rp. 196,75 T dengan kurs 15.553 per dolar AS. Sedangkan menurut orang nomor satu negeri ini. Pembatasan aktivitas di tingkat provinsi akan merugikan banyak orang. Menurutnya pembatasan aktivitas cukup dilakukan di lingkup kecil saja. Tidak sampai satu kabupaten, kota bahkan provinsi. Artinya PSMB atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro lebih tepat untuk diterapkan ketimbang PSBB.

Disaat banyak pihak merespon negatif. Dukungan datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Wakil ketua umum pengurus besar IDI Slamet Budiarto mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain PSBB karena keadaan sudah overload dan angka kematian terus menanjak. Namun sayangnya keputusan sang Gubernur untuk menerapkan kembali PSBB di DKI Jakarta mendapat respon negatif dari beberapa kalangan. Mulai dari Menteri Sosial, pengusaha kaya, hingga kepala negara. Pasalnya hal ini dianggap akan menurunkan kembali pergerakan disektor ekonomi.

Hal ini disebabkan PSBB yang diterapkan di Indonesia meniru cara Barat untuk menetapkan “Blanket Lockdown” yang mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial pada area luas tanpa jaminan total dari pemerintah.

Tak dapat dipungkiri selama pandemi covid-19 banyak terjadi PHK yang menghantam sekitar 3,5 juta pekerja. Selain itu disektor pendidikan juga tak jelas arah. Pembelajaran jarak jauh tak kunjung membaik. Dan masih banyak permasalahan lainnya. Jika kita boleh mengatakan sesungguhnya problem utama dari masalah ini sebenarnya bukan karena adanya virus. Namun masalah yang berkepanjangan dan menghantam semua sektor disebabkan penanganan yang kurang tepat.

Seperti kebijakan negara yang salah langkah sedari awal yaitu tetap membuka perjalan dari luar negeri bahkan dari negara sumber wabah sendiri. Ditambah kebijakan dunia dalam menghadapi wabah. Cina sebagai negara sumber wabah tak segera ditutup. Andai saja kebijakan menutup akses segera dilakukan dari awal. Niscaya penyebaran virus tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Namun ketika itu para pejabat dan pengambil kebijakan negeri ini malah menjadikan covid-19 sebagai guyunon dan terkesan meremehkan.

Pada kondisi yang sudah terlanjur buruk, yakni wabah sudah menyebar kemana-mana. Barulah kebijakan PSBB diambil. Yakni menutup semua kegiatan perekonomian rill. Namun tak lama kemudian negara mulai melirik solusi Barat yakni “New Normal”. Artinya masyarakat disuruh berjuang sendiri menghadapi wabah.
Setelah diberlakukan new normal lonjakan kasus terjadi. Sehingga kapasitas RS rujukan covid-19 sudah hampir tak bisa menampung pasien lagi. Bahkan kematian dokter dan tenaga kesehatan akibat covid-19 semakin bertambah banyak. Sesungguhnya PSBB dan PSMB adalah kebijakan tambal sulam. Hal ini telah membuktikan bahwa negeri ini telah menjadi negara korporatokrasi. Dimana kebijakan yang diambil lebih mementingkan korporasi ketimbang nyawa rakyat sendiri.

Bandingkan dengan Islam

Mari kita tengok dan bandingkan dengan penanganan dalam sistem Islam. Dalam negara Islam yakni Khilafah syariat menjadi pijakan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Bukan berdasarkan kepentingan atau maslahat semata. Namun mencari ridho Allah Swt.
Dalam negara Islam, kebijakan menutup seluruh kegiatan ekonomi seperti lockdown dan PSBB ala Barat tak sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Wajar saja apabila hal ini membuat sektor ekonomi kolaps. Sebab tak sesuai dengan anjuran syariat.

Rasulullah Saw hanya memerintahkan mengisolasi daerah yang terkena wabah saja. Bukan menutup semua wilayah bahkan yang tak terkena wabah. Sedangkan penduduk diluar area wabah bisa beraktivitas seperti biasa.
Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).

Dalam Islam negara hadir untuk memenuhi kebutuhan individu tanpa kecuali. Bagi area yang terkena wabah akan disuport kebutuhannya. Negara juga akan segera memisahkan warga yang sakit dan yang sehat. Dengan cara dan mekanisme terbaik yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi yang sakit akan segera diberikan pengobatan terbaik dan murah bahkan gratis.

Segera melakukan pengecekan ditempat-tempat umum seperti bandara, stasiun, terminal dan tempat-tempat lain yang memungkinkan sebagai tempat rawan penularan virus. Dalam negara Islam kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara. Sehingga jaminan yang diberikan tak hanya kala wabah namun dihari-hari diluar wabah pun sudah menjadi perhatian penguasa.

Disaat wabah, ketika yang sakit sudah dipisahkan dan area wabah telah ditutup. Maka masyarakat akan bisa beraktivitas seperti biasa tanpa takut tertular. Dan sektor ekonomi tetap berjalan. Sedangkan daerah yang sama sekali tidak terkena wabah akan digenjot ekonominya agar dapat menopang daerah wabah.

Pemulihan ekonomi secara keseluruhan akan dilakukan ketika wabah berakhir. Fokus utama negara adalah menyelesaikan wabah agar segera hilang. Selain itu negara terus berupaya mencari obat dan vaksin tanpa bergantung pada negara lain. Sebab negara Islam ditopang oleh kekuatan khas negara yang kuat yakni baitulmall.

Insyaallah dengan mengikuti semua Sunnah Rasulullah Saw yang telah digariskan oleh syari’at dan dicontohkan oleh para pemimpin islam dahulu ketika menghadapi wabah kita akan bisa menghadapi semua ini. Sebab wabah datangnya dari Allah maka kepada Allah pulalah kita mencari aolusi.
Wallahu’alam bish-shawab.