UU Ciptaker, Cermin dari Kapitalisme
Oleh: Nur Syamsiyah
(Aktivis Dakwah)

Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi Undang Undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Senin (5/10/2020). Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai lebih memihak kaum korporasi, namun DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan dan mengesahkannya.
Pengesahan RUU Ciptaker ini disetujui oleh Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Ciptaker.
Marwan Cik Asan, juru bicara Fraksi Demokrat menilai RUU Ciptaker dibahas terlalu cepat dan terburu-buru. Selain itu, RUU Ciptaker disebut telah memicu pergeseran keadilan sosial ke arah ekonomi yang kapitalistik dan neoliberalistik (cnnindonesia.com, 5/10/2020).
Kontroversi UU Ciptaker
Pertama, penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah/inflasi. Besaran UMP dapat ditetapkan UMK dengan syarat tertentu. Sementara, upah UMKM diatur tersendiri.
Kedua, waktu kerja yang berlebihan. UU Cipta Kerja diatur lebih fleksibel untuk pekerjaan paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sedangkan untuk pekerjaan khusus seperti di sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan dapat melebihi 8 jam per hari.
Ketiga, jam lembur lebih lama. Disebutkan dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan pasal 78 bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.
Ketentuan ini lebih lama dibanding UU Nomor 13 tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kerja lembur dalam satu hari sebanyak 3 jam dan 14 jam dalam seminggu.
Keempat, kontrak kerja tanpa batas waktu. Terdapat skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Ciptaker. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.
Kelima, outsourcing seumur hidup. Kontrak outsourcing disebut dalam UU Ciptaker bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal sebelumnya dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan.
Keenam, kompensasi diperoleh setelah 1 tahun kerja. UU Ciptaker mengatur kompensasi yang akan diberikan kepada pekerja apabila masa kerja sudah mencapai minimal 1 tahun. Sementara itu, kontrak kerja sudah tidak memiliki batasan waktu. Hal ini dikhawatirkan bagi pekerja yang dikontrak di bawah 1 tahun tak akan mendapatkan kompensasi kerja.
Ketujuh, pemotongan waktu istirahat. Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Pada Pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Selain itu dalam ayat 5 RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Kedelapan, hak upah cuti yang hilang. Hak cuti melahirkan dan haid tidak dihilangkan, namun selama cuti tersebut pekerja tidak mendapatkan hak upah, no work no pay.
Kesembilan, mempermudah perekrutan TKA. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA), karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) saja.
Padahal sebelumnya, jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti RPTKA, Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Kesepuluh, pesangon PHK. Besaran pesangon PHK yang semula 32 kali upah menjadi 25 kali upah, pemberi kerja menanggung 19 kali upah dan pemerintah menanggung 6 kali upah yang akan dibayar melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon?
Omnibus Law UU Ciptaker, untuk Kepentingan Siapa?
UU Ciptaker dipandang hanya menguntungkan pengusaha, sementara buruh masih saja mengenaskan. Dalam drafnya, pemerintah merevisi 51 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya tentang pemutusan hubungan kerja, pengurangan pesangon, pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral (UMSK), termasuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Keberpihakan UU ini pada pengusaha makin nyata, pasalnya banyak elemen masyarakat yang protes tapi nyatanya tak ada yang digubris. Hanya demi menaikkan investasi negara, justru pemerintah memberikan karpet merah pada korporasi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp809,6 triliun selama tahun 2019. Namun, investasi sebesar itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.033.835 orang.
Hal itu makin menguatkan kesimpulan bahwa UU Ciptaker disusun untuk memberikan kemudahan investasi para kapital asing dengan jalan masuk yang lebih lebar, terutama di era Revolusi Industri 4.0 yang meniscayakan otomatisasi.
Semua ini menjadi sangat wajar jika mengingat sistem kapitalismelah yang diterapkan di negeri ini. Para kapitalis inilah yang sesungguhnya berkuasa, mereka jadikan pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan cengkeraman mereka atas negeri ini. Sementara rakyat terus menjadi tumbal dalam permainan mereka.
Islam sebagai Solusi
Dalam pandangan Islam, negara adalah pelayan umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, kaya atau miskin.
“Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan sistem politik ekonomi Islam. Negara mengatur kebijakan pengelolaan SDA yang melimpah dan digunakan untuk mensejahterahkan serta memakmurkan rakyat. Negara dilarang menyerahkan pengelolaan dan penguasaan SDA kepada individu tertentu, kelompok tertentu (lokal, asing ataupun aseng) atau investor. Kehadiran investor dalam negara Islam tidak boleh dalam bidang strategis atau vital.
Untuk memnuhi kebutuhan pokok rakyat, negara bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memberi akses kepemilihan lahan bagi individu yang mampu mengelolanya melalui penghidupan tanah mati, menciptakan iklim kondusif bagi wirausaha, dan sebagainya sebagai sara bagi setiap kepala keluarga untuk bekerja.
Dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, negara akan mampu berdiri secara mandiri tanpa bergantung pada investasi dan utang luar negeri. Negara seperti ini hanya bisa terwujud dengan penerapan syariah kaffah dalam naungan Daulah Islam.