Oleh: Novita Rini

Pasca pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI saat sidang paripurna, Senin (5/10), rakyat pun memanas. Bukan hanya buruh yang turun ke jalan, juga kalangan mahasiswa bahkan k-popers. Di dalam UU ini banyak poin yang merugikan kaum buruh misal pesangon tanpa jaminan dan semakin mudahnya perusahaan melakukan PHK.

Untuk kesekian kalinya di dalam sistem demokrasi yang seharusnya wakil rakyat sebagai pejuang kepentingan rakyat, ternyata ini hanya sebuah angan – angan.

Di dalam sistem Islam, semua ini tidak akan terjadi karena hukum Islam bersumber dari syariat, bukan buatan manusia. Urusan ketenagakerjaan di dalam Islam tergantung pada kontrak kerja atau akad ijarah antara pengusaha dan pekerja. Kontrak yang terjadi harus saling menguntungkan, tidak boleh salah satu pihak menzalimi dan yang lain dizalimi. Pengusaha merasa puas dengan jasa pekerja dan pekerja mendapat upah atas hasil kerjanya.